NARASUMBER: Sekdaprovsu Hj Sabrina menjadi narasumber diskusi media yang yang digagas Forum Merdeka Barat 9, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Rabu (20/3).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mengupayakan dana bagi hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit dari pusat sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sejauh ini pembagian tersebut dirasa Pemprovsu belum signifikan, dibanding keberadaan perkebunan kelapa sawit yang ada di daerah ini.
“Memang ada seperti replanting tapi bentuknya program. Itu memang langsung ke petani-petani (sawit) kita, namun dampaknya macam jalan yang perlu kita perbaiki setiap tahun. Kan selalu diambil dari APBD Sumut. Kita tetap mengusulkan DBH perkebunan ini, sebab hasilnya lumayan sebagai PAD kita,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sabrina menjawab wartawan, usai acara diskusi Hilirisasi Produk Daerah dan Perdagangan Antar Daerah di Sumut yang digelar Forum Merdeka Barat (FMB) 9, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu Medan, Rabu (20/3).
Menurutnya, setiap jenis pajak dari pusat sudah dalam ketentuan yang mengikat. Yakni, sama halnya dengan pajak daerah seperti DBH pajak kendaraan bermotor maupun BBNKB, dari provinsi ke kabupaten/kota. “Sebenarnya dikasih 10 persen saja pun kita sudah senang. Sebab bisa menambah PAD di APBD kita. Hitungannya itu ada di UU pajak,” katanya.
Meski begitu, Pemprovsu akan coba usulkan lagi tahun ini untuk mendapat porsi signifikan DBH perkebunan dari pemerintah pusat. “Tadi kata perwakilan Kementerian Perekonomian, bahwa ada aturan baru lagi mengenai ini. Kita akan lihat dulu aturannya nanti, apakah memang bisa minta lagi. Apakah seperti pajak ekspor sawit kalau bisa dibagilah ke kita, itukan masuk pajak nasional. Lalu ada pajak tembakau dan lainnya, lain seperti PBB yang sekarang diserahkan ke kabupaten/kota. Kalau dulu masih ada pembagian porsi, untuk pusat, provinsi dan daerah,” terangnya.
Sebelumnya saat menjadi narasumber di acara FMB 9, Sabrina mengatakan hilirisasi produk daerah di Sumut telah berkembang dengan baik, serta masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan.
Hal tersebut disebabkan Sumut memiliki ketersediaan bahan baku, untuk dilakukan penghiliran atau diproses menjadi bahan jadi.
“Sumut memiliki bahan atau sumber daya yang cukup besar potensinya, misalnya saja CPO yang memiliki banyak turunan produk hingga 80 jenis tapi belum dikembangkan di sini,” katanya.
Hilirisasi ini menurutnya membuat pergerakan ekonomi Sumut cukup baik. Produk hilir mendatangkan nilai tambah bagi perekonomian Sumut. Saat ini, sektor terbesar penggerak perekonomian di Sumut yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan. “Pertumbuhan ekonomi Sumut selalu di atas rata-rata nasional, dampak daripada bergeraknya industri pengolahan yang ada di Sumut,” ujarnya menambahkan bahwa neraca perdagangan Sumut saat ini juga surplus. “Kita masih lebih banyak ekspor ketimbang impor,” katanya.
Sumut sendiri juga telah melakukan perdagangan antardaerah dengan mekanisme pasar yang berlaku. Seperti perdagangan dengan Aceh, Sumbar dan Riau.
Sedangkan perdagangan antardaerah yang dilakukan dengan kerja sama, Pemprovsu sedang menyusun MoU dengan Kepulauan Riau. Komoditas yang disasar berupa bahan pangan seperti sayuran dan lainnya. Pun begitu, perlu dukungan faktor lain seperti infrastruktur untuk menunjang hilirisasi dan antar daerah.
Senada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan infrastruktur menjadi faktor penting agar hilirisasi dan perdagangan antardaerah berjalan dengan maksimal. “Konektivitas bisa mendorong hilirisasi produk dan perdagangan antar daerah. Untuk itu, perlu dibangun konektivitas darat, pelabuhan dan lainnya,” ujarnya.
Narasumber lain, Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM, Rully Indrawan mengatakan hilirisasi sangat erat dengan kelembagaan. “Jadi yang kita butuhkan bagaimana penguatan kelembagaan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah,” katanya. (prn/han)
