MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perencanaan pembangunan Light Rail Transit (LRT) di kawasan Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang) mengalami progres menggembirakan. Harapan dari infratruktur di bidang transportasi ini terwujud, dapat meminimalisir kemacetan arus lalu lintas di Kota Medan.
“Tentu kita melihat perkembangan transportasi di Kota Medan sekitarnya itu semakin sulit, kita frustasi melihat kemacetan. Ini karena kita belum punya fasilitas transportasi massal yang baik, disamping daya beli dan ekonomi kita semakin baik. Bayangkan per hari ada 800 STNK baru di Sumut, bagaimana padatnya kendaraan nanti. Ini yang mau kita bicarakan jalan keluarnya,” kata Gubernur Sumut Erry Nuradi saat memimpin rapat pembahasan studi kelayakan rencana pembangunan LRT bersama inisiator PT Medan Metropolitan Monorel, Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang, kemarin.
Dilihat dari tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan, lanjut Erry, tidak sebanding dengan penambahan jumlah jalan yang ada. Karenanya diprediksi dalam 5 sampai 6 tahun ke depan, jalan di Kota Medan sekitarnya bisa mengalami stagnansi parah. Bahkan saat ini kondisi itu juga mulai dirasakan di beberapa titik. Karena itu sebutnya perlu duduk bersama membangun fasilitas transportasi massal yang baik.
“Ada pepatah mengatakan, kalau mau lihat daerah itu maju atau tidak, lihatlah transportasinya. Kalau bagus, maka daerahnya bagus. Maka bagaimana kita bisa membangun LRT agar bisa dinikmati masyarakat Sumut, khususnya Mebidang, karena hampir 5 juta dari 14 juta penduduk ada di daerah itu,” kata Gubsu.
Khusus Medan telah punya rancangan untuk membangun fasilitas serupa sepanjang 17,3 Km dari kawasan Laucih sampai ke Jalan Pancing. Erry mengapresiasi hal itu dan bahkan menawarkan sinergi agar tercipta koordinasi yang baik terkait rencana pembangunan LRT. Apalagi hal ini menyangkut arus commuter di beberapa kabupaten/kota yang dalam kewenangannya ada di provinsi sebagai koordinator.
“Tahapan selanjutnya adalah kita akan bahas sesuai mekanisme dan aturan yang ada. Apakah dengan memakai pola APBN, swasta dan skema lainnya akan kita dudukkan. Jadi jelas mana yang memakai dana pemerintah dan investor, yang terpenting tujuannya tercapai,” katanya didampingi Kepala Inspektur Provsu OK Henry, Kepala BPKAD Agus Tripriyono dan Kepala Bappeda Sumut Irman Oemar.
