MEDAN- Ketua DPRD Kota Medan membenarkan adanya penambahan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi DPRD Medan ke luar daerah atau perjalanan dinas. Namun, Amiruddin mengaku tak tahu berapa besaran anggaran tersebut.
“Memang ada penambahan anggaran di PAPBD, tetapi saya lupa anggarannya,” katanya, Jumat (28/10).
Menyikapi bertambahnya anggaran perjalanan dinas dewan, pengamat anggaran Elfenda Ananda menilai, dewan hanya buang-buang anggaran dan tak ada relevansinya. Dia menyarankan, harusnya dewan melakukan konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencari jalan keluar agar tidak menjadi temuan.
Dia juga menyoroti anggaran rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah bagi Badan Anggaran (Banggar), senilai Rp10,8 miliar untuk pimpinan sekali jalan dan untuk anggota Rp7,6 juta lebih sekali jalan. Menurutnya, untuk membahas angaran, tidak perlu sampai ke luar daerah, karena hanya buang-buang uang rakyat.
“Seharusnya bisa dilakukan dengan mencari stakeholder, daripada jalan-jalan dengan alasan studi banding. Dewan bisa mengundang perguruan tinggi atau kelompok ahli untuk mendiskusikan penganggaran ini,” cetusnya.(adl)
