KARNAVAL: Colour Full Medan Carnaval di Jalan Pinang, Lapangan Merdeka, Minggu (30/6). Kegiatan ini dalam rangka menyambut HUT Kota Medan ke -429 Tahun.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Kota Medan di tahun 2019 dan tahun 2020 mendatang akan fokus kepada pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
“Karena memang ketiga unsur itu sangat penting dan memang harus terpenuhi untuk meningkatkan pelayanan kita terhadap kebutuhan masyarakat kota Medan,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Irwan Ritonga kepada Sumut Pos, Minggu (30/6).
Mengenai kawasan yang akan fokus dibangun oleh pemerintah Kota Medan tahun ini, Irwan menyebutkan pihaknya akan terus mengupayakan untuk melakukan pembangunan yang Merata di seluruh kawasan dikota Medan.
“Di setiap kawasan yang kita nilai butuh pembangunan segera, tentu akan diupayakan untuk segera dibangun dan kita upayakan merata. Seperti meningkatkan infrastruktur jalan dan drainase yang akhir-akhir ini semakin dibutuhkan akibat peristiwa banjir di beberapa kawasan. Kawasan-kawasan yang sering terkena banjir itu salah satunya yang akan diprioritaskan pembangunan Drainase,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Irwan, pihaknya juga akan meningkatkan status sejumlah puskesmas yang ada di Kota Medan sebagai salah satu bentuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kota Medan yang sangat membutuhkan layanan kesehatan yang memadai.
“Jadi nanti memang kita akan meningkatkan status sejumlah puskesmas yang kita nilai layak untuk menjadi rumah sakit tipe C, karena saat ini jumlah rumah sakit juga masih dinilai kurang. Naiknya status puskesmas ke rumah sakit tipe C, kita harapkan akan turut meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat disekitarnya,” tuturnya.
Begitupun dengan pembangunan rumah sakit Pirngadi Medan, kata Irwan, rumah sakit milik Pemko Medan itu akan dibangun sesegera mungkin. Pihaknya pun telah berencana dan mulai menjajaki wacana kerjasama dengan beberapa pihak untuk turut membangun RSUD Pirngadi Medan.
“Kita mencoba melakukan metode Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk bisa membangun rumah sakit Pirngadi. Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait dalam rencana pembangunan RS Pirngadi. Kota sebesar Kota Medan harus punya rumah sakit yang layak dan memadai dalam hal fasilitas dan pelayanan,” paparnya.
Begitupun dengan fasilitas pendidikan, pihaknya berencana meningkatkan pendidikan di Kota Medan dengan terus meningkatkan penerapan pendidikan berbasis komputer di Kota Medan. “Tidak semua sekolah punya komputer yang memadai, itu harus dipikirkan juga,” tegasnya.
Pengamat Tata Ruang di Medan, Muthia Ifa menyebutkan, pembangunan di Kota Medan memang sangat dibutuhkan. Namun, pembangunan tidak boleh asal dilakukan tanpa perencanaan pembangunan yang matang, apakah pembangunan itu akan merusak tata ruang kota Medan itu sendiri atau tidak.
“Saya pernah bilang kalau pembangunan di Kota Medan itu harus sesuai dengan Masterplan. Faktanya, sangat banyak pembangunan di Kota Medan yang ‘lari’ dari Masterplan yang pada akhirnya membuat Medan terkesan Amburadul,” ucap Muthia Ifa.
Muthia menjelaskan, tujuan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sangat lah baik. Namun menjadi sangat salah apabila pembangunan itu justru memunculkan masalah lainnya.
“Masyarakat butuh ini, dibangun. Masyarakat butuh itu, dibangun. Tapi Masterplan di awal jadi tidak diikuti, akhirnya Kota Medan sudah terlalu sering merubah Masterplan pembangunannya. Silahkan bangun apa yang dibutuhkan masyarakat, tapi tetap pada aturan perencanaan awal. Jangan nanti bangun asal bangun tapi RTH nya, resapan Airnya dan lain-lain tidak diperhatikan. Terakhir yang ada pembangunan justru menimbulkan masalah baru. Pembangunan tetap harus berjalan, tapi tata ruang jangan sampai dikesampingkan,” pungkasnya. (map/ila)
Medan Harus Bebas Banjir
Tepat 1 Juli 2019 ini, Kota Medan menginjak usia 429 tahun. Banyak perkembangan yang terjadi di usia yang semakin tua dari ibukotan
Provinsi Sumatera Utara ini. Baik dari sisi pembangunan infrastruktur, fasilitas dan tata ruang kota hingga kearifan lokal masyarakatnya.
