HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, yang baru terpilih diminta tidak asal turun kelapangan (Turlap) meninjau proyek tahun anggaran 2019 lalu. Wakil rakyat di daerah itu, diminta menjaga integritas dan fokus mengurus kepentingan masyarakat.
“Jangan hanya turlap, tapi tidak fokus ke tujuan sehingga kepentingan masyarakat terlupakan,” kata Sudirno Lumbangaol, pemerhati pembangunan, Kamis (16/1), di Dolok Sanggul.
Sudirno sangat mengapresiasi anggota DPRD yang saat ini lagi sibuk turun ke lapangan meninjau proyek tahun anggaran 2019, begitu juga dengan masyarakat lainnya. Ia menilai, anggota DPRD 2019 yang menghasilkan wajah-wajah baru di daerahnya itu, berarti memahami akan tugas dan fungsi yang bukan hanya datang dan pulang di gedung DPR.
Namun, menurut dia, itu semua harus dapat dibuktikan kepada masyarakat hasil peninjauan dari turun ke lapangan.
“Anggota DPRD harus bisa buktikan keseriusannya di lapangan, apa yang didapat harus disampaikan ke publik. Jika ada proyek yang rusak disampaikan, ini tandanya bahwa wakil rakyat kami kerja,” imbuhnya.
Menurut Sudir, sapaan akrab dipanggil, dalam pengerjaan proyek tahun anggaran 2019 lalu banyak belum rampung. Selain tak rampung, pengerjaanpun terkesan asal jadi.
Sudir mengaku, hal itu dipicu karena proses lelang yang lambat diumumkan ke publik pada bulan November lalu, dan beberapa kali batal. “Jadi ini penyebab, sehingga pemborong selaku pihak ketiga yang mengerjakan terpaksa dengan kesan mengejar tanpa melihat mutu,” katanya
Untuk itu, Sudir berharap, DPRD dapat menjadi motor penggerak perubahaan dan lebih kritis. “ Jadi kita harapkan mereka (DPRD) harus bisa jadi motor penggerak, lebih produktif, lebih kritis dan akomodatif dalam menyerap aspirasi rakyat. Karena kita sendiri ataupun masyarakat sudah melihat dan ini tidak bisa ditutup-tutupi,” imbuhnya.
Sementara, Ketua Komisi B DPRD Humbang Hasundutan, Marsono Simamora yang dikonfirmasi menegaskan, pihaknya tidak ada unek-unek di lapangan. “Kami lihat ada yang salah, kami suruh perbaiki. Kami lihat ada yang belum selesai, di suruh untuk dikejar dan didenda,” tegas Marsono.
Menurut Politisi Partai Nasional Demokrat ini, hasil mereka yang turun ke lapangan ada menemukan beberapa proyek yang asal dikerjakan.
Dan itu, kata dia, sudah diminta kepada pihak terkait untuk memerintahkan pihak ketiga memperbaiki.
“Kami tidak asal turun kelapangan, di depan mata ada proyek pembangunan ruang komisi itu sudah ditegur untuk dapat diselesikan selama 50 hari. Dan juga diminta untuk dikenakan denda,” kata Marsono. (des/han)
