26 C
Medan
Monday, November 25, 2024
spot_img

Program KB Diinformasikan Lewat Poster, Teknologi Elektronik, Iklan dan Film

Foto: Istimewa
Perwakilan BKKBN Sumut dan anggota DPR RI diabadikan bersama warga peserta sosialisasi di Perumnas Pijorkoling, Padangsidimpuan.

PADANGSIDIMPUAN, SUMUTPOS.CO – Sejak awal pelaksanaan program KB tahun 1970 sampai sekarang dan bahkan waktu mendatang, kekuatan informasi merupakan faktor kunci kelangsungan keberhasilan  Program Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Hal itu disampaikan Sekretaris Perwakilan BKKBN Sumut, Yusrizal Batubara, S.Sos., pada sosialisasi Advokasi dan KIE oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sumut bersama mitra kerja di Perumnas Pijorkoling, Padangsidempuan, belum lama ini.

Advokasi dan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) yang dilakukan secara intensif dan terarah dan tepat sasaran, kata dia, merupakan salah satu kegiatan kunci mengubah sikap, perilaku dan sistem nilai. Informasi selalu dibutuhkan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan program KB baik bagi masyarakat, pelaksana, maupun para pengelola program.

Adapun media Advokasi dan KIE terdiri dari poster (plakat yang dipasang di tempat umum, dengan ukuran materi, panjang 70 cm dan lebar 50 cm), factsheet (narasi yang berisi data dan informasi berikut dengan gambar tentang program KKBPK terkini, 1 muka dengan ukuran maksimal A4) .

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kegiatan Advokasi dan KIE dapat ditempuh melalui berbagai even kegiatan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi elektronik. Seperti mobil unit penerangan, radio, televisi, maupun internet yang memungkinkan diakses masyarakat secara lebih luas.

“Melalui sarana modern, materi KIE dapat dikemas dalam bentuk film, drama, iklan, PSA (Public Service Advertising) serta pertunjukan bagi masyarakat. Bahkan dengan MUPEN KB, bukan hanya berfungsi sebagai alat menyampaikan informasi dan hiburan bagi masyarakat, tetapi telah dilengkapi dengan peralatan yang dapat untuk merelay siaran langsung dari stasiun televisi. Di samping itu MUPEN KB juga memiliki fasilitas canggih lainnya antara lain Note Book beserta wireless internet conection berupa modem, memungkinkan untuk mengakses website internet serta mengirim e-mail serta fungsi komunikasi lainnya,” tutur Yusrizal Batubara.

Turut hadir anggota DPR RI, DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag,M.Hum,MA, sebagai mitra kerja.

Pada penggunaan sarana modern, faktor SDM pelaksana Advokasi KIE, menjadi sangat berperan. Mengingat secanggih apapun peralatan yang disediakan, tidak akan berfungsi optimal apabila para pelaksana tidak memiliki kemampuan sepadan. Kemampuan mengoperasikan peralatan, penyusunan materi, kreativitas serta inovasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan, yang menjadi salah satu kunci keberhasilan program pembangunan keluarga ini.

Pemerintah juga telah menetapkan beberapa indikator, seperti penurunan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) dari 2,6 menjadi 2,28 anak per wanita, meningkatkan pemakaian alat/obat kontrasepsi, dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani dari 11,4 persen menjadi 9,91 persen.

Sasaran tersebut, sambungnya, tidak mungkin akan tercapai jika hanya mengandalkan BKKBN. Tetapi perlu dukungan dari dinas-dinas lain, TNI/Polri, dunia pendidikan, dunia usaha, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh perempuan, pemerintah desa, LSM, media massa dan pihak-pihak lainnya. (rel)

Foto: Istimewa
Perwakilan BKKBN Sumut dan anggota DPR RI diabadikan bersama warga peserta sosialisasi di Perumnas Pijorkoling, Padangsidimpuan.

PADANGSIDIMPUAN, SUMUTPOS.CO – Sejak awal pelaksanaan program KB tahun 1970 sampai sekarang dan bahkan waktu mendatang, kekuatan informasi merupakan faktor kunci kelangsungan keberhasilan  Program Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Hal itu disampaikan Sekretaris Perwakilan BKKBN Sumut, Yusrizal Batubara, S.Sos., pada sosialisasi Advokasi dan KIE oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sumut bersama mitra kerja di Perumnas Pijorkoling, Padangsidempuan, belum lama ini.

Advokasi dan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) yang dilakukan secara intensif dan terarah dan tepat sasaran, kata dia, merupakan salah satu kegiatan kunci mengubah sikap, perilaku dan sistem nilai. Informasi selalu dibutuhkan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan program KB baik bagi masyarakat, pelaksana, maupun para pengelola program.

Adapun media Advokasi dan KIE terdiri dari poster (plakat yang dipasang di tempat umum, dengan ukuran materi, panjang 70 cm dan lebar 50 cm), factsheet (narasi yang berisi data dan informasi berikut dengan gambar tentang program KKBPK terkini, 1 muka dengan ukuran maksimal A4) .

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kegiatan Advokasi dan KIE dapat ditempuh melalui berbagai even kegiatan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi elektronik. Seperti mobil unit penerangan, radio, televisi, maupun internet yang memungkinkan diakses masyarakat secara lebih luas.

“Melalui sarana modern, materi KIE dapat dikemas dalam bentuk film, drama, iklan, PSA (Public Service Advertising) serta pertunjukan bagi masyarakat. Bahkan dengan MUPEN KB, bukan hanya berfungsi sebagai alat menyampaikan informasi dan hiburan bagi masyarakat, tetapi telah dilengkapi dengan peralatan yang dapat untuk merelay siaran langsung dari stasiun televisi. Di samping itu MUPEN KB juga memiliki fasilitas canggih lainnya antara lain Note Book beserta wireless internet conection berupa modem, memungkinkan untuk mengakses website internet serta mengirim e-mail serta fungsi komunikasi lainnya,” tutur Yusrizal Batubara.

Turut hadir anggota DPR RI, DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag,M.Hum,MA, sebagai mitra kerja.

Pada penggunaan sarana modern, faktor SDM pelaksana Advokasi KIE, menjadi sangat berperan. Mengingat secanggih apapun peralatan yang disediakan, tidak akan berfungsi optimal apabila para pelaksana tidak memiliki kemampuan sepadan. Kemampuan mengoperasikan peralatan, penyusunan materi, kreativitas serta inovasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan, yang menjadi salah satu kunci keberhasilan program pembangunan keluarga ini.

Pemerintah juga telah menetapkan beberapa indikator, seperti penurunan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) dari 2,6 menjadi 2,28 anak per wanita, meningkatkan pemakaian alat/obat kontrasepsi, dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani dari 11,4 persen menjadi 9,91 persen.

Sasaran tersebut, sambungnya, tidak mungkin akan tercapai jika hanya mengandalkan BKKBN. Tetapi perlu dukungan dari dinas-dinas lain, TNI/Polri, dunia pendidikan, dunia usaha, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh perempuan, pemerintah desa, LSM, media massa dan pihak-pihak lainnya. (rel)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/