MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun ini akan lebih gencar mempromosikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, baik di dalam maupun di luar negeri. Gencarnya promosi yang dilakukan, guna menarik calon investor untuk berinvestasi di sana. Namun, upaya Pemprovsu ini terkendala harga gas yang belum kompetitif atau masih mahal.
KEPALA Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, H Irman mengatakan, Pemprovsu siap mendorong dan mendukung proyek strategis nasional (PSN) di Sumut, termasuk pembangunan KEK Sei Mangkei. Apalagi saat ini, KEK Sei Mangkei yang dekat dengan Pelabuhan Kualatanjung, sebagian besar aksesnya sudah selesai.
KEK yang diresmikan operasionalnya pada 27 Januari 2015 lalu ini, menurut Irman sudah ada tujuh tenant yang berinvestasi di sana. Antara lain PT Unilevern
Oleochemical Indonesia dengan bidang industri oleokimia, PTPN III dengan bidang pabrik kelapa sawit, PT PLN-UIP 2 dengan bidang gardu induk listrik kapasitas 150 KV/60 MVA, PT Pertamina gas dengan bidang matering stasion (suplai gas 75 MMSCFD), PT Industri Nabati Lestari dengan bidang pabrik minyak goreng kapasitas 600.000 ton CPO/tahun, PT Alternatif Protein Indonesia dengan bidang industri alternatif protein kapasitas IBR 5×200.000 ton/tahun, dan PT All Cosmos Indonesia dengan bidang industri pupuk biokimia organik.
“Total realisasi investasi mencapai Rp3 triliun, tetapi masih ada kendala-kendala yang dihadapi antara lain masalah harga gas yang masih belum kompetitif. Dalam arti, kalau itu bisa lebih diturunkan atau kompetitif, akan dapat mengundang investor baru ke KEK Sei Mangkei,” kata Irman kepada Sumut Pos, Kamis (24/1).
Karenanya dia berharap, pemerintah pusat dapat memerhatikan keluhan pelaku usaha yang berinvestasi di sana, antara lain adalah ketersediaan listrik dan harga gas yang belum kompetitif. Jika hal tersebut disanggupi pusat, bukan tidak mungkin mampu menyerap 83 ribu lebih tenaga kerja sesuai nawacita kehadiran KEK Sei Mangkei mampu tercapai. Tak hanya itu, bangkitan ekonomi di daerah sekitar atas operasional KEK Sei Mangkei dan umumnya di Sumut, juga dapat dicapai.
“Pemda terus melakukan upaya pada setiap kesempatan baik dalam ataupun luar negeri, selalu mempromosikan KEK Sei Mangkei. Harapannya agar calon investor tertarik datang ke Sumut dan mau berinvestasi ke KEK Sei Mangkei. Selain itu kami meminta (masalah harga gas belum kompetitif), secepatnya dituntaskan pemerintah pusat. Sebab hal itu masih menjadi kendala utama pemda saat ini,” katanya.
Irman mengakui, perihal harga gas ini merupakan domain dan kewenangan pemerintah pusat. Dimana dari sisi struktural organisasinya, menjadi tupoksi BPH Migas yang berada di bawah Kementerian ESDM yang diatasnya ada Kemenko Perekonomian. “Jadi sampai sekarang kita masih menunggu realisasi dari mereka. Dan memang ini menjadi perhatian utama agar segera ditindaklanjuti,” katanya.
Pemprovsu sendiri setiap ada kesempatan dengan stakeholder terkait selalu mendorong agar kebijakan menyangkut harga gas ini segera dikeluarkan. Bahkan diakui Irman, pada akhir 2018 pihaknya sudah bertemu langsung dengan Sekretariat Dewan KEK Pusat untuk membahas hal itu. “Mereka ternyata sedang membahas ini juga dan sudah beberapa kali mengadakan rapat, tetapi memang belum mencapai harga kompetitif berdasarkan regulasi yang ada terkait hal ini,” katanya.
