MEDAN, SUMUTPOS.CO -Kian dekatnya penyelenggaraan Pilgub Sumut 27 Juni menyebabkan potensi konflik antarpendukung setiap pasangan calon Gubsu semakin menguat. Di antaranya potensi konflik horizontal antara Organisasi Kepemudaan Ikatan Pemuda Karya (IPK) dengan Pemuda Pancasila (PP).
Anggota Komisi A DPRD Sumut Fajar Waruwu menjelaskan kekhawatiran tersebut saat Rapat Dengan Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut.
Menurutnya, KPU bersama institusi kepolisian harus sedari dini mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik antara kedua OKP itu.
Dijelaskan Fajar yang berasal dari Partai Gerindra, IPK dan PP menyatakan dukungan yang berbeda pada Pilgub Sumut. Jika PP yang dipimpin Kodrat Shah mengusung pasangan nomor urut 1, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas), IPK menjagokan pasangan nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus atau DJOSS.
“Kalau saya berjalan ke arah Petisah, karena berasal dari Gerindra, maka akan kelihatan bagaimana OKP di sana melihat saya. Sebaliknya jika melintas dari kawasan Jalan Zainul Arifin atau Kampung Keling,” tegas Fajar.
Katanya, jika sebagai anggota dewan cara memandang terhadap dirinya sudah kurang baik. Bagaimana lagi jika ke warga biasa. Hal ini dinilainya sebagai gejala awal akan terjadinya konflik horizontal di Pilgubsu.
“Terutama kepada pihak Polrestabes Medan saya minta untuk sesegera mungkin meredam kemungkinan terjadinya konflik horizontal antar OKP di Pilgubsu,” kata Fajar.
Kapolrestabes Medan Kombes Dadang Hartanto menanggapi sinyalemen DPRD Sumut menyatakan sudah melakukan berbagai langkah guna menjaga situasi kondusif di Pilgubsu. Termasuk melaksanakan patroli cyber. (bbs/azw)
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Kian dekatnya penyelenggaraan Pilgub Sumut 27 Juni menyebabkan potensi konflik antarpendukung setiap pasangan calon Gubsu semakin menguat. Di antaranya potensi konflik horizontal antara Organisasi Kepemudaan Ikatan Pemuda Karya (IPK) dengan Pemuda Pancasila (PP).
Anggota Komisi A DPRD Sumut Fajar Waruwu menjelaskan kekhawatiran tersebut saat Rapat Dengan Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut.
Menurutnya, KPU bersama institusi kepolisian harus sedari dini mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik antara kedua OKP itu.
Dijelaskan Fajar yang berasal dari Partai Gerindra, IPK dan PP menyatakan dukungan yang berbeda pada Pilgub Sumut. Jika PP yang dipimpin Kodrat Shah mengusung pasangan nomor urut 1, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas), IPK menjagokan pasangan nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus atau DJOSS.
“Kalau saya berjalan ke arah Petisah, karena berasal dari Gerindra, maka akan kelihatan bagaimana OKP di sana melihat saya. Sebaliknya jika melintas dari kawasan Jalan Zainul Arifin atau Kampung Keling,” tegas Fajar.
Katanya, jika sebagai anggota dewan cara memandang terhadap dirinya sudah kurang baik. Bagaimana lagi jika ke warga biasa. Hal ini dinilainya sebagai gejala awal akan terjadinya konflik horizontal di Pilgubsu.
“Terutama kepada pihak Polrestabes Medan saya minta untuk sesegera mungkin meredam kemungkinan terjadinya konflik horizontal antar OKP di Pilgubsu,” kata Fajar.
Kapolrestabes Medan Kombes Dadang Hartanto menanggapi sinyalemen DPRD Sumut menyatakan sudah melakukan berbagai langkah guna menjaga situasi kondusif di Pilgubsu. Termasuk melaksanakan patroli cyber. (bbs/azw)
