SUMUTPOS.CO – BPKAD Setdaprovsu saat ini sedang menghitung alokasi anggaran untuk THR dan gaji 13 bagi aparatur sipil negara dilingkungan Pemprovsu. “Besarannya saya tidak ingat. Soalnya lagi dihitung anggota. Tapi yang jelas lebih besar dibanding tahun lalu angkanya,” kata Kepala BPKAD Setdaprovsu, Agus Tripriyono kepada Sumut Pos, Jumat (25/5).
Postur gaji 13 dan THR tahun ini, menurut Agus, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Termasuk mengenai waktu pembayaran ke rekening masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). “Kalau THR sesuai PMK 2018, akan kita berikan dua minggu sebelum Lebaran. Minimal awal Juni sudah didistribusikan ke seluruh OPD. Setelah itu menyusul gaji 13 akan kita transfer,” terangnya.
Ia mengakui, ada beberapa komponen yang ditambah sehingga postur anggaran untuk THR dan gaji 13 semakin besar jumlahnya. Termasuk bagi kalangan pensiunan PNS akan diberikan gaji 13.
“Angka pasti tahun lalu saya juga tidak ingat persis. Tapi dengan dinamika pertambahan PNS dan komponen tahun ini, postur anggarannya juga bertambah. Ini yang sedang kita hitung dan tetap disesuaikan dengan PMK,” pungkasnya.
Nanti setelah menerima surat resmi dari kementerian terkait, pihaknya segera menyurati seluruh OPD agar mengusulkan kebutuhan alokasi THR dan gaji ke 13 ini buat ASN di dinasnya masing-masing. “Dalam waktu dekat akan kita surati,” pungkasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemberian THR tahun 2018 kepada seluruh PNS, TNI/Polri, Pensiunan, dan Penerima Tunjangan. Para penerima THR juga sudah diyakini tak akan menunggu lama lagi untuk pencairannya. Sebab, menurut MenPAN-RB Asman Abnur, pencairannya akan dilakukan dalam waktu dekat. “Awal Juni. Jadi dua pekan sebelum hari-H (Lebaran),” ucap Asman, Jumat (25/5).
Menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini bahkan menyebutkan, berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Idrawati, duitnya sedang didistribusikan. “Kemarin Bu Menkeu sudah jelaskan, karena sekarang sedang didistribusikan ke kantor pembendaharaan daerah. Jadi nanti awal Juni sudah bisa dicairkan. Total anggarannya kan lebih kurang Rp 35 triliun,” pungkas Asman. (prn/bal/adz)