Pihaknya sangat mendorong agar kebijakan ini cepat diterapkan sehingga KEK Sei Mangkei Sumut dapat bersaing dengan KEK lain seperti Batam, Poklang Malaysia bahkan pelabuhan bebas di Singapura, meskipun bukan termasuk KEK. “Di Singapura itu informasinya bahkan harga gas hanya USS 3 per MMBTu dan di Batam juga USS 6, meski bukan KEK tetapi masuk kawasan strategis. Namanya KEK pada prinsipnya tenant itu ingin mendapat perlakukan khusus juga, ya setidaknya lebih kompetitiflah harganya. Dan harga kita masih jauh diatas mereka, USS 10,75 MMBTu,” katanya.
Di samping itu, sambung Irman, keluhan lain tenant di KEK Sei Mangkei yaitu menyangkut Tax Holiday berupa pengurangan PPh sebesar 20 persen hingga 100 persen selama 10 hingga 25 tahun untuk nilai investasi lebih dari Rp1 triliun. Dan hal ini lagi-lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk membuat sebuah kebijakan agar KEK Sei Mangkei cepat bergerak maju.
“Satu lagi soal Tax Allowence berupa pengurangan penghasilan netto sebesar 30 persen, yang dirasa tenant belum jalan di lapangan. Dalam mendorong kemudahan investasi ini juga, Pemprovsu juga sudah menerbitkan Perda No 2/2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Begitupun kami berharap supaya pusat menjadikan aspirasi ini sebagai atensi khusus, sebab semua kewenangan ada di sana,” katanya seraya menyebut di tahun ini Pemprovsu akan lebih gencar lagi promosikan KEK SM melalui billboard di Bandara Ngurah Rai Bali, dan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. “Termasuk juga tiap tahun kami ikuti even di Malaysia yang sekaligus menginformasikan semua pembangunan Sumut, yang salah satunya tentang KEK SM,” pungkasnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengingatkan pemda se Sumut untuk tidak membiarkan proyek strategis nasional yang ada saat ini mangkrak. Pemda diminta saling bahu membahu untuk mendukung percepatan berbagai proyek strategis tersebut rampung. “Tahun ini Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla hanya memastikan manyelesaikan infrastruktur ekonomi sosial. Kalau di Sumatera seperti KEK Sei Mangkei, Danau Toba juga jangan sampai mangkrak. Harus ditunjang melalui RPJMD ini.
Program APBD-nya itu apa untuk menyinkronkannya,” kata Tjahjo Kumolo kepada wartawan usai membuka dan menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2018-2023, di Tiara Medan Hotel dan Convention Center Jalan Cut Mutia Medan, Selasa (22/1). “Terus kaitan Kuala Tanjung sama. Baru Inalum-nya juga. Kemudian (bandara) Kualanamu yang berkaitan dengan jalan tol. Masyarakat yang sudah beli tanah di situ, sekarang sepi. Ini juga indikasi sosial yang mesti dipertimbangkan dengan baik,” imbuh dia.
Tjahjo menambahkan, karena strategisnya masalah pembangunan dan proyek nasional yang ada di Sumut, mesti melibatkan banyak pihak seperti akademisi, Forkompimda sampai masukan dari pers. Ia juga menyinggung masalah sampah dan reklame yang tak kunjung beres di Kota Medan.
“Itu baru sampah sudah tidak beres, bagaimana mau menata kota metropolitannya. Juga masalah reklame yang belum beres-beres. Padahal ini harus terpadu dan komprehensif ditangani,” katanya.
Menurutnya pemda yang mendapat ‘jatah’ proyek strategis nasional mesti memberikan kontribusi nyata ke pusat. Seperti menata masyarakat untuk menerima perubahan tersebut sampai kepada aspek budaya. “Makanya pembangunan harus terpadu. Karena itu pentingnya kegiatan musrembang ini,” katanya. (prn)
