JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tak ingin polemik temuan kertas suara tercoblos di Selangor, Malaysia berlarut-larut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung membentuk tim untuk melakukan investigasi. Anggota ýBawaslu, Fritz Edward Siregar mengatakan, sebisa mungkin hasil investigas tersebut segera diumumkan kepada publik. Bahkan dia menargetkan, sebelum 14 April 2019 pemungutan suara di luar negeri, hasil investigasi itu sudah selesai “Pokoknya secepatnya, sebelum tanggal 14 April,” ujar Fritz di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (12/4).
ýSampai saat ini tim yang terdiri dari KPU dan Bawaslu sudah berada di Malaysia untuk melakukan investigasi. Semua bukti-bukti yang ditemukan dan saksi-saksi akan dimintai klarifikasi. Salah satunya soal apakah surat suara yang tercoblos asli atau tidak. “Kita akan ungkap, apakah ini benar surat suara asli atau tidak? Apakah ini dari pos atau tidak? Apakah ini dari hasil pos yang dikirim atau tidak? Jadi ini bentuk investigasi dan hasil kajian bersama KPU dan teman-teman Kemlu,” katanya.
Lebih lanjut Fritz mengaku, pihaknya tidak bisa menyampaikan hasil investigasi hanya setengah-setengah. Dia mengatakan, apabila semua hasil investigasi telah rampung, Bawaslu akan mengumumkannya ke publik. “Kami enggak bisa menyampaikan satu atau dua saja, nanti informasi yang disampaikan enggak jelas,” pungkasnya.
Sementara KPU memastikan Pemilu 2019 untuk WNI di Malaysia akan tetap jalan meski ada kasus surat suara tercoblos lebih dulu. KPU dan Bawaslu sudah sepakat agar pemungutan suara di Malaysia tetap jalan sesuai jadwal. “Ada pernyataan, pemilu di Malaysia untuk ditunda, itu tidak. KPU dan Bawaslu tadi malam sudah rapat, keputusannya adalah kita melakukan klarifikasi bersama. Terkait dengan penyelenggaraan pemilu tetap jalan di tempat lain di Malaysia” kata Komisioner KPU, Viryan Azis kepada wartawan di Hariss Suites Hotel FX, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (12/4).
Menurut Viryan, jika kejadian di Malaysia benar, maka surat suara tidak sah. Sementara itu, kegiatan pemungutan suara di Malaysia tetap akan berjalan seluruhnya. “Kalaupun kasus di sana benar adanya, surat suaranya jadi tidak sah, tapi kegiatan pemungutan suara yang lain tetap berjalan sebagaimana biasanya,” ungkapnya.
“Di Malaysia itu ada kurang lebih ada 500 ribu pemilih di Kuala Lumpur, ada yang menggunakan mekanisme TPS LN 255, TPS LN kemarin masih bimtek tentunya masih terus berjalan, kemudian KSK masih terus berjalan, dan yang pos juga berjalan,” sambungnya.
Viryan menambahkan, sampai saat ini pihaknya belum bisa memastikan apakah surat suara yang tercoblos itu benar dari KPU RI. Tim dari KPU dan Bawaslu hingga saat ini masih masih melakukan penyelidikan. “Sepenuhnya kami menunggu hasil kerja dari teman-teman yang ke Selangor Malaysia. Mulai dari keberadaan surat suaranya, kronologis bisa sampai ada di sana, kemudian bagaimana kondisi surat suara yang ada di KBRI. Kemudian kita juga akan mempelajari masukan dari saksi-saksi terkait dengan hal tersebut,” ungkapnya.
BPN: Copot Dubes Malaysia!
Direktur Hubungan Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Irawan Ronodipuro menanggapi terkait temuan dan beredarnya bukti video surat suara pemilu yang telah tercoblos di Selangor, Malaysia. Menurutnya, temuan tersebut adalah bukti bahwa potensi kecurangan pada Pemilu 2019 ini mulai terlihat.
“Terkait adanya temuan dan bukti video yang memperlihatkan bahwa surat suara pemilu yang telah tercoblos untuk pasangan capres 01 dan untuk caleg dari parpol tertentu itu telah memperlihatkan bahwa kecurangan pemilu telah terlihat,” ungkap Irawan di Jakarta, Kamis (11/4/2019).
Lebih lanjut, Irawan juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera mencopot Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia yakni Rusdi Kirana karena kejadian yang terjadi di Selangor Malaysia tersebut telah memalukan bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional.
“Kami meminta Presiden menarik Dubes RI untuk Malaysia, karena itu memalukan, bagaimana seorang duta besar bertindak sebagai tim sukses dalam pemilu, karena ini sudah melanggar kode etik serta tugas dan fungsi pokoknya dan ini telah memalukan negara. Dan ini masuk dalam kategori perbuatan tercela,” tegasnya.
Di sisi lain, Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan juga mengimbau kepada seluruh relawan dan warga negara Indonesia di luar negeri untuk tetap terus mengawal proses pemilu yang berlangsung. Sehingga, potensi kecurangan dapat diminimalisir dan tercipta pemilu yang jujur dan adil.
“Kejadian di Malaysia sekaligus memberikan pesan kuat dan menjadi energi bagi relawan Prabowo-Sandi di seluruh dunia untuk mengawal proses pemilu dalam rangka menyelamatkan nama baik negara. Kita harus menjaga nama baik negara itu yang terpenting,” ungkap Ferry.
Lebih lanjut, Ferry yang juga merupakan Alumnus Hubungan Internasional FISIP UNPAD itu juga menekankan agar Presiden Joko Widodo dapat bersikap profesional dan netral dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Sebab, kepala negara harus bertanggung jawab dan menjamin pesta demokrasi dapat terlaksana dengan baik dan lancar tanpa adanya kecurangan.
Karena itu, demi menjamin pemilu terlaksana jujur dan adil di Malaysia, maka ia juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menarik pulang Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia yakni Rusdi Kirana hingga pemilu selesai. Sehingga, netralitas para pejabat negara Republik Indonesia yang berada di Malaysia dapat tercipta.
“Seharusnya presiden sudah mengambil tindakan untuk mencopot posisi dubes RI di Malaysia, atau minimal menarik pulang hingga pemilu selesai, sehingga proses pemilu bisa berjalan jujur dan adil,” tandasnya. (bbs/jpc)
