Mendagri: KEK Sei Mangkei & Danau Toba Jangan Sampai Mangkrak

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah daerah se Sumatera Utara untuk tidak membiarkan proyek strategis nasional yang ada saat ini mangkrak. Pemda diminta saling bahu-membahu untuk mendukung percepatan berbagai proyek strategis tersebut rampung.

“Tahun ini Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla hanya memastikan menyelesaikan infrastruktur ekonomi sosial. Kalau di Sumatera seperti Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Danau Toba juga jangan sampai mangkrak. Harus ditunjang melalui RPJMD ini. Program APBD-nya itu apa untuk menyinkronkannya,” kata Tjahjo Kumolo kepada wartawan usai membuka dan menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2018-2023, di Tiara Medan Hotel dan Convention Center Jalan Cut Mutia Medan, Selasa (22/1).

“Terus kaitan Kuala Tanjung sama. Inalum-nya juga. Kemudian (bandara) Kualanamu yang berkaitan dengan jalan tol. Masyarakat yang sudah beli tanah di situ, sekarang sepi. Ini juga indikasi sosial yang mesti dipertimbangkan dengan baik,” imbuh dian

Tjahjo menambahkan, karena strategisnya masalah pembangunan dan proyek nasional yang ada di Sumut, mesti melibatkan banyak pihak seperti akademisi, Forkompimda sampai masukan dari pers. Ia juga menyinggung masalah sampah dan reklame yang tak kunjung beres di Kota Medan. “Itu baru sampah, sudah tidak beres. Bagaimana mau menata kota metropolitannya? Juga masalah reklame yang belum beres-beres. Padahal ini harus terpadu dan komprehensif ditangani,” katanya.

Menurutnya pemda yang mendapat ‘jatah’ proyek strategis nasional mesti memberikan kontribusi nyata ke pusat. Seperti menata masyarakat untuk menerima perubahan tersebut, sampai kepada aspek budaya. “Makanya pembangunan harus terpadu. Karena itu pentingnya kegiatan musrembang ini,” katanya.

Kesempatan itu, pihaknya turut mengingatkan agar RPJMD sinkron dengan program strategis pusat. “Dalam RPJMD, harus ada sinkronisasi dengan program-program strategis pusat, begitu pula dengan program di kabupaten/kota. Dan yang lebih penting lagi dalam RPJMD, visi dan misi yang diusung saat kampanye harus terjabar di dalamnya. Karena hal tersebut merupakan utang politik yang harus dibayar pada masyarakat,” harapnya.

Saat ditanyakan soal manajemen keuangan Pemprovsu, Menteri Tjahjo menyebut, sejauh ini sudah bagus dan tersusun dengan baik. Namun ia mengingatkan agar pemberian dana hibah maupun dana aspirasi kepada DPRD, supaya dapat disinkronkan dengan program OPD.

Ia membuat perumpamaan, jangan sampai OPD Pemprovsu telah menyiapkan nasi goring, tetapi DPRD-nya justru mau buat nasi soto. “Makanya harus sinkron. Jadi kalau mau buat nasi goreng tinggal ditambahi kerupuk dan ikannya. Ini yang penting dari acara musrembang supaya semua bisa sinkron,” pungkasnya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah daerah se Sumatera Utara untuk tidak membiarkan proyek strategis nasional yang ada saat ini mangkrak. Pemda diminta saling bahu-membahu untuk mendukung percepatan berbagai proyek strategis tersebut rampung.

“Tahun ini Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla hanya memastikan menyelesaikan infrastruktur ekonomi sosial. Kalau di Sumatera seperti Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Danau Toba juga jangan sampai mangkrak. Harus ditunjang melalui RPJMD ini. Program APBD-nya itu apa untuk menyinkronkannya,” kata Tjahjo Kumolo kepada wartawan usai membuka dan menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2018-2023, di Tiara Medan Hotel dan Convention Center Jalan Cut Mutia Medan, Selasa (22/1).

“Terus kaitan Kuala Tanjung sama. Inalum-nya juga. Kemudian (bandara) Kualanamu yang berkaitan dengan jalan tol. Masyarakat yang sudah beli tanah di situ, sekarang sepi. Ini juga indikasi sosial yang mesti dipertimbangkan dengan baik,” imbuh dian

Tjahjo menambahkan, karena strategisnya masalah pembangunan dan proyek nasional yang ada di Sumut, mesti melibatkan banyak pihak seperti akademisi, Forkompimda sampai masukan dari pers. Ia juga menyinggung masalah sampah dan reklame yang tak kunjung beres di Kota Medan. “Itu baru sampah, sudah tidak beres. Bagaimana mau menata kota metropolitannya? Juga masalah reklame yang belum beres-beres. Padahal ini harus terpadu dan komprehensif ditangani,” katanya.

Menurutnya pemda yang mendapat ‘jatah’ proyek strategis nasional mesti memberikan kontribusi nyata ke pusat. Seperti menata masyarakat untuk menerima perubahan tersebut, sampai kepada aspek budaya. “Makanya pembangunan harus terpadu. Karena itu pentingnya kegiatan musrembang ini,” katanya.

Kesempatan itu, pihaknya turut mengingatkan agar RPJMD sinkron dengan program strategis pusat. “Dalam RPJMD, harus ada sinkronisasi dengan program-program strategis pusat, begitu pula dengan program di kabupaten/kota. Dan yang lebih penting lagi dalam RPJMD, visi dan misi yang diusung saat kampanye harus terjabar di dalamnya. Karena hal tersebut merupakan utang politik yang harus dibayar pada masyarakat,” harapnya.

Saat ditanyakan soal manajemen keuangan Pemprovsu, Menteri Tjahjo menyebut, sejauh ini sudah bagus dan tersusun dengan baik. Namun ia mengingatkan agar pemberian dana hibah maupun dana aspirasi kepada DPRD, supaya dapat disinkronkan dengan program OPD.

Ia membuat perumpamaan, jangan sampai OPD Pemprovsu telah menyiapkan nasi goring, tetapi DPRD-nya justru mau buat nasi soto. “Makanya harus sinkron. Jadi kalau mau buat nasi goreng tinggal ditambahi kerupuk dan ikannya. Ini yang penting dari acara musrembang supaya semua bisa sinkron,” pungkasnya.