ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kepala sekolah dan dewan guru SMA, SMK dan Aliyah Negeri/Swasta di Kabupaten Langkat, diminta untuk melarang para siswa ikut-ikutan aksi unjukrasa.
Hal itu disampaikan secara tegas oleh Kepala Cabang Dinas Stabat (kacabdis) Dinas Provinsi Sumatera Utara, Ichsanul A’rifin, S.STP pada sosialisasi, terkait perlu tidaknya siswa berunjukrasa, di SMK Harapan Stabat Langkat, Senin (30/9).
Dikatakannya, kepala sekolah (Kasek) dan guru dituntut untuk selalu memberikan bimbingan kepada seluruh peserta didik, agar tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan yang menjurus kepada kekerasan.
Untuk itu, sambung Ichsanul, selama jjam sekolah berlangsung sejak pukul 07.30- pukul 14.45, sekolah harus bertanggungjawab terhadap seluruh peserta didiknya, dan mencegah siswanya untuk tidak mengikuti dan terlibat dalam aksi-aksi unjukrasa.
“Apabila ada sekelompok siswa yang tertangkap atau ditangkap oleh petugas keamanan di kerumunan aksi unjukrasa, sebagaimana yang telah terjadi baru-baru ini di Langkat. Maka bapak ibu kepala sekolah dan guru harus bertanggungjawab,”tegas Ichsanul sembari mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran tentang larangan siswa berunjukrasa.
Sejumlah kepala sekolah SMK dan SMA termasuk Aliah masing, HT. Wahyu Amami, MPd, Drs Sudiatman, MPd dan Sutrisnawati, S.Pd yang dikonfirmasi secara terpisah, mengaku pihaknya secara tegas melarang para siswa ikut aksi unjukrasa.
Namun para kepala sekolah mengaku kesulitan, jika siswa dari rumah pergi mengenakan seragam sekolah, tapi tidak masuk sekolah. Tiba-tiba dapat kabar mereka ditangkap petugas ikut aksi unjukrasa.
“Kondisi seperti inilah yang kerap terjadi. Karena itu, kami mohon petugas juga harus benar-bebar selektif dalam memproses kasus siswa seperti ini. Kalau kami para guru, tetap melarang siswa ikut berunjukrasa,”tegas Drs Sudiatman, MPd. (yas/han)
