JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Opsi impor akan diberlakukan bila harga beras medium naik hingga Rp 12 ribu. Tapi, pemerintah juga akan melakukan operasi pasar besar-besaran untuk menekan harga agar tidak sampai melonjak naik. Hingga saat ini, harga beras rata-rata melonjak Rp 800-2.000 per kilogram di tingkat pedagang besar.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan bahwa opsi impor beras tidak dilarang. Pada rapat tentang beras di Kantor Wapres kemarin (9/1), opsi impor itu memang dijajaki bila harga melambung tinggi dan stok pemerintah kurang.
”Ditentukan tadilah kira-kira kalau mencapai harga 12 (Rp 12 ribu) itu harga medium ya. Maka harus (impor), karena harga patokannya cuma 9.000,” ujar JK usai pertemuan membahas berasi itu. Hadir dalam pertemuan itu Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kepala Bulog Djarot Kusumayakti.
Selain soal harga, pemerintah juga mempertimbangkan stok yang tersedia. Kepala Bulog Djarot Kusumayakti menuturkan bahwa stok beras pagi kemarin mencapai 930an ribu ton. Selama ini pemerintah menjaga agar stok beras itu selalu diatas 1 juta ton.
JK menuturkan dalam rapat kemarin ada jaminan dari Mentan Amran Sulaiman bahwa pada Januari ini bakal ada panen di sejumlah daerah. Khususnya panen padi yang ditanam pada Oktober lalu. Sehingga bisa menambal stok beras yang dilepas saat operasi pasar yang digencarkan oleh Bulog ke berbagai daerah.
”Namun demikian kita tidak mau ambil risiko. Kalau satu dua hari masih naik maka opsi impor tetap terbuka,” tegas JK. Jumlah beras yang diimpor disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi, JK memperkirakan beras yang diimpor itu bekisar 500 ribu ton hingga 1 juta ton. ”Ya secukupnya untuk menekan (harga), antara 500 sampai sejuta. Kalau terjadi apa-apa,” ungkap JK.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Opsi impor akan diberlakukan bila harga beras medium naik hingga Rp 12 ribu. Tapi, pemerintah juga akan melakukan operasi pasar besar-besaran untuk menekan harga agar tidak sampai melonjak naik. Hingga saat ini, harga beras rata-rata melonjak Rp 800-2.000 per kilogram di tingkat pedagang besar.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan bahwa opsi impor beras tidak dilarang. Pada rapat tentang beras di Kantor Wapres kemarin (9/1), opsi impor itu memang dijajaki bila harga melambung tinggi dan stok pemerintah kurang.
”Ditentukan tadilah kira-kira kalau mencapai harga 12 (Rp 12 ribu) itu harga medium ya. Maka harus (impor), karena harga patokannya cuma 9.000,” ujar JK usai pertemuan membahas berasi itu. Hadir dalam pertemuan itu Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kepala Bulog Djarot Kusumayakti.
Selain soal harga, pemerintah juga mempertimbangkan stok yang tersedia. Kepala Bulog Djarot Kusumayakti menuturkan bahwa stok beras pagi kemarin mencapai 930an ribu ton. Selama ini pemerintah menjaga agar stok beras itu selalu diatas 1 juta ton.
JK menuturkan dalam rapat kemarin ada jaminan dari Mentan Amran Sulaiman bahwa pada Januari ini bakal ada panen di sejumlah daerah. Khususnya panen padi yang ditanam pada Oktober lalu. Sehingga bisa menambal stok beras yang dilepas saat operasi pasar yang digencarkan oleh Bulog ke berbagai daerah.
”Namun demikian kita tidak mau ambil risiko. Kalau satu dua hari masih naik maka opsi impor tetap terbuka,” tegas JK. Jumlah beras yang diimpor disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi, JK memperkirakan beras yang diimpor itu bekisar 500 ribu ton hingga 1 juta ton. ”Ya secukupnya untuk menekan (harga), antara 500 sampai sejuta. Kalau terjadi apa-apa,” ungkap JK.