JAKARTA-Satu per satu teka teki ke mana aliran dana dugaan suap proyek PLTU Riau-1, mulai terungkap. Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih mengakui, uang suap yang ia terima untuk kebutuhan Munaslub Partai Golkar pada 2017 lalu.
“Memang ada, duit yang Rp2 miliar saya terima, sebagian kan untuk munaslub,” ungkap Eni, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/8).
Eni yang juga tersangka atas dugaan proyek itu, menyebutkan, uang suap yang ia terima dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo, tidak semua masuk ke Partai Golkar. “Enggak, enggak. Kalau itu enggak sampai ke sana,” jelasnya.
Sebelumnya, hal senada pun dilontarkan oleh mantan Ketua DPR Setya Novanto. Ia mengakui, adanya aliran uang proyek PLTU Riau-1 ke Munaslub Partai Golkar. “Ya, saya dengar begitu (ada aliran uang), ada yang bilang,” kata Setnov, sapaan karibnya, usai menjalani pemeriksaan untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo.
Kendati demikian, mantan Ketua DPR itu, membantah ikut menerima aliran yang dari proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt itu. “Enggak ada. Enggak ikut masalah itu,” tegas Setnov.
Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Yakni Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih, pengusaha Johannes B Kotjo, dan mantan Mensos Idrus Marham.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK menduga, Idrus ikut membantu dan bersama-sama dengan Eni menerima suap. Adapun Idrus dijanjikan uang 1,5 juta dolar AS oleh Johannes.
Ketika itu, Idrus berperan mendorong agar Eni menerima uang Rp4 miliar pada November dan Desember 2017. Lalu Rp2,2 miliar pada Maret dan Juni 2018. Eni diduga menerima suap sebesar Rp500 juta, yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.
Commitment fee tersebut diberikan oleh Johannes. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Johannes sebagai tersangka, karena memberikan suap kepada Eni.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, membantah kabar adanya aliran dana suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 dalam pelaksanaan munaslub pada Desember 2017. Bahkan pihaknya mengaku, bersedia untuk dilakukan audit oleh lembaga antirasuah.
Sebagaimana diketahui, dugaan aliran dana suap PLTU Riau-1 yang mengalir ke Munaslub Partai Golkar diungkapkan oleh pengacara eks Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, Fadli Nasution. Aliran dana itu, pun diduga berasal dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, kepada Eni.
Airlangga memastikan, tak ada aliran dana suap dalam pelaksanaan munaslub yang telah membuatnya terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Begitu pula spekulasi adanya aliran dari mantan sekjen partainya, Idrus Marham. “Pak Idrus tentu kami hargai, karena beliau secara kesatria mengundurkan diri dari Golkar. Kemudian terhadap dana Golkar dari hasil informasi, dan pernyataan Pak Agus Gumiwang mengatakan tidak ada, dan dari ketua panitia penyelenggara tidak ada, dari bendahara Golkar juga tidak ada,” ungkap Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (27/8).
Tak hanya itu, partainya pun mengaku siap untuk dilakukan audit oleh KPK. “Iya (audit aliran dana), terima kasih,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Fadli Nasution menyebut Eni pernah meminta bantuan kepada Johannes untuk membantu operasional panitia Munaslub Partai Golkar. Aliran dana yang diduga ikut mengalir sekitar Rp2 miliar. (rdw/ce1/aim/jpc/saz)
