MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komitmen Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk memangkas jumlah tenaga honorer di tahun ini, sepertinya tidak main-main. Diungkapkan Gubsu, hingga kini sudah hampir 50 persen tenaga honorer yang dipangkas di lingkungan Pemprovsu. “Sudah 50 persen sekarang pengurangan jumlah tenaga honorer yang bekerja di Pemprov Sumut,” ucapnya menjawab wartawan baru-baru ini.
Pengurangan ini dilakukan untuk dapat menghemat anggaran Pemprovsu yang setiap tahun mesti mengeluarkan anggaran miliaran rupiah untuk gaji tenaga honorer tersebut. Menurutnya, jika alokasi anggaran pemerintah yang selama digunakan untuk membayarkan gaji para tenaga honorer, akan lebih baik jika dialokasikan ke pembangunan.
Diketahui, saat ini ada sebanyak 4.800 tenaga honor yang bekerja di lingkungan Pemprovau. Para pekerja ini akan diputus kontraknya secara bertahap hingga 2020 ini.
Namun, Pemprovsu masih akan menggunakan jasa tenaga honor yang tidak termasuk dalam lingkup tugas pokok dan fungsi ASN. Misalnya tenaga teknologi informasi atau pemusik, dan supir.
“Tenaga honorer ini harus tinggal 1.500 saja,” kata Gubsu.
Saat ini, jumlah ASN di lingkungan Pemprov Sumut mencapai sekitar 28.000 orang lebih.Jumlah itu tergolong banyak, apalagi ditambah tenaga honor. Apalagi, saat ini Pemprovau berencana menaikkan lagi gaji guru honorer. Pada 2019 misalnya, pemprov telah berhasil memberikan gaji kepada ribuan guru senilai Rp 90 ribu per jam dari sebelumnya Rp40 ribu per jam.
Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu, Achmad Fadly mengaku sebanyak 180 tenaga honorer di instansinya sudah dirumahkan terhitung awal tahun ini. Mayoritas tenaga honorer yang tak diperpanjang kontrak itu, yakni supir. Sisanya mereka yang bertugas di bagian umum seperti petugas Unit Layanan Administrasi (ULA) kantor gubernur.
Fadly juga mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menyeleksi kembali para tenaga honorer baru sesuai kebutuhan kerja dan pastinya berdasarkan kebijakan gubernur. “Seleksinya masih berjalan, kita lihat nanti seperti apa hasilnya. Yang jelas ada 180 tenaga honorer sudah kita putus kontrak,” katanya.
Ia menambahkan, khusus tenaga honorer di instansinya tidak melalui mekanisme tender. “Oh tidak, itu langsung kami yang rekrut. Biasanya yang tender itu untuk tenaga kebersihan atau cleaning service,” katanya.
Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting perihatin terhadap ribuan tenaga honorer yang akan dipecat Gubernur Edy Rahmayadi. Menurutnya, pemerintah tidak boleh begitu cepat mengurangi jumlah tenaga honorer.
Sebab, jika ini dilakukan begitu cepat, akan menimbulkan kesenjangan sosial. Lantaran, ribuan orang akan kehilangan pekerjaan untuk menafkahi anak dan istrinya. Dirinya mengaku akan menentang Edy Rahmayadi melakukan pemecatan terhadap tenaga honorer ini.
“Saya menolak pengurangan tenaga honorer itu, karena akan menimbulkan kesenjangan sosial. Di mana ribuan orang akan tidak bekerja untuk menghidupkan keluarganya,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini dengan adanya ribuan tenaga honorer ini tidak menganggu keuangan Pemprovsu. Baginya, tenaga honorer ini dipekerjakan untuk membantu pegawai negeri sipil dalam bekerja. Di mana, tenaga honorer memiliki keahlian yang tidak ada pada pegawai. “Kalau dari segi anggaran, pemerintah memang harus menanggung itu, itulah resiko pemerintah,” ucapnya.
Selanjutnya, ia meminta ribuan tenaga honorer ini diahlifungsikan pada bidang keahliannya masing-masing. Diantaranya, lakukan penilaian dengan sistem ujian untuk dapat mendapatkan sosok pekerja yang berkompeten. “Tidak boleh begitu saja harus mengurangi tenaga honorer. Mereka bisa diahlifungsikan. Dan terapkan sistem assessment terhadap ribuan tenaga honorer ini. Bagaimana yang berkompeten harus dipakai,” ujarnya. (prn/ila)
