KAIRO- Mesir dipastikan mengadakan pemilu parlemen pertama pasca pemerintahan Presiden Hosni Mobarak pada 28 November 2011. Pemilu mendatang diramalkan akan menjaring banyak kandidat dari rezim terdahulu.
Seperti dilansir CBS News, Selasa (27/9), pelaksanaan pemilu itu adalah janji dari Dewan Militer Mesir yang menjalankan pemerintahan pasca Hosni Mubarak tumbang. Beberapa kalangan menyangsikan pemilu nanti akan dapat membawa nafas demokrasi ke Mesir.
Kelompok revolusioner Mesir mengatakan kendati Dewan Militer telah banyak berjasa dalam membongkar kebusukan Mubarak, namun Dewan ini masih menyertakan orang-orang dari rezim lama dalam penyelidikannya.
“Parlemen baru tidak akan mencerminkan semangat nyata dari revolusi serta hanya akan memberikan pembenaran bagi Dewan Militer untuk terus hadir di panggung politik Mesir,” kata pemimpin kelompok pemuda, Mustafa Shawki.
Menurut Aljazeera, hanya sedikit dari para kandidat anggota parlemen yang berada dari kubu independen, lebih dari 20 partai politik Mesir menolak undang-undang pemilu yang dibentuk Dewan Militer. Mereka mengatakan Undang-undang membuka jalan orang-orang rezim Mubarak kembali di politik Mesir.
Kritikan dari kelompok Ikhwanul Muslimin, pada pemerintahan Mubarak diberangus. Mereka mengatakan jatah kursi yang dijanjikan sangat sedikit. Tapi, kelompok ini menganggap boikot pemilu bukan jalan keluarnya. (net/jpnn)
