26 C
Medan
Monday, November 25, 2024
spot_img

Evaluasi Kinerja OPD dan BUMD

EVALUASI

DPRD Sumut mengharapkan, kepemimpinan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah menunjukkan keseriusan dalam mengelola Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Khususnya meningkatkan kinerja seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Muchrid Nasution meminta agar gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik tersebut, segera mengevaluasi semua perangkat yang ada dan dinilai kurang efektif dalam menjalankan kerja-kerja pembangunan. “Kita minta ada upaya evaluasi seluruh OPD yang mungkin selama ini kurang maksimal bekerja. Apalagi untuk BUMD, bagaimana kita bisa menghasilkan PAD yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan,” sebutnya.

Dirinya yakin dengan kemampuan Edy Rahmayadi yang berlatar belakang militer serta Musa Rajekshah, seorang pengusaha energik pecinta olahraga, akan mampu membawa dan mewujudkan harapan masyarakat demi kesejahteraan seluruh rakyat.

Sementara Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman yang juga hadir pada pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Sumut terpilih ini, menyampaikan bahwa kepemimpinan pasangan ini diharapakan menjawab apa yang selama ini diidamkan rakyat Sumatera Utara.

Bagaimana provinsi dengan jumlah 33 kabupaten/kotanya, menjadi daerah yang berdaya saing tinggi.“Rakyat Sumut mengucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang terpilih. Semoga apa yang dicita-citakan pendahulu kita itu bisa diwujudkan,” ujar Wagirin, Rabu (5/9).

Menurutnya, potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya Manusia (SDM) di Sumut cukup banyak bila digali dan mampu dikelola sedemikian rupa. Seluruh pihak terkait katanya, harus berperan dan bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya, yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Sebab pembangunan yang berlangsung selama ini, mengarah pada upaya menyejahterakan masyarakat. “Posisi ini harus dikoordinasikan dengan baik, agar tidak ada kesan bekerja sendiri-sendiri,” katanya.

Koordinasi dimaksudkan Wagirin yakni antara pemerintah provinsi (Pemprov) dengan pemerintah kabupaten/kota, antara Pemprov dengan perangkat daerah, serta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut. “Artinya ada semacam tanggungjawab antara seluruh elemen baik pemerintah, tokoh masyarakat, elemen masyarakat, legislatif. Semua bersatu dan saling mendukung upaya percepatan pembangunan,” katanya.

Buktikan Janji Kampanye
Sementara, pengamat hukum dan pemerintahan dari UMSU Rio Affandi Siregar mengatakan, harapan masyarakat kepada Edy-Ijeck cukup besar. Pertama katanya, bagaimana pemimpin baru menciptakan Sumatera Utara yang bersih dari korupsi. Hal ini mengingat dua pemimpin sebelumya harus tersangkut masalah hukum dan berhadapan dengan KPK.

“Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang baru ini harus benar-benar menjalankan janji kampanye mereka. Tentu jangan sampai hanya menjadi isapan jempol semata. Apalagi kondisi bangsa saat ini sedang sulit,” ujar Rio, Rabu (5/9).

Secara Nasional, kata Rio, kondisi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang mencapai Rp15ribu, akan sangat terasa di masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah. Meskipun sekarang dampaknya belum begitu terlihat, namun dalam jangka panjang, akan mengakibatkan ekonomi rakyat melemah.

Dirinya juga melihat secara angka persentase hasil Pilgub Juni lalu, pilihan kepada Edy-Ijeck mengisyaratkan bahwa masyarakat berharap banyak kepada pasangan ini untuk membawa perbaikan yang selama ini belum terasa banyak memberikan manfaat bagi warga di 33 kabupaten/kota.

“Perbaikan ekonomi sangat penting di kondisi sekarang ini. Kuncinya adalah memberikan jaminan seperti keamanan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja yang juga akan memperbaiki iklim investasi. Dengan begitu kesejahteraan akan tercapai dan kondisi ekonomi rakyat semakin membaik,” sebutnya.

Dirinya juga berharap amanah rakyat tidak disia-siakan. Karena itu, upaya terobosan seperti mengubah sistem dan kultur pelayanan pemerintah ke masyarakat yang masih dinilai menyulitkan, menghapuskan praktek pungli, hingga kenakalan birokrasi yang sudah jadi rahasia umum.

