Tamba Tinendung /Sumut Pos
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang lebih baik), Pemkab Pakpak Bharat menggelar kegiatan Bimbingan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Bale Sada Arih, Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak,Rabu (24/7) pagi.
Yang dibuka secara resmi oleh Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si pada Rabu pagi (24/7). Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini, dibuka langsung oleh Sekda Sahat Banurea, Ssos MSi dengan peserta para pimpinan OPD dan pejabat yang menangani reformasi birokrasi dari masing-masing OPD narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Akik Dwi Suharto R, yang menguraikan tentang 8 (delapan) area perubahan dalam reformasi, berupa organisasi, tata laksana, penataan peraturan perundang-undangan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas, peningkatan pelayanan publik, pengawasan, serta mindset dan budaya aparatur.
Dalam arahannya, Sekda menekankan tentang pentingnya akuntabilitas sebagai rangkuman dari seluruh pelaksanaan reformasi birokrasi dan dipertanggung jawabkan melalui LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sebagai produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.
SAKIP juga berguna bagi Kepala Daerah untuk mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing OPD.
Selain itu, kata Sekda Dairi, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggung jawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi, Chairul FP Pane, SP, didampingi Kasubbag Kelembagaan dan Tata Laksana, Roy Efraim Bancin, SE, mengatakan tujuan ini untuk menghadirkan roadmap reformasi birokrasi Kabupaten Pakpak Bharat, sembari mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten.
“Diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini akan terwujud clean government(pemerintahan yang bersih), peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur melalui reformasi birokrasi,”pungkasnya. (tam/han)