Meski demikian, di usia kota Tanah Deli yang makin bertambah ini, masih terdapat sejumlah permasalahan klasik dan kerap menghantui masyarakatnya. Yaitu banjir. Bila hujan deras melanda walaupun dalam tempo singkat, Medan bak lautan yang di mana-mana terdapat genangan air.
Menyikapi Hari Lahir Kota Medan tahun ini, DPRD Sumut memberi masukan sekaligus kritik. Masukan dimaksud adalah memberi apresiasi atas kepedulian Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Ijeck), yang ingin berkontribusi atas persoalan banjir di ibukota provinsi.
“Ya, satu hal yang kerap ramai diperbincangkan di Kota Medan ialah saat banjir paska hujan turun. Gubsu dengan slogan Sumut Bermartabat sangat ingin agar Kota Medan bebas dari banjir, yang sudah puluhan tahun melanda masyarakatnya,” kata Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Burhanuddin Siregar kepada Sumut Pos, Minggu (30/6).
Menurutnya, upaya dan langkah Edy-Ijeck yang turut andil sebagai perpanjangan tangan pusat mencari solusi banjir Medan, bagian dari pemecahan masalah yang selama ini kerap menghantui masyarakat Kota Medan. Di mana diketahui, Gubsu sudah beberapa kali mengundang rapat koordinasi seluruh pihak terkait untuk masalah tersebut.
“Penanganan banjir Kota Medan yang sedang dilakukan Pemprovsu bersama Pemko Medan sebagai leading sector, harus fokus ditangani bersama. Saling bersinergi terutama dengan BWSS II untuk melakukan normalisasi sungai. Kota Medan harus bebas banjir,” katanya.
Pihaknya, sambung politisi PKS ini, siap membantu Pemprovsu sesuai kewenangan yang dimiliki, seperti menyetujui anggaran untuk penanganan banjir Medan. Selain itu juga bersedia dilibatkan dalam komunikasi dan koordinasi ke pemerintah pusat, sebagai upaya mendorong percepatan penuntasan masalah banjir ini.
“Kami mengajak semua pihak yang terlibat untuk menyatukan visi dan tekad yang sama menyikapi kemauan Gubsu soal penanganan banjir Medan ini. Kali ini Gubsu tidak main-main dengan program membebaskan Medan dari banjir tahun 2022. Komisi D DPRD Sumut sangat siap diajak kerja sama dan sinergi untuk membantu mengentaskan masalah tersebut,” ujarnya.
Diberitakan, Gubsu Edy Rahmayadi kembali memimpin rapat penanggulangan banjir Kota Medan bersama Pemko Medan dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, Ditjen Sumber Daya Air, dan Kementerian PUPR, di Ruang Rapat Kantor Gubsu, Jalan P Diponegoro, Rabu (19/6).
Dalam rapat tersebut, Gubsu menyampaikan program Medan Menuju Bebas Banjir 2022 harus terwujud. “Harus bisa diwujudkan program Medan Menuju Bebas Banjir 2022. Mari kita kerja sama untuk merperbaikinya. Maaf bila saya memaksakan kehendak, tapi ini bukan untuk saya, untuk kepentingan rakyat Sumut. Kasihan rakyat kita, sudah bertahun-tahun merasakan banjir,” ucapnya.
Edy berpesan agar BWSS dan Pemko Medan jangan bekerja sendiri-sendiri. “Kalian jangan main sendiri-sendiri. BWS dikirim dari Jakarta untuk mengkoordinir ini, kalau Pemko Medan main sendiri, BWS main sendiri, tak akan selesai masalah banjir ini. Apapun alasanya, ini harus kita kerjakan dengan serius,” tegas dia.
Nantinya bila diperlukan pembebasan lahan, Edy menegaskan, pemerintah harus membayar sesuai harga. “Kurangi dampak yang membuat rakyat rugi, besok saya mau bertemu camat atau lurah di daerah sekitaran sungai yang akan dinormalisasi. Kalau memang harus dilakukan pembebasan lahan, kita harus bayarkan sesuai harganya,” ujarnya. (prn/ila)
