MEDAN, SUMUTPOS.CO -Rencana pembangunan sistem angkutan umum masal berupa Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transport (BRT) di Kota Medan, memiliki progres yang menggembirakan. “Minggu lalu rapat tentang demand survei. Di mana dari hasil yang dilakukan pihak konsultan asing yang ditunjuk Kementerian Keuangan dalam hal ini PT SMI, Mc Donald dan Deloit sangat memungkinkan dan menggembirakan,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan Wiriya Alrahman kepada Sumut Pos, Rabu (18/10).
Survei yang dilakukan pihak konsultan itu, kata Wiriya langsung kepada masyarakat untuk menanyakan keinginan mengubah moda angkutan ke LRT dan BRT. “Kuncinya kan di situ. Dan hasil survei juga menyatakan trase yang direncanakan di OBC atau pemberi faslitas penyusunan Pra Studi Kelayakan Awal masih sesuai. Medan cukup layak untuk itu,” katanya.
Tahapan ini kata Wiriya akan terus berjalan sampai tahun mendatang, di mana menghasilkan Final Bisnis Cause (FBC). Kerja sama ini juga antara pemerintah dan swasta, di mana akan ada market sounding terhadap pembangunan moda angkutan massal kepada khalayak.
“Setahun ini kita akan menyusun FBC dulu, sebab pendanaan untuk semua ini masih dilakukan Kementerian Keuangan. Kira-kira tahun depan sudah bisa kita tawarkan, setidaknya pada September 2018,” katanya.
Setelah proses pelelangan selesai, pada 2019 diyakini Wiriya pembangunan LRT dan BRT ini bisa segera dimulai. “Setidaknya dalam setahun masih proses pelelangan. Dan di 2019 baru mulai pengerjaan,” pungkasnya.
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebelumnya tampil sebagai pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) pada Juli 2017.
Di hadapan 98 wali kota se Indonesia yang tergabung dalam APEKSI, Eldin menyampaikan materi tentang pengalaman Kota Medan dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Eldin menjelaskan saat ini secara bersamaan ada dua proses KPBU yang sedang dijalankan di Kota Medan yakni KPBU Transportasi Kota Medan dalam bentuk penyediaan, serta KPBU Pengembangan RSUD Dr Pirngadi Medan.
Dalam pelaksanaan proyek KPBU ini, Eldin mengatakan pihaknya selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) berkolaborasi dengan beberapa kementrian terkait diantaranya Kementrian PPN/Bappenas selaku dalam tahap perencanaan.
Kemudian, lanjut Eldin, Kementerian Keuangan selaku pemberi Fasilits Pengembangan Proyek (PDF) dalam tahapan penyiapan dan transaksi. Lalu, Kementerian Sektoral selaku pembei failitas dukungan pemerintah dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) selaku pemberian jaminan pemerintah.
Menurutnya KPBU Transportasi bertujuan menyediakan sistem angkutan umum masal yang nyaman, handal, dan terpadu guna meningkatkan aksebilitas dan konektifitas dengan mempertimbangkan aspek teknis, keuangan, ekonomi dan lingkungan. Sedangkan tujuan KPBU RSUD Dr Pirngadi, di antaranya untuk membangun newming untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien, termasuk pasien umum dengn menyediakan pelayanan medis dengan menyediakan pelayanan medis canggih, nyaman dan mudah dibandingkan dengan layanan yang sekarang ada.
“Lingkup kerjasama KPBU Transportasi yang ditawarkan yakni kerja sama pembangunan, pembelian, pengoperasian, pemeliharaan, pengelolaan sistem dan penerimaan tiket oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk prasarana LRT dan BRT serta untuk sarana LRT. Sedangkan untuk sarana BRT nantinya, akan dikerjasamakan lagi ke pihak operator bus. Sementara untuk pengelolaan Transit Oriented Development (TOD) dikelola oleh Pemko Medan dengan BUP dan BUMN/BUMD/Swasta,” paparnya. (prn/azw)
