MEMBONGKAR: Beberapa pekerja membongkar drainase yang berada di Jalan Krakatau Medan, beberapa waktu lalu. Pembongkaran tersebut guna memperlebar drainase agar aliran air dapat berjalan lancar.
MEDAN,SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan meminta kepada Pemko Medan diminta mengawasi proyek infrastruktur sejak dini, terutama mengenai pengerjaan drainase dan pengaspalan jalan. Sebab, proyek tersebut rawan penyimpangan.
Anggota Komisi D DPRD Medan Ahmad Arief mengatakan, seluruh pelaksanaan proyek di Medan khususnya perbaikan drainase dan aspal jalan diharapkan berjalan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, untuk menghindari penyimpangan harus dilakukan pengawasan sejak dini.”Kita harapkan pengawasan mulai dari proses tender hingga pengerjaan, sehingga tidak sempat terlanjur menyimpang. Kita bukan cari kesalahan tapi menghindari kesalahan dan kerugian lebih fatal,” kata Arief, kemarin.
Diutarakan Arief, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan harus transparan terhadap kedua proyek tersebut.
Selain itu, proyek-proyek lainnya juga demikian. “Seluruh pengerjaan proyek di lapangan harus dipasang plank. Tujuannya, agar seluruh masyarakat dapat mengawasi pengerjaaanya,” tutur anggota dewan dari Partai Amanat Nasional ini.
Menurut dia, dengan pengawasan yang intens maka akan menghasilkan mutu proyek yang baik. Dengan begitu, Kota Medan dapat terbebas dari banjir dan jalan rusak atau berlubang. “Harapan kita, Kota Medan ini sebagai kota layak huni serta Medan Rumah kita dapat terwujud,” kata dia.
Ia menambahkan, agar tercapai hasil maksimal dalam pengerjaan proyek, maka pihak pemborong harus jujur jika ada masalah atau kendala yang dialami. Selanjutnya, pihak berkompeten dapat mencari solusi dari hambatan yang dialami.
Sementara, Anggota Komisi D lainnya Ilhamsyah menuturkan, pengerjaan drainase dan pengaspalan jalan harus memiliki konsep yang matang karena sangat penting dengan kondisi Kota Medan sekarang ini. Sebab, hal itu nantinya berdampak terhadap kondisi jangka panjang.
“Dalam pengerjaan proyek, saya melihat cara pengerjaannya banyak ditemui kurang memiliki konsep yang matang. Misalnya, pengorekan lumpur dari sendimentasi saluran drainase dibiarkan di jalan hingga mengganggu kenyamanan berkendara. Untuk itu, pola pengerjaan seperti ini tidak dilakukan lagi,” kata Ilham.
Sebagai contoh, lanjutnya, pengerjaan proyek drainase di Jalan Harapan Pasti. Pengerjaan proyek drainase yang seharusnya membawa manfaat bagi warga, sejak awal malah merugikan warga. “Jadi, ini harus benar-benar ditekankan, agar supaya Medan benar-benar menjadi ‘Rumah Kita’ bersama,” pungkasnya. (ris/ila)
