26 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

31 Investor Minati KNIA, Pemprovsu Belum Dapat Koordinasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprovsu belum mengetahui tentang kabar baik tentang adanya 39 perusahaan yang minat menjadi investor strategis pengembangan Bandara Kualanamu. Antara lain 31 investor berasal dari negara di kawasan Asean, Asia Barat, Asia Timur, dan Eropa. Sisanya, 8 investor lain dari dalam negeri.

“Belum ada koordinasi. Mungkin melalui Dinas Perhubungan Sumut,” kata Kepala Fisik Bappeda Sumut, Anda Subrata.

Senada, pihak Dishub Sumut juga belum ada mendapat ajakan koordinasi dari AP II atas kabar dimaksud. “Oh, kalau KNIA karena sudah dikelola BUMN sebaiknya langsung ke AP II saja, tidak ada koordinasi ke kami,” kata Kabid Perkeretaapian dan Pengembangan Dishub Sumut, Agustinus Panjaitan.

Sementara itu, Komisi D DPRD Sumatera Utara mengingatkan PT Angkasa Pura II (Persero) jangan sampai mengabaikan peningkatan perekonomian daerah dan keterbukaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, di tengah upaya mencari investor strategis mengelola dan mengembangkan Bandara Internasional Kualanamu (KNIA) Deliserdang.

“Kedua aspek ini sangat penting dikedepankan, jangan sampai investasi yang dilakukan justru membelenggu rakyat sendiri dengan utang-utang,” kata Anggota Komisi D DPRD Sumut, Jumadi menjawab Sumut Pos, Selasa (11/2).

Menurut dia, stakeholder dan semua elemen masyarakat Sumut tentu menyambut positif kabar pengembangan KNIA. Terlebih sangat diharapkan, melalui banyak pembangunan di KNIA dapat menggerakkan roda perekonomian daerah dan juga lapangan kerja.

“Ya sangat bagus. Apalagi konteksnya untuk pembangunan, kita sepakat. Namun terkadang kalau investor dari luar negeri ini kita harus juga berhati-hati. Seperti di Medan, banyak investor datang menawarkan pengembangan sampah, tapi tak pernah terealisasi,” katanya.

Ia mengingatkan PT AP II jangan melaksanakan diri berinvestasi dengan cara berutang, ditambah perekonomian negara sekarang sedang lesu. Kalaupun ada investasi menurutnya mesti ada kerjasama yang jelas.

“Artinya kita jangan tersandera dengan aturan-aturan yang mengikat dari akad kerjasama itu. Misalnya jangan pula barangnya harus dari sana, pekerjanya pun dari sana. Kita harus punya harga diri dan komitmen tegas terhadap para investor tersebut,” katanya.

Mengenai konsesi atas investasi yang dilakukan, pihaknya menilai itu lazim saja diterapkan. “Kalau konsesi itu kan kesepakatan. Tapi jangan menyandera dengan bahan, tenaga mesti dari mereka karena secara ekonomi tidak menguntungkan kita,” katanya.

Pada dasarnya, kata dia, setiap investor punya hitung-hitungan keuntungan secara materil, namun jangan sampai PT AP II terbeban bunga investasi.

“Jadi ketika kita sudah tersandera dengan hutang, kemudian barang-barangnya juga tersandera, tenaganya juga harus dari sana lagi, artinya kerja sama itu sudah tidak bermanfaat dan tidak sesuai kebutuhan kita sendiri. Kita kan ingin ekonomi kita bergerak dan lapangan kerja terbuka luas dengan adanya investasi. Makanya tadi saya katakan kedua aspek tersebut penting untuk dikedepankan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin sebelumnya mengatakan, sudah ada 39 perusahaan yang minat menjadi investor strategis pengembangan KNIA. Antara lain 31 investor berasal dari negara di kawasan Asean, Asia Barat, Asia Timur, dan Eropa. Sisanya, 8 investor lain dari dalam negeri, Senin (10/2).

PT AP II telah merilis amandemen dokumen Request for Proposal (RfP) atau permintaan proposal yang pernah diterbitkan pada 9 Juli 2019 lalu. Muhammad Awaluddin menjelaskan, dalam RfP hasil amandemen tersebut, terdapat perubahan struktur transaksi terkait pengembangan dan pengelolaan Bandara Kualanamu.

Awaluddin menuturkan, dalam pengembangan nantinya, Bandara Kualanamu akan menjadi penghubung atau hub di Kawasan Asian. Selain itu, terdapat perluasan penumpang yang bisa menampung lebih banyak lagi. Saat ini, Bandara Kualanamu bisa menampung 8-9 juta penumpang.

