MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi membentuk Tim Danau Toba, dipertanyakan oleh Anggota Komisi B DPRD Sumut. Pasalnya, tim-tim yang menangani Danau Toba sudah ada. Baik yang diinisiasi pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Kita patut mempertanyakan apa alasan Gubsu membentuk tim khusus Danau Toba itu. Toh sudah ada Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT)n
dan Badan Pelaksana Geopark Kaldera Toba (BPGKT). Kenapa tak beliau dorong saja kinerjaBPODT dan BPGKT saja, yang hingga kini kinerjanya belum maksimal?” tanya anggota Komisi B DPRD Sumut, Richard Sidabutar menjawab Sumut Pos, Jumat (23/8).
Menurut Richard, yang terpenting saat ini adalah Gubsu menekankan kepala daerah se-kawasan Danau Toba untuk menguatkan fungsi koordinasi, salah satu menekan pencemaran limbah agar kualitas air danau terbesar se Asia Tenggara tersebut tetap terjaga.
“Banyak tim kalau dia (Gubsu) tak bisa mengeksekusi, buat apa? Perkaranya sekarang adalah, bagaimana Pemprov duduk bersama melakukan sinergi, sinkronisasi, koordinasi dan eksekusi. Jadi Gubsu sebagai kepala pemerintahan, mengundang para bupati se-kawasan Danau Toba. Kemudian dia buat kegiatan, dia paparkan ini agenda jangka pendeknya, jangka menengah dan jangka panjangnya,” katanya.
Termasuk soal isu lingkungan, hemat Richard, Gubsu mesti fokus dengan pekerjaan yang mau dilakukan. Apakah menangani keramba jaring apung (KJA), limbah ternak, atau soal pemanfaatan tata ruang yang menyalahi aturan di kawasan tersebut. “Untuk pengembangan kawasan Danau Toba ‘kan sudah dibentuk dua tim? Pertama BPODT di bawah pemerintah pusat.
Kedua, BPGKT di bawah Pemprovsu. Sampai hari ini ‘kan kita UNESCO belum mengesahkan Danau Toba sebagai situs warisan budaya. Ini saja dulu didorong. Jangan tim baru itu tidak maksimal nanti,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Jika kedua tim yang sudah ada itu kinerjanya tidak maksimal, maka Gubsu harus segera mengevaluasinya. Bila perlu, Gubsu merombak pejabat struktural di badan tersebut dan merekomendasikan pergantiannya ke pusat. “Soal Danau Toba misalnya, jika memang BPODT tidak signifikan kerjanya, kita dorong Gubsu supaya membuat rekomendasi meminta pusat mengganti direkturnya,” katanya.
Tentang kinerja BPODT, politisi ini mengaku publik belum melihat hasil kerja yang signifikan meski meski sudah empat tahun terbentuk. Padahal seharusnya badan yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden 2016 itu berada di posisi terdepan mengakselerasi pengembangan dan pembangunan Danau Toba, demi menjadi destinasi wisata kelas dunia.
Tetapi hasil kerjanya belum jelas .
Demikian halnya BPGKT yang oleh Pemprovsu didirikan guna mendorong agar kawasan Danau Toba yang berada di delapan kabupaten secepatnya masuk ke dalam Global Geopark UNESCO, hingga kini belum terwujud.
Sudah bertahun-tahun hingga sekarang GKT tidak kunjung diakui UNESCO bergabung ke dalam taman bumi dunia. “Padahal begitu besarnya perhatian Presiden Jokowi terhadap pengembangan dan pembangunan Danau Toba. Tetapi tidak sejalan dengan apa yang dilakukan BPGKT dan BPODT. Terlebih kepada BPODT, cukup besar otoritas yang diberikan sesuai dengan Perpres,” katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi E DPRD Sumut, Robert Lumban Tobing. Kata dia, Danau Toba sudah jelas dijadikan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Karena itu limbah dan pencemaran yang ada di kawasan itu harus ditertibkan.
“Keberadaan KJA di perairan Danau Toba harus disingkirkan. Karena KJA-KJA itu ternyata menimbulkan limbah yang mencemari air danau. Pak Menteri Luhut sudah mengatakan agar KJA ditertibkan,” katanya.
Terkait BPODT, ia meminta agar bekerja maksimal dengan program-program kerjanya, mewujudkan peningkatan pariwisata di kawasan Danau Toba. “Anggaran telah dikucurkan pemerintah pusat. Maka hasilnya harus dirasakan. Mari sama-sama kita selamatkan dan rawat Danau Toba ciptaan dan anugerah Tuhan, agar menjadi kebanggaan masyarakat Sumut dan Indonesia,” pungkasnya.
BPODT Sambut Tim Danau Toba
Terpisah, Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) menyambut baik dibentuknya tim Danau Toba oleh Gubsu, Edy Rahmayadi. “Ya bagus, ada tim Danau Toba dibentuk oleh pak Gubernur Sumut. Jadinya pembangunan lebih maksimal,” ungkap Direktur Utama (Dirut) BPODT, Arie Prasetyo kepada Sumut Pos, Jumat (23/8).
Arie mengharapkan tim Danau Toba bentukan Gubsu dapat bersinergi dengan BPODT untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan Danau Toba menjadi objek wisata kelas dunia, yang wajib dikunjungi wisatawan mancanegara (wisman).
“Artinya, dari sisi akademisi dan pemerintah bersama ikut serta di dalamnya,” tutur Arie.
Arie mengatakan, tim Danau Toba Pemprovsu harus fokus untuk percepatan dan pengembangan Danau Toba. Dengan itu, apa dikerjakan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan diprogramkan.
“Aku juga dapat penugasan baru untuk mempercepat pembangunan. Kita akan membuat pokja. Percepatan ini kalau bisa fokus dengan pengembangan Danau Toba, dalam hal infrastruktur hingga fasilitas penunjang objek wisata,” jelas Arie.
Tugas BPODT yakni membangun lahan BPODT, fokus penyelesaian lahan, komunikasi investor, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur.
Ia mengakui, pembangunan setahun belakangan ini agak lambat karena terkendala penyelesaian lahan. Namun ia berjanji akan segera tuntas dalam waktu dekat.
“Setelah Presiden datang di Danau Toba, diminta cepat pembangunannya dari Kementerian PUPR dan Kementerian lainnya. Kami BPODT tengah berkomunikasi dengan investor untuk membangun fasilitas seperti hotel-hotel mewah dan lainnya,” pungkasnya. (prn/gus)