“Sosok keduanya cukup efektif jika dikolaborasikan. Maka ekspektasi masyarakat kepada Edy-Ijeck ini cukup besar. Wajah Sumut yang kurang baik selama ini harus diubah, sehingga berita tentang provinsi ini di berbagai media, tak lagi diisi hal negatif,” sebutnya. (bal)

EVALUASI

DPRD Sumut mengharapkan, kepemimpinan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah menunjukkan keseriusan dalam mengelola Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Khususnya meningkatkan kinerja seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Muchrid Nasution meminta agar gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik tersebut, segera mengevaluasi semua perangkat yang ada dan dinilai kurang efektif dalam menjalankan kerja-kerja pembangunan. “Kita minta ada upaya evaluasi seluruh OPD yang mungkin selama ini kurang maksimal bekerja. Apalagi untuk BUMD, bagaimana kita bisa menghasilkan PAD yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan,” sebutnya.

Dirinya yakin dengan kemampuan Edy Rahmayadi yang berlatar belakang militer serta Musa Rajekshah, seorang pengusaha energik pecinta olahraga, akan mampu membawa dan mewujudkan harapan masyarakat demi kesejahteraan seluruh rakyat.

Sementara Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman yang juga hadir pada pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Sumut terpilih ini, menyampaikan bahwa kepemimpinan pasangan ini diharapakan menjawab apa yang selama ini diidamkan rakyat Sumatera Utara.

Bagaimana provinsi dengan jumlah 33 kabupaten/kotanya, menjadi daerah yang berdaya saing tinggi.“Rakyat Sumut mengucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang terpilih. Semoga apa yang dicita-citakan pendahulu kita itu bisa diwujudkan,” ujar Wagirin, Rabu (5/9).

Menurutnya, potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya Manusia (SDM) di Sumut cukup banyak bila digali dan mampu dikelola sedemikian rupa. Seluruh pihak terkait katanya, harus berperan dan bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya, yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Sebab pembangunan yang berlangsung selama ini, mengarah pada upaya menyejahterakan masyarakat. “Posisi ini harus dikoordinasikan dengan baik, agar tidak ada kesan bekerja sendiri-sendiri,” katanya.

Koordinasi dimaksudkan Wagirin yakni antara pemerintah provinsi (Pemprov) dengan pemerintah kabupaten/kota, antara Pemprov dengan perangkat daerah, serta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut. “Artinya ada semacam tanggungjawab antara seluruh elemen baik pemerintah, tokoh masyarakat, elemen masyarakat, legislatif. Semua bersatu dan saling mendukung upaya percepatan pembangunan,” katanya.

Buktikan Janji Kampanye
Sementara, pengamat hukum dan pemerintahan dari UMSU Rio Affandi Siregar mengatakan, harapan masyarakat kepada Edy-Ijeck cukup besar. Pertama katanya, bagaimana pemimpin baru menciptakan Sumatera Utara yang bersih dari korupsi. Hal ini mengingat dua pemimpin sebelumya harus tersangkut masalah hukum dan berhadapan dengan KPK.

“Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang baru ini harus benar-benar menjalankan janji kampanye mereka. Tentu jangan sampai hanya menjadi isapan jempol semata. Apalagi kondisi bangsa saat ini sedang sulit,” ujar Rio, Rabu (5/9).

Secara Nasional, kata Rio, kondisi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang mencapai Rp15ribu, akan sangat terasa di masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah. Meskipun sekarang dampaknya belum begitu terlihat, namun dalam jangka panjang, akan mengakibatkan ekonomi rakyat melemah.

Dirinya juga melihat secara angka persentase hasil Pilgub Juni lalu, pilihan kepada Edy-Ijeck mengisyaratkan bahwa masyarakat berharap banyak kepada pasangan ini untuk membawa perbaikan yang selama ini belum terasa banyak memberikan manfaat bagi warga di 33 kabupaten/kota.

“Perbaikan ekonomi sangat penting di kondisi sekarang ini. Kuncinya adalah memberikan jaminan seperti keamanan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja yang juga akan memperbaiki iklim investasi. Dengan begitu kesejahteraan akan tercapai dan kondisi ekonomi rakyat semakin membaik,” sebutnya.

Dirinya juga berharap amanah rakyat tidak disia-siakan. Karena itu, upaya terobosan seperti mengubah sistem dan kultur pelayanan pemerintah ke masyarakat yang masih dinilai menyulitkan, menghapuskan praktek pungli, hingga kenakalan birokrasi yang sudah jadi rahasia umum.

“Sosok keduanya cukup efektif jika dikolaborasikan. Maka ekspektasi masyarakat kepada Edy-Ijeck ini cukup besar. Wajah Sumut yang kurang baik selama ini harus diubah, sehingga berita tentang provinsi ini di berbagai media, tak lagi diisi hal negatif,” sebutnya. (bal)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/