“Diharapkan enggak hanya domestik, tapi internasional. Maka penumpang internasional akan lebih termotivasi. Di akhir 2025 kemitran AP II pengelola bandara di 19 lainnya, akan menjadikan suatu kemitraan yang strong dan posisi Kualanamu lebih baik,” katanya kepada wartawan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Menurutnya, para calon mitra strategis nantinya dipersilakan mengirimkan proposal resmi kepada AP II dengan merujuk pada amandemen dokumen RfP tersebut. Proposal penawaran sudah dapat dilakukan pada 22 Juni mendatang. “Jadi, 22 Juni 2020 menjadi tanggal yang penting, karena dimulainya penawaran awal. Kami harapkan tidak ada kemunduran proses,” harap dia.

Lebih jauh, ia menargetkan, pengumuman hasil evaluasi penawaran optimalisasi dan pemenang lelang dilakukan pada 24 Agustus 2020. Lalu, penandatanganan kerja sama operasi antara AP II dan mitra strategis nantinya dijadwalkan berlangsung pada 7 Oktober 2020. “Kami targetkan rangkaian seleksi untuk mendapat mitra strategis berkelas dunia tuntas pada kuartal IV-2020,” ujarnya.

AP II dan mitra strategis akan menjadi pemegang saham di PT Angkasa Pura Aviasi (APA) yang akan mengelola Bandara Internasional Kualanamu dengan masa konsesi 25 tahun. Komposisi kepemilikan saham di APA nantinya adalah AP II minimum 51 persen dan mitra strategis maksimum 49 persen.

Awaluddin menekankan, AP II menjadi pemegang saham mayoritas di APA, sehingga memegang kendali terkait dengan berbagai rencana pengembangan dan pengelolaan Bandara Internasional Kualanamu. Selain itu, setelah masa konsesi selesai, maka hak pengelolaan beserta aset yang ada akan sepenuhnya dikembalikan kepada AP II. “Kami memastikan Bandara Kualanamu akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Indonesia,” tegasnya.

Setelah masa konsesi selesai, maka hak pengelolaan beserta aset yang ada akan sepenuhnya dikembalikan ke PT Angkasa Pura II. Skema Strategic Partnership dalam pengembangan dan pengelolaan Kualanamu ini mendatangkan berbagai keuntungan bagi PT Angkasa Pura II dan Indonesia.

“Keuntungan dari Strategic Partnership ini adalah adanya Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia yang terdiri dari Capex Commitment dan Upfront Payment, pengembangan aset di Kualanamu, serta pengembangan 3E yaitu Expansion the traffic, Expertise Sharing dan Equity Partnership dengan tujuan menjadikan Bandara Kualanamu sebagai internasional airport hub di kawasan Barat Indonesia,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprovsu belum mengetahui tentang kabar baik tentang adanya 39 perusahaan yang minat menjadi investor strategis pengembangan Bandara Kualanamu. Antara lain 31 investor berasal dari negara di kawasan Asean, Asia Barat, Asia Timur, dan Eropa. Sisanya, 8 investor lain dari dalam negeri.

“Belum ada koordinasi. Mungkin melalui Dinas Perhubungan Sumut,” kata Kepala Fisik Bappeda Sumut, Anda Subrata.

Senada, pihak Dishub Sumut juga belum ada mendapat ajakan koordinasi dari AP II atas kabar dimaksud. “Oh, kalau KNIA karena sudah dikelola BUMN sebaiknya langsung ke AP II saja, tidak ada koordinasi ke kami,” kata Kabid Perkeretaapian dan Pengembangan Dishub Sumut, Agustinus Panjaitan.

Sementara itu, Komisi D DPRD Sumatera Utara mengingatkan PT Angkasa Pura II (Persero) jangan sampai mengabaikan peningkatan perekonomian daerah dan keterbukaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, di tengah upaya mencari investor strategis mengelola dan mengembangkan Bandara Internasional Kualanamu (KNIA) Deliserdang.

“Kedua aspek ini sangat penting dikedepankan, jangan sampai investasi yang dilakukan justru membelenggu rakyat sendiri dengan utang-utang,” kata Anggota Komisi D DPRD Sumut, Jumadi menjawab Sumut Pos, Selasa (11/2).

Menurut dia, stakeholder dan semua elemen masyarakat Sumut tentu menyambut positif kabar pengembangan KNIA. Terlebih sangat diharapkan, melalui banyak pembangunan di KNIA dapat menggerakkan roda perekonomian daerah dan juga lapangan kerja.

“Ya sangat bagus. Apalagi konteksnya untuk pembangunan, kita sepakat. Namun terkadang kalau investor dari luar negeri ini kita harus juga berhati-hati. Seperti di Medan, banyak investor datang menawarkan pengembangan sampah, tapi tak pernah terealisasi,” katanya.

Ia mengingatkan PT AP II jangan melaksanakan diri berinvestasi dengan cara berutang, ditambah perekonomian negara sekarang sedang lesu. Kalaupun ada investasi menurutnya mesti ada kerjasama yang jelas.

