SUMUTPOS.CO – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) meminta agar pemerintah mengembalikan keberadaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium di lapangan. Sebab meskipun tidak naik, namun hanya beberapa SPBU saja yang menyediakannya. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Aripay Tambunan.
Menurutnya, wacana penarikan barang subsidi tersebut sangat bertentangan dengan kebutuhan masyarakat yang dinilai belum siap dengan sistem komersialisasi bahan bakar. Sehinga, mereka meminta agar premium atau solar subsidi disalurkan lagi seperti biasanya.
“Kita mohon agar pemerintah jangan buru-buru menarik keberadaan Premium di lapangan. Karena walaupun tidak naik, tetapi kondisinya langka. Kita kan belum seperti negara Eropa yang masyarakatnya sudah tergolong sejahtera,” ujar Aripay kepada Sumut Pos, Senin (23/4).
Untuk itu, pihaknya juga akan mendatangi BPH Migas di Jakarta dalam rangka kunjungan kerja sekaligus meminta agar premium bias kembali di suplay ke SPBU yang ada. Seba berdasarkan informasi yang mereka terima, dari 330 SPBU yang ada, hanya tinggal sekitar 150 SPBU saja yang menyediakan BBM jenis Premium di Sumut.
“Jangan dulu pakai argumentasi dan isu ramah lingkungan, jangan cerita soal polusi juga. Karena kalau itu, berarti perusahaan (pabrik) penghasil polusi juga harus ditertibkan. Jadi argumentasi apapun, kita utamakan kebutuhan masyarakat,” kata politisi PAN itu.
SUMUTPOS.CO – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) meminta agar pemerintah mengembalikan keberadaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium di lapangan. Sebab meskipun tidak naik, namun hanya beberapa SPBU saja yang menyediakannya. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Aripay Tambunan.
Menurutnya, wacana penarikan barang subsidi tersebut sangat bertentangan dengan kebutuhan masyarakat yang dinilai belum siap dengan sistem komersialisasi bahan bakar. Sehinga, mereka meminta agar premium atau solar subsidi disalurkan lagi seperti biasanya.
“Kita mohon agar pemerintah jangan buru-buru menarik keberadaan Premium di lapangan. Karena walaupun tidak naik, tetapi kondisinya langka. Kita kan belum seperti negara Eropa yang masyarakatnya sudah tergolong sejahtera,” ujar Aripay kepada Sumut Pos, Senin (23/4).
Untuk itu, pihaknya juga akan mendatangi BPH Migas di Jakarta dalam rangka kunjungan kerja sekaligus meminta agar premium bias kembali di suplay ke SPBU yang ada. Seba berdasarkan informasi yang mereka terima, dari 330 SPBU yang ada, hanya tinggal sekitar 150 SPBU saja yang menyediakan BBM jenis Premium di Sumut.
“Jangan dulu pakai argumentasi dan isu ramah lingkungan, jangan cerita soal polusi juga. Karena kalau itu, berarti perusahaan (pabrik) penghasil polusi juga harus ditertibkan. Jadi argumentasi apapun, kita utamakan kebutuhan masyarakat,” kata politisi PAN itu.