JAKARTA,SUMUTPOS.CO – Nama 7 kepala daerah hingga pimpinan BPK turut disebut dalam surat dakwaan Yaya Purnomo dalam perkara mafia anggaran. KPK pun bicara soal pengembangan penyidikan dalam perkara itu.
Dalam surat dakwaan Yaya Purnomo, setidaknya ada 7 kepala daerah yang disebut turut memberikan uang pada mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu. Mereka di antaranya adalah Bupati Kampar Aziz Zaenal, Wali Kota Dumai Zulkifli AS, Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah Sitorus, Wali Kota Balikpapan HM Rizal Effendy Bupati Karimun Aunur Rafiq, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, dan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. Selain itu, nama Wakil Ketua BPK Barullah Akbar juga disebut dalam surat dakwaan itu. Dia pernah dipanggil penyidik pula dalam proses penyidikan.
“Sejak awal memang kami mengidentifikasi bahwa sumber dana itu tidak hanya dari satu pihak saja, karena itu beberapa kepala daerah sudah diperiksa dan sejumlah pejabat mengurus keuangan di daerah juga sudah diperiksa,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/).
“Di dakwaan, kami cantumkan beberapa (nama) yang sudah terverifikasi. Tentu saja di tahap awal untuk kebutuhan pembuktian terdakwa Yaya Purnomo, pengembangan sangat mungkin dilakukan,” sambung Febri.
Namun saat itu yang bersangkutan berhalangan hadir karena sedang tidak berada di Indonesia. “Nanti tentu saja jika dibutuhkan oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan konstruksi dari dakwaan, maka saksi-saksi tersebut dapat dipanggil,” ucap Febri.
Untuk pengembangan lebih lanjut, kata Febri, perlu melihat bagaimana fakta persidangan nanti dan buntutnya seperti apa. “Bila ada aliran dana pada dari pihak-pihak yang lain jadi fakta persidangan itu menjadi salah satu hal penting yang kami dalam tapi yang pasti pengembangan tentu saja akan dilakukan sepanjang nanti memang ada petunjuk-petunjuk baru yang lebih kuat,” paparnya.
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah
JAKARTA,SUMUTPOS.CO – Nama 7 kepala daerah hingga pimpinan BPK turut disebut dalam surat dakwaan Yaya Purnomo dalam perkara mafia anggaran. KPK pun bicara soal pengembangan penyidikan dalam perkara itu.
Dalam surat dakwaan Yaya Purnomo, setidaknya ada 7 kepala daerah yang disebut turut memberikan uang pada mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu. Mereka di antaranya adalah Bupati Kampar Aziz Zaenal, Wali Kota Dumai Zulkifli AS, Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah Sitorus, Wali Kota Balikpapan HM Rizal Effendy Bupati Karimun Aunur Rafiq, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, dan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. Selain itu, nama Wakil Ketua BPK Barullah Akbar juga disebut dalam surat dakwaan itu. Dia pernah dipanggil penyidik pula dalam proses penyidikan.
“Sejak awal memang kami mengidentifikasi bahwa sumber dana itu tidak hanya dari satu pihak saja, karena itu beberapa kepala daerah sudah diperiksa dan sejumlah pejabat mengurus keuangan di daerah juga sudah diperiksa,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/).
“Di dakwaan, kami cantumkan beberapa (nama) yang sudah terverifikasi. Tentu saja di tahap awal untuk kebutuhan pembuktian terdakwa Yaya Purnomo, pengembangan sangat mungkin dilakukan,” sambung Febri.
Namun saat itu yang bersangkutan berhalangan hadir karena sedang tidak berada di Indonesia. “Nanti tentu saja jika dibutuhkan oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan konstruksi dari dakwaan, maka saksi-saksi tersebut dapat dipanggil,” ucap Febri.
Untuk pengembangan lebih lanjut, kata Febri, perlu melihat bagaimana fakta persidangan nanti dan buntutnya seperti apa. “Bila ada aliran dana pada dari pihak-pihak yang lain jadi fakta persidangan itu menjadi salah satu hal penting yang kami dalam tapi yang pasti pengembangan tentu saja akan dilakukan sepanjang nanti memang ada petunjuk-petunjuk baru yang lebih kuat,” paparnya.