“Artinya kita jangan tersandera dengan aturan-aturan yang mengikat dari akad kerjasama itu. Misalnya jangan pula barangnya harus dari sana, pekerjanya pun dari sana. Kita harus punya harga diri dan komitmen tegas terhadap para investor tersebut,” katanya.

Mengenai konsesi atas investasi yang dilakukan, pihaknya menilai itu lazim saja diterapkan. “Kalau konsesi itu kan kesepakatan. Tapi jangan menyandera dengan bahan, tenaga mesti dari mereka karena secara ekonomi tidak menguntungkan kita,” katanya.

Pada dasarnya, kata dia, setiap investor punya hitung-hitungan keuntungan secara materil, namun jangan sampai PT AP II terbeban bunga investasi.

“Jadi ketika kita sudah tersandera dengan hutang, kemudian barang-barangnya juga tersandera, tenaganya juga harus dari sana lagi, artinya kerja sama itu sudah tidak bermanfaat dan tidak sesuai kebutuhan kita sendiri. Kita kan ingin ekonomi kita bergerak dan lapangan kerja terbuka luas dengan adanya investasi. Makanya tadi saya katakan kedua aspek tersebut penting untuk dikedepankan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin sebelumnya mengatakan, sudah ada 39 perusahaan yang minat menjadi investor strategis pengembangan KNIA. Antara lain 31 investor berasal dari negara di kawasan Asean, Asia Barat, Asia Timur, dan Eropa. Sisanya, 8 investor lain dari dalam negeri, Senin (10/2).

PT AP II telah merilis amandemen dokumen Request for Proposal (RfP) atau permintaan proposal yang pernah diterbitkan pada 9 Juli 2019 lalu. Muhammad Awaluddin menjelaskan, dalam RfP hasil amandemen tersebut, terdapat perubahan struktur transaksi terkait pengembangan dan pengelolaan Bandara Kualanamu.

Awaluddin menuturkan, dalam pengembangan nantinya, Bandara Kualanamu akan menjadi penghubung atau hub di Kawasan Asian. Selain itu, terdapat perluasan penumpang yang bisa menampung lebih banyak lagi. Saat ini, Bandara Kualanamu bisa menampung 8-9 juta penumpang.

“Diharapkan enggak hanya domestik, tapi internasional. Maka penumpang internasional akan lebih termotivasi. Di akhir 2025 kemitran AP II pengelola bandara di 19 lainnya, akan menjadikan suatu kemitraan yang strong dan posisi Kualanamu lebih baik,” katanya kepada wartawan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Menurutnya, para calon mitra strategis nantinya dipersilakan mengirimkan proposal resmi kepada AP II dengan merujuk pada amandemen dokumen RfP tersebut. Proposal penawaran sudah dapat dilakukan pada 22 Juni mendatang. “Jadi, 22 Juni 2020 menjadi tanggal yang penting, karena dimulainya penawaran awal. Kami harapkan tidak ada kemunduran proses,” harap dia.

Lebih jauh, ia menargetkan, pengumuman hasil evaluasi penawaran optimalisasi dan pemenang lelang dilakukan pada 24 Agustus 2020. Lalu, penandatanganan kerja sama operasi antara AP II dan mitra strategis nantinya dijadwalkan berlangsung pada 7 Oktober 2020. “Kami targetkan rangkaian seleksi untuk mendapat mitra strategis berkelas dunia tuntas pada kuartal IV-2020,” ujarnya.

AP II dan mitra strategis akan menjadi pemegang saham di PT Angkasa Pura Aviasi (APA) yang akan mengelola Bandara Internasional Kualanamu dengan masa konsesi 25 tahun. Komposisi kepemilikan saham di APA nantinya adalah AP II minimum 51 persen dan mitra strategis maksimum 49 persen.

Awaluddin menekankan, AP II menjadi pemegang saham mayoritas di APA, sehingga memegang kendali terkait dengan berbagai rencana pengembangan dan pengelolaan Bandara Internasional Kualanamu. Selain itu, setelah masa konsesi selesai, maka hak pengelolaan beserta aset yang ada akan sepenuhnya dikembalikan kepada AP II. “Kami memastikan Bandara Kualanamu akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Indonesia,” tegasnya.

Setelah masa konsesi selesai, maka hak pengelolaan beserta aset yang ada akan sepenuhnya dikembalikan ke PT Angkasa Pura II. Skema Strategic Partnership dalam pengembangan dan pengelolaan Kualanamu ini mendatangkan berbagai keuntungan bagi PT Angkasa Pura II dan Indonesia.

“Keuntungan dari Strategic Partnership ini adalah adanya Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia yang terdiri dari Capex Commitment dan Upfront Payment, pengembangan aset di Kualanamu, serta pengembangan 3E yaitu Expansion the traffic, Expertise Sharing dan Equity Partnership dengan tujuan menjadikan Bandara Kualanamu sebagai internasional airport hub di kawasan Barat Indonesia,” pungkasnya. (prn/ila)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/