32 C
Medan
Monday, November 25, 2024
spot_img

IDI Sumut Hadiri Mukernas IDI se-Indonesia

MEDAN-Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumut melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IDI se Indonesia pada 18-22 Oktober 2011 di Pekanbaru.

Pengurus IDI Sumut yang berangkat diantaranya, Ketua Umum IDI Sumut, dr Henry Salim Siregar SpOG (K), Sekretaris IDI Sumut, dr Ade Taufiq SpOG, Ketua I IDI Sumut, dr Ramlan Sitompul SpTHT, Bendahara IDI Sumut, dr Savita Handayani dan anggota IDI Sumut lainnya.

Menurut Ketua Umum IDI Sumut dr Henry Salim Siregar SpOG (K), Mukernas itu sendiri dihadiri pengurus IDI se-Indonesia. Di Mukernas  mereka membahas program kerja IDI yang merupakan kesepakatan bersama IDI se-Indonesia di bawah naungan Pengurus Besar IDI Pusat. “Tujuannya, meningkatkan profesionalitas dan martabat dari dokter di Indonesia,” kata Henry diruang kerjanya, Kantor IDI Sumut, Jalan Prof HM Yamin, Selasa (18/10) siang sesaat sebelum berangkat ke Mukernas.

Ditambahkan Henry, dalam Mukernas nanti, IDI Sumut sendiri akan membawa isu menarik yang diharapkan bisa dicarikan solusinya. Salah satunya masalah honor tarif dasar untuk dokter umum. “Selama ini, tarif dasar dokter umum di berbagai pelayanan kesehatan masih minim. Bahkan ada dokter umum yang hanya dapat honor masih bawah UMR. Dengan adanya standarisasi honor tarif dasar, diharapkan terjadi peningkatan profesionalitas para dokter umum,” ujarnya.

Menurutnya, dengan ditentukannya tarif dasar bagi dokter tentunya akan berdampak pada meningkatnya pelayanan yang diberikan masyarakat. Tidak hanya itu, DI Sumut juga mengusulkan agar membuat regulasi yang bisa menjadi pegangan bagi dokter yang di daerah wajib mengikuti berbagai kegiatan seminar dan simposium untuk pendidikan berkelanjutan dengan pembiayaan yang ditanggung pemerintah daerah atau masuk dalam APBD.

“Setiap dokter wajib mengikuti berbagai seminar dan pendidikan lainnya sesuai amanat undang-undang. Kesemuanya menjadi penilaian dalam satuan kredit poin kepada dokter karena setiap lima tahun mengalami perubahan. Biaya mengikuti kegiatan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Dengan begitu, ada keterikatan moral dokter tersebut untuk mengabdi di daerah tersebut,” jelas Henry.

Henry juga akan mengusulkan peningkatan kerja sama segenap sektor untuk menahan laju pasien berobat ke luar negeri. “Setiap organisasi profesi dan lintas sektor berusaha untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat meningkatkan pelayanan kesehatan. Dengan begitu, akan meminimalisasi pasien ke luar negeri. Kita saat ini terus berupaya meningkatkan imej kesehatan di Sumut khususnya,” ungkapnya.
Untuk mendukung itu, terang Henry, pemerintah diharapkan menghapuskan pajak barang mewah bagi peralatan medis agar biaya perobatan menjadi murah. (jon)

MEDAN-Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumut melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IDI se Indonesia pada 18-22 Oktober 2011 di Pekanbaru.

Pengurus IDI Sumut yang berangkat diantaranya, Ketua Umum IDI Sumut, dr Henry Salim Siregar SpOG (K), Sekretaris IDI Sumut, dr Ade Taufiq SpOG, Ketua I IDI Sumut, dr Ramlan Sitompul SpTHT, Bendahara IDI Sumut, dr Savita Handayani dan anggota IDI Sumut lainnya.

Menurut Ketua Umum IDI Sumut dr Henry Salim Siregar SpOG (K), Mukernas itu sendiri dihadiri pengurus IDI se-Indonesia. Di Mukernas  mereka membahas program kerja IDI yang merupakan kesepakatan bersama IDI se-Indonesia di bawah naungan Pengurus Besar IDI Pusat. “Tujuannya, meningkatkan profesionalitas dan martabat dari dokter di Indonesia,” kata Henry diruang kerjanya, Kantor IDI Sumut, Jalan Prof HM Yamin, Selasa (18/10) siang sesaat sebelum berangkat ke Mukernas.

Ditambahkan Henry, dalam Mukernas nanti, IDI Sumut sendiri akan membawa isu menarik yang diharapkan bisa dicarikan solusinya. Salah satunya masalah honor tarif dasar untuk dokter umum. “Selama ini, tarif dasar dokter umum di berbagai pelayanan kesehatan masih minim. Bahkan ada dokter umum yang hanya dapat honor masih bawah UMR. Dengan adanya standarisasi honor tarif dasar, diharapkan terjadi peningkatan profesionalitas para dokter umum,” ujarnya.

Menurutnya, dengan ditentukannya tarif dasar bagi dokter tentunya akan berdampak pada meningkatnya pelayanan yang diberikan masyarakat. Tidak hanya itu, DI Sumut juga mengusulkan agar membuat regulasi yang bisa menjadi pegangan bagi dokter yang di daerah wajib mengikuti berbagai kegiatan seminar dan simposium untuk pendidikan berkelanjutan dengan pembiayaan yang ditanggung pemerintah daerah atau masuk dalam APBD.

“Setiap dokter wajib mengikuti berbagai seminar dan pendidikan lainnya sesuai amanat undang-undang. Kesemuanya menjadi penilaian dalam satuan kredit poin kepada dokter karena setiap lima tahun mengalami perubahan. Biaya mengikuti kegiatan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Dengan begitu, ada keterikatan moral dokter tersebut untuk mengabdi di daerah tersebut,” jelas Henry.

Henry juga akan mengusulkan peningkatan kerja sama segenap sektor untuk menahan laju pasien berobat ke luar negeri. “Setiap organisasi profesi dan lintas sektor berusaha untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat meningkatkan pelayanan kesehatan. Dengan begitu, akan meminimalisasi pasien ke luar negeri. Kita saat ini terus berupaya meningkatkan imej kesehatan di Sumut khususnya,” ungkapnya.
Untuk mendukung itu, terang Henry, pemerintah diharapkan menghapuskan pajak barang mewah bagi peralatan medis agar biaya perobatan menjadi murah. (jon)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/