Gubsu Targetkan Angka Kemiskinan Turun 7,39 Persen

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Angka kemiskinan di Sumatera Utara (Sumut) ditargetkan menurun hingga 7,39 persen dari total jumlah penduduk Sumut dan pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,7 persen pada tahun 2023. Hal itu merupakan bagian dari target utama pembangunan Sumut yang akan dicapai pada tahun 2023.

“Selain itu, angka inflasi diharapkan stabil pada kisaran 2,75 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 70,57 (2017) menjadi 73,32 (2023), penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60 persen (2017) menjadi 5,1 persen (2023). Serta peningkatan pemerataan pendapatan melalui capaian indeks gini menjadi 0,300,” ungkap Gubsu Edy Rahmayadi ketika menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut tahun 2018-2023, pada rapat paripurna DPRD Sumut di gedung dewan Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (11/2).

Agar target-target tersebut tercapai, Gubsu telah menyusun program lima prioritas pembangunan Sumut. Di antaranya, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja. “Diarahkan antara lain kepada peningkatan kerja sama dengan institusi nasional dan internasional, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung latihan kerja, link and match,” katanya.

Kedua, pada peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, yang akan diarahkan kepada pemberian bea siswa bagi lulusan SMA/SMK berprestasi dari keluarga kurang mampu. Untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Serta melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan sarana dan prasarana SMA/SMK di setiap kecamatan,” kata Gubsu.

Kemudian, pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan yang diarahkan kepada dukungan terhadap pembangunan dan peningkatan infrastruktur pada kawasan strategis nasional. “Serta pengembangan kawasan strategis provinsi dan pembangunan lawasan sport center berstandar internasional,” katanya.

Berikutnya, penyediaan layanan kesehatan berkualitas yang diarahkan kepada peningkatan kerja sama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota dalam peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, mendorong pengembangan rumah sakit berkelas internasional, khususnya di pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.

Terakhir, kata Gubsu Edy, peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata, yang diarahkan kepada pengembangan produk unggulan daerah (one region one product), pengembangan kawasan agripolitan dataran tinggi, pengembangan kawasan peternakan, agri techno park di kawasan Mebidangro, dan pengembangan kawasan agrowisata yang berstandar internasional. Serta pengembangan pusat kawasan budaya dan wisata religi melalui pembangunan dan pengembangan Islamic Center, situs dan cagar budaya.

Gubsu mengatakan, program prioritas yang disusunnya tersebut, sesuai dengan janji politik pada saat pencalonan kepala daerah yang lalu. “Hal tersebut bertujuan untuk menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan ke depan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan yang memimpin rapat paripurna mengatakan, rapat paripurna akan dilanjutkan para 19 Februari 2019 dengan agenda membahas penyampaian pendapat umum atas laporan penyusunan pembahasan Ranperda RPJMD 2018-2023.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Sumut, Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah Pemprovsu, insan pers, serta undangan lainnya. (prn/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Angka kemiskinan di Sumatera Utara (Sumut) ditargetkan menurun hingga 7,39 persen dari total jumlah penduduk Sumut dan pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,7 persen pada tahun 2023. Hal itu merupakan bagian dari target utama pembangunan Sumut yang akan dicapai pada tahun 2023.

“Selain itu, angka inflasi diharapkan stabil pada kisaran 2,75 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 70,57 (2017) menjadi 73,32 (2023), penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60 persen (2017) menjadi 5,1 persen (2023). Serta peningkatan pemerataan pendapatan melalui capaian indeks gini menjadi 0,300,” ungkap Gubsu Edy Rahmayadi ketika menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut tahun 2018-2023, pada rapat paripurna DPRD Sumut di gedung dewan Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (11/2).

Agar target-target tersebut tercapai, Gubsu telah menyusun program lima prioritas pembangunan Sumut. Di antaranya, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja. “Diarahkan antara lain kepada peningkatan kerja sama dengan institusi nasional dan internasional, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung latihan kerja, link and match,” katanya.

Kedua, pada peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, yang akan diarahkan kepada pemberian bea siswa bagi lulusan SMA/SMK berprestasi dari keluarga kurang mampu. Untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Serta melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan sarana dan prasarana SMA/SMK di setiap kecamatan,” kata Gubsu.

Kemudian, pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan yang diarahkan kepada dukungan terhadap pembangunan dan peningkatan infrastruktur pada kawasan strategis nasional. “Serta pengembangan kawasan strategis provinsi dan pembangunan lawasan sport center berstandar internasional,” katanya.

Berikutnya, penyediaan layanan kesehatan berkualitas yang diarahkan kepada peningkatan kerja sama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota dalam peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, mendorong pengembangan rumah sakit berkelas internasional, khususnya di pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.

Terakhir, kata Gubsu Edy, peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata, yang diarahkan kepada pengembangan produk unggulan daerah (one region one product), pengembangan kawasan agripolitan dataran tinggi, pengembangan kawasan peternakan, agri techno park di kawasan Mebidangro, dan pengembangan kawasan agrowisata yang berstandar internasional. Serta pengembangan pusat kawasan budaya dan wisata religi melalui pembangunan dan pengembangan Islamic Center, situs dan cagar budaya.

Gubsu mengatakan, program prioritas yang disusunnya tersebut, sesuai dengan janji politik pada saat pencalonan kepala daerah yang lalu. “Hal tersebut bertujuan untuk menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan ke depan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan yang memimpin rapat paripurna mengatakan, rapat paripurna akan dilanjutkan para 19 Februari 2019 dengan agenda membahas penyampaian pendapat umum atas laporan penyusunan pembahasan Ranperda RPJMD 2018-2023.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Sumut, Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah Pemprovsu, insan pers, serta undangan lainnya. (prn/han)