MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ruas jalan tol Kualatanjung-Tebingtinggi-Parapat segera dibangun. Tarif tol belum diputuskan. Direktur Teknik dan Operasi PT Jasa Marga Kualanamu Tol (JMKT), Hadi Susanto mengatakan, tarif tol akan segera dibahas, sembari pengerjaan dilakukan.
“Biasanya pembahasan mengenai tarif tol dilakukan para stakeholder yang menjadi investor pembangunan jalan tol, sebelum ruas tol beroperasi. Penetapan tarif tol sesuai kajian yang dilakukan secara komprehensif,” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (26/7).
Pihaknya tidak ikut membahas mengenai tarif tol. “Kita kan beda perusahaan dan wilayah kerjanya. Mungkin bisa langsung ditanyakan ke PT yang menangani,” katanya. Yang pasti, kata dia, sama halnya seperti proyek jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing-tinggi yang menjadi domain PT JMKT, pematangan soal tarif dibahas sembari proyek tersebut berjalan.
“Pengelolaan jalan tol dilakukan sesuai dengan perusahaan yang menangani, termasuk mengenai tarif. Itu pasti akan dibahas para pengelola. ‘Kan ada divisinya masing-masing. Kalau kami kebetulan wilayah kerjanya sampai Tebing aja. Untuk yang ruas Tebingtinggi-Serbelawan memang bukan kami yang nangani,” katanya.
Rabu (25/7) kemarin, pengerjaan untuk ruas tol Kualatanjung-Tebingtinggi-Parapat untuk Seksi 3 Tebingtinggi-Serbelawan sepanjang 30 kilometer, dimulai. Secara keseluruhan, panjang ruas tol Kualatanjung-Tebingtinggi-Parapat adalah 143,5 kilometer. Pembangunan ruas tol tersebut juga merupakan proyek strategis nasional (PSN) di Sumut, dan bagian dari konektivitas untuk tol Trans Sumatera. Pengerjaannya ditarget rampung akhir 2020 mendatang.
Proyek tersebut dikeroyok tiga perusahaan BUMN yakni PT Hutama Marga Waskita (Hamawas), PT Waskita Karya (WK), dan PT Hutama Karya (HK).
Pengamat Minta Tarif Terjangkau
Pengamat transportasi Medis Sejahtera Surbakti mengatakan, paling terpenting dalam setiap proyek pembangunan yakni dapat dinikmati masyarakat luas. Infrastruktur jalan tol, kata dia, tidak ada gunanya dibangun jika tarif yang dikenakan kepada para pengguna begitu mahal.
“Jadi ya soal (harga) itu harus terjangkau. Jangab memberatkan pengguna jasa jalan tol. Sehingga pengguna jalan tol dapat merasakan pembangunan tersebut. Terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” katanya.
Untuk itu, diperlukan sinergitas seluruh stakeholder terkait sebelum memutuskan tarif harga ke publik.
Selain itu, lanjut Ketua Departemen Teknik Sipil USU ini, sinergitas yang dibangun juga harus memikirkan plus dan minus kehadiran sebuah pembangunan jalan tol.
Salah satu contoh kasus, seperti yang terjadi pada para pelaku UMKM di Pasar Bengkel, Seirampah, Sergai. Di mana sejak ruas tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi beroperasi, usaha mereka seperti mati suri. “Ya… ini juga harus dipertimbangkan.
Jangan pula usaha masyarakat sekitar menjadi mati karena sudah ada jalan tol. Mereka juga harus dirangkul. Dan kalau bisa pemda ikut berupaya memfasilitasi masalah ini, supaya tidak menjadi konflik berkepanjangan,” katanya.
Disinggung mengenai arus lalu lintas di Tebingtinggi paska nantinya ruas tol tersebut beroperasi penuh, dia menyarankan supaya Pemko Tebingtinggi mempunyai inovasi dan kreasi membuat sebuah destinasi wisata baru di kota itu.
“Dengan demikian Tebingtinggi tidak menjadi kota perlintasan saja. Ini tergantung pemda-nya juga. Kalau pandai berinovasi maka akan mendapat keuntungan. Jika tidak, Tebingtinggi akan menjadi kota yang tidak berkembang,” (prn)
