PIDATO: SBY saat menyampaikan pidato politik di DPC PD Kabupaten Bogor, Jumat (5/1)
BOGOR, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta negara dan pemerintah netral serta menjunjung tinggi moral dan etika politik dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Jangan ada yang melakukan intimidasi, menghalang-halangi kehendak rakyat dan jangan ada yang curang, berani mengubah suara rakyat.
Hal itu dikatakan SBY saat menggelar pidato politik awal tahun di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Jumat (5/1). Acara ini dihadiri pengurus Partai Demokrat se-Indonesia termasuk Sekretaris DPD Demokrat Sumut Meilizar Latif dan Wakil Bendahara DPD Demokrat Sumut Hendri H Sitompul.
SBY mengatakan, Pilkada dan Pemilu bukanlah urusan para elit politik semata, tetapi juga merupakan urusan rakyat, karena akan berpengaruh terhadap nasib dan masa depan rakyat. Oleh sebab itu penyelenggara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 kiranya dapat menjaga integritas dan kualitas kinerja.
Ditambahkan, Pillkada 2018 adalah pilkada terbesar yang dilaksanakan secara serentak. Sedangkan Pemilu 2019 adalah pemilu pertama yang baik pemilu legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga dilaksanakan secara serentak. Karenanya, semua penyelenggara pemilu, baik jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), harus merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan semua kegiatan pilkada dan pemilu tersebut dengan baik. “Jangan sampai terjadi kesalahan, apalagi yang prinsip sifatnya,” tandasnya.
Menurutnya, di era teknologi digital, bisa saja terjadi kejahatan yang bisa menggagalkan pemilu. Misalnya, melakukan pembobolan dan perusakan terhadap sistem informasi KPU. Puncaknya, hasil pemungutan suara bisa dimanipulasi dan diubah. KPU harus bisa mencegah dan mengatasinya jika gangguan seperti ini terjadi. Katanya, sering beredar isu kecurangan dalam penghitungan suara. KPU sering pula dicurigai melakukan kolusi dengan pihak-pihak tertentu. Untuk itu, KPU harus senantiasa transparan dan akuntabel dalam kegiatannya.
PIDATO: SBY saat menyampaikan pidato politik di DPC PD Kabupaten Bogor, Jumat (5/1)
BOGOR, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta negara dan pemerintah netral serta menjunjung tinggi moral dan etika politik dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Jangan ada yang melakukan intimidasi, menghalang-halangi kehendak rakyat dan jangan ada yang curang, berani mengubah suara rakyat.
Hal itu dikatakan SBY saat menggelar pidato politik awal tahun di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Jumat (5/1). Acara ini dihadiri pengurus Partai Demokrat se-Indonesia termasuk Sekretaris DPD Demokrat Sumut Meilizar Latif dan Wakil Bendahara DPD Demokrat Sumut Hendri H Sitompul.
SBY mengatakan, Pilkada dan Pemilu bukanlah urusan para elit politik semata, tetapi juga merupakan urusan rakyat, karena akan berpengaruh terhadap nasib dan masa depan rakyat. Oleh sebab itu penyelenggara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 kiranya dapat menjaga integritas dan kualitas kinerja.
Ditambahkan, Pillkada 2018 adalah pilkada terbesar yang dilaksanakan secara serentak. Sedangkan Pemilu 2019 adalah pemilu pertama yang baik pemilu legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga dilaksanakan secara serentak. Karenanya, semua penyelenggara pemilu, baik jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), harus merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan semua kegiatan pilkada dan pemilu tersebut dengan baik. “Jangan sampai terjadi kesalahan, apalagi yang prinsip sifatnya,” tandasnya.
Menurutnya, di era teknologi digital, bisa saja terjadi kejahatan yang bisa menggagalkan pemilu. Misalnya, melakukan pembobolan dan perusakan terhadap sistem informasi KPU. Puncaknya, hasil pemungutan suara bisa dimanipulasi dan diubah. KPU harus bisa mencegah dan mengatasinya jika gangguan seperti ini terjadi. Katanya, sering beredar isu kecurangan dalam penghitungan suara. KPU sering pula dicurigai melakukan kolusi dengan pihak-pihak tertentu. Untuk itu, KPU harus senantiasa transparan dan akuntabel dalam kegiatannya.
