MADINA, SUMUTPOS.CO – Pemulihan kondisi warga di Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) paska diterjang banjir bandang dan longsor, mulai dibahas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemangku kepentingan terkait.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Riadil Akhir Lubis mengatakan, pihaknya bersama stakeholder terkait akan membahas izin pakai lahan kawasan hutan sebagai upaya relokasi warga yang menjadi korban bencana.
“Sudah kami agendakan pertemuannya Senin (hari ini), di kantor Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumut untuk membahas hal tersebut,”ujar Riadil menjawab Sumut Pos, Minggu (28/10).
Dijelaskan Riadil, lokasi relokasi sebagian diambil dari luar kawasan hutan atau lahan milik Pemkab Madina, dan sebagian lagi akan bermohon ke menteri kehutanan untuk pembebasan kawasan hutan lindung negara. “Untuk itulah masalah ini penting dibahas secara intens dan komprehensif,”katanya.
Menyangkut teknis pelaksanaan pembangunan dan relokasi warga, lanjut Riadil, BPBD Sumut juga sudah menjadwal pertemuan bersama Bupati Madina dan Stakeholders untuk membahasnya pada pada 30 Oktober. “Rapatnya di kantor BPBD Sumut, Jalan Medan-Binjai Km 10,3. Semua masalah teknis akan kita bahas di sana,” katanya.
Ia menambahkan, saat ini pengungsi sebanyak 75 kepala keluarga (KK) masih menduduki tenda pengungsian yang nantinya akan direlokasi di lahan yang sudah dipersiapkan Pemkab Madina, dan khusus pembangunan akan menjadi tanggung jawab Pemprovsu.
“Dan bagi mereka yang sudah direlokasi, nantinya juga akan kita siapkan sekolah. Di sana itukan mayoritas perkebunan, jadi sesuai permintaan masyarakat mereka ingin dibangunkan SMK perkebunan. Nah, jaminan pendidikan ini sangat penting bagi warga terutama anak-anak Madina korban banjir,” kata mantan kepala Bappeda Sumut itu. “Nantinya saya akan undang bupati dan stakeholder terkait untuk rapat teknis membahas relokasi warga,” katanya.
Tak hanya itu, Pemprovsu bakal menambah lokal-lokal sekolah dasar yang terdampak di Ulu Pungkut. Lalu membangun sarana kesehatan dan lainnya, agar sarana maupun prasarana di hunian baru warga menjadi terlengkapi. “Sesuai dialog warga dengan pak gubernur, sebanyak 75 KK tersebut bersedia pindah ke lokasi yang aman. Termasuk yang 22 KK dimana rumah mereka rusak akibat bandang dan longsor,” katanya.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sebelumnya menegaskan, Pemprovsu akan turut andil membantu pemulihan kondisi Kabupaten Madina paskadi terjang banjir bandang dan longsor, Sabtu (13/10) malam.
Selain merelokasi puluhan rumah warga yang terkena dampak, pemprov juga berkomitmen membangunkan sekolah serta memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana tersebut. “Ya, tentu pemprov ikut bertanggungjawab (memulihkan Madina paskalongsor, Red),” katanya kepada wartawan, usai menghadiri acara Rakerwil PPP Sumut, di Hotel Lee Polonia Medan, Sabtu (20/10) siang.
Edy mengungkapkan, lahan sebagai relokasi rumah warga sudah tersedia seluas 2,5 hektar. Proses relokasi sendiri baru akan dilakukan paska pembangunan rumah warga selesai dikerjakan. Untuk lokasi relokasi sendiri, sambung dia, masih berada di Kecamatan Ulu Pungkut, Madina.
“Sekitar 3 kiloan (dari pusat lokasi bencana) relokasi sudah kita siapkan. Lahannya itu sudah ada 2,5 hektar. Saat ini sedang disiapkan (upaya relokasi),” kata mantan Pangdam I/BB dan Pangkostrad itu. “Kalau bukan pemerintah, siapa lagi yang bangun. Rencana kita juga akan bangun SMK perkebunan di sana,” pungkasnya. (prn/han)
