Pemkab Langkat Harus Pahami Budaya Nelayan

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Begitulah nasib nelayan di Kabupaten Langkat. Hutan bakau dibabat diganti sawit, sampah plastik merajalela di sungai, ditambah beroperasinya sampan pukat tarik/layang di zona nelayan tradisional, melengkapi penderitaan mereka.

Beroperasinya sampan pukat tarik/layang di zona nelayan tradisional, yang memicu amarah nelayan Desa Bubun, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat, yang berakibat terjadinya pengrusakan 2 unit sampan pukat layang, dan menangkap 2 pengemudi sampan pukat tarik dari Desa Kuala Serapuh, baru-baru ini.

Lingkar Nalar Indonesia (LNI) dalam aktivitas ‘Telusur Jejak Budaya Orang Laut’ di Kabupaten Langkat menyikapi hal tersebut sebagai peristiwa budaya. Menurut Pembina LNI, Tengku Zainuddin mengatakan, dari aktivitas tersebut, diketahui nelayan memiliki tanggung jawab melindungi dan menjaga zona hidup mereka, yang menjadi budaya.

Hal ini seharusnya dipahami oleh pemerintah maupun pihak penegak hukum dan instansi terkait, dalam hal penanganan masalah ataupun pembinaan. Selain dari hal tersebut, Zainuddi juga menjelaskan, nelayan juga memiliki budaya musyawarah dan mufakat dalam mengambil suatu keputusan yang bersifat komunal.

“Hal ini harus diketahui dan jangan dianggap sepele,” tegas Zainuddin di Stabat, Senin (23/9).

Lebih lanjut Zainuddin menjelaskan, pihaknya akan mengundang dan duduk bersama dengan seluruh angggota DPRD Sumut Dapil Langkat-Binjai, untuk menyampaikan beberapa temuan yang akan menjadi rekomendasi LNI pada lembaga legeslatif.

Dalam upaya pendampingan masyarakat di Desa Bubun, LNI meminta masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpancing dan tersulut emosi berkepanjangan, serta mempertahankan budaya.

Ketika disinggung tentang peranan Pemkab Langkat terhadap budaya nelayan, Zainuddin enggan menjawab. “Coba ditanya sajalah kepada mereka, bagaimana perannya,” jelasnya.

Nanti, sambung Zainuddin, LNI akan mengemas kegiatan bertajuk ‘Sampan Tambang Ramah Lingkungan’, sebagai bentuk perlawanan budaya nelayan Kabupaten Langkat. (bam/saz)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Begitulah nasib nelayan di Kabupaten Langkat. Hutan bakau dibabat diganti sawit, sampah plastik merajalela di sungai, ditambah beroperasinya sampan pukat tarik/layang di zona nelayan tradisional, melengkapi penderitaan mereka.

Beroperasinya sampan pukat tarik/layang di zona nelayan tradisional, yang memicu amarah nelayan Desa Bubun, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat, yang berakibat terjadinya pengrusakan 2 unit sampan pukat layang, dan menangkap 2 pengemudi sampan pukat tarik dari Desa Kuala Serapuh, baru-baru ini.

Lingkar Nalar Indonesia (LNI) dalam aktivitas ‘Telusur Jejak Budaya Orang Laut’ di Kabupaten Langkat menyikapi hal tersebut sebagai peristiwa budaya. Menurut Pembina LNI, Tengku Zainuddin mengatakan, dari aktivitas tersebut, diketahui nelayan memiliki tanggung jawab melindungi dan menjaga zona hidup mereka, yang menjadi budaya.

Hal ini seharusnya dipahami oleh pemerintah maupun pihak penegak hukum dan instansi terkait, dalam hal penanganan masalah ataupun pembinaan. Selain dari hal tersebut, Zainuddi juga menjelaskan, nelayan juga memiliki budaya musyawarah dan mufakat dalam mengambil suatu keputusan yang bersifat komunal.

“Hal ini harus diketahui dan jangan dianggap sepele,” tegas Zainuddin di Stabat, Senin (23/9).

Lebih lanjut Zainuddin menjelaskan, pihaknya akan mengundang dan duduk bersama dengan seluruh angggota DPRD Sumut Dapil Langkat-Binjai, untuk menyampaikan beberapa temuan yang akan menjadi rekomendasi LNI pada lembaga legeslatif.

Dalam upaya pendampingan masyarakat di Desa Bubun, LNI meminta masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpancing dan tersulut emosi berkepanjangan, serta mempertahankan budaya.

Ketika disinggung tentang peranan Pemkab Langkat terhadap budaya nelayan, Zainuddin enggan menjawab. “Coba ditanya sajalah kepada mereka, bagaimana perannya,” jelasnya.

Nanti, sambung Zainuddin, LNI akan mengemas kegiatan bertajuk ‘Sampan Tambang Ramah Lingkungan’, sebagai bentuk perlawanan budaya nelayan Kabupaten Langkat. (bam/saz)