JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi VI DPR RI memberikan sejumlah pandangan dan masukan ke Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja yang digelar, Kamis (20/2).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VI Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta agar pemerintah mengalihkan tol-tol yang habis masa konsesinya ke BUMN. Dengan begitu, BUMN tidak perlu suntikan modal negara untuk membangun tol. Ia mencontohkan PT Hutama Karya (Persero) yang saat ini tengah membangun Tol Trans-sumatera.
“Saya berharap Pak Menteri mengusulkan dalam ratas bersama Presiden agar konsesi-konsesi tol milik swasta yang sudah habis masa waktunya itu diambil alih pemerintah kembali lalu diserahkan Menteri BUMN mungkin ke Hutama Karya,” katanya di Komisi VII DPR Jaka “Supaya Hutama Karya tidak perlu mendapat PMN tapi mendapat aset yang menjadi modal Hutama Karya mendapat uang untuk membangun Tol Sumatera,” ujarnya.
Kemudian, ia meminta dana kompensasi kepada PLN segera dibayar pemerintah, sehingga PLN tidak menarik utang. “Kedua PLN kita tahu uang kompensasi PLN sekarang Rp50 triliun yang belum dibayarkan negara, Insya Allah akhir tahun 2020 sudah Rp80 triliun. Tentu ini membebankan anggaran PLN bahkan untuk menutup ini mereka berutang dan bayar bunga bunga. Saya mohon juga Pak Menteri dalam ratas bicara Menkeu untuk bayar uang kompensasi PLN,” jelasnya.
Bukan hanya itu, dirinya juga berharap agar porsi saham PT KAI (Persero) di Kereta Cepat Jakarta-Bandung dikurangi.”Lalu soal PT KAI, saya berharap dan saya mendengar Pak Tiko sebenarnya pemerintah setuju agar PT KAI di kereta api cepat sahamnya diminoritaskan supaya uang bisa dipakai untuk investasi KAI,” jelasnya.
Sementara, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron menilai rencana pemerintah mengelompokan BUMN sebagai langkah yang baik. Sayangnya, ada BUMN yang ada dalam kondisi tidak baik.
PT Pupuk Indonesia (Persero) misalnya, meski untung Rp5 triliun tapi punya piutang pemerintah Rp9,7 triliun. Namun, piutang ini sudah dibayar pada 2019 lalu.
Dia kemudian menerangkan, untuk perusahaan yang mendapatkan penugasan sebaiknya dibicarakan dulu secara matang, sehingga tidak memberatkan korporasi.
Sebagai contoh, saat PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) diminta pemerintah untuk menjual gas US$ 6 per MMBTU sahamnya langsung rontok. “Jika kemudian ada yang difungsikan melakukan pelayanan publik, ada yang melaksanakan penugasan pemerintah. Contoh PGN ditekan agar harga jual US$ 6 tapi baru diumumkan rontok. Tadi rontoknya Telkom, PGN lebih awal rontok bahkan disuspend, gara-gara tekanan pemerintah memaksakan harga gas jual di US$ 6,” ungkapnya.
“Dalam pandangan saya yang seperti ini coba dibicarakan dulu di tingkat kementerian jangan dibebankan kepada korporasi,” sambungnya.
Selanjutnya, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Amin AK menambahkan, pembenahan BUMN perlu dilakukan secara masif agar kontribusi ke negara meningkat. “Saya yakin kalau pembenahan yang dilakukan itu sangat radikal, menyentuh aspek-aspek yang menyentuh BUMN saya yakin dividen terhadap penerimaan negara itu nanti benar-benar di perhatikan pak, supaya terlihat signifikan,” pungkasnya. (bbs/azw)
