BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pascamusyawarah Daerah X Partai Golkar Sumut Senin baru lalu, sejumlah isu bergulir menyatakan musda tidak sah karena dibuka dengan legal standing yang tidak jelas. Karena itu, terpilihnya Yasir Ridho Lubis sebagai Ketua Golkar Sumut, ikut dipermasalahkan. Namun pascar isu-isu tersebut, dukungan terhadap Yasir Ridho justru mengalir dari daerah.
Dukuangan datang dari Zainuddin Purba, Sekretaris Pimpinan Sidang Musda X Partai Golkar Sumut. Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai ini menegaskan, kegiatan musda sudah sah. Menurutnya, Musda sah menurut AD/ART, PO, dan Juklak partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Sebagai salah seorang pimpinan sidang, saya menyaksikan langsung bahwa semua unsur sahnya sebuah Musda telah hadir. Ada unsur DPP, unsur DPD I, unsur DPD Kab/Kota, Unsur Organisasi Pendiri, Didirikan dan Sayap Tingkat Provinsi,” kata dia, Rabu (26/2).
Dia menambahkan, semua tahapan persidangan dilaksanakan sesuai keputusan peserta, dengan berpedoman kepada Tatib yang sudah disepakati. “Ketika sampai persidangan paripurna ke IV, dengan agenda pemilihan Ketua Golkar Provinsi Sumut, hanya satu kader yang mendaftarkan diri. Yaitu saudara Yasir Ridho Lubis. Ia membawa surat dukungan sebanyak 34 suara dari 39 jumlah suara peserta secara keseluruhan. Otomatis dia ditetapkan menjadi Ketua Golkar Sumut secara aklamasi,” kata mantan Ketua DPRD Kota Binjai ini.
Dalam arena musyawarah, lanjutnya, tidak ada dua kubu terbentuk dari sejumlah peserta atau hadirin yang hadir. Juga peserta yang hadir tidak ada melakukan interupsi. Jadi secara umum musda berjalan lancar, tertib, aman dan penuh dengan keakraban. “Saya hanya melihat bahwa ini adalah dinamika dan riak-riak kecil, dari begitu banyak suara yang harus kita dengar dari kader Golkar di luar arena Musda,” kata dia.
Dia menambahkan, tidak mudah memperbaiki partai sebesar partai Golkar ini ke arah perubahan yang mendasar karena kepentingan politiknya begitu banyak. Karenanya Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sumut ini memastikan, Musda sudah sah secara konstitusi Partai Golkar. “Sebagai tambahan, saya pastikan Ketua Umum tidak akan menganulir hasil Musda yg sudah berjalan dengan penuh kekeluargaan ini,” pungkasnya.
Dukungan dari Karo
Selain dari Binjai, dukungan untuk Yasir Ridho juga datang dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karo, Ferianta Purba, SE. Ferianta menilai, Akhmad Yasyir Ridho Loebis mampu memajukan partai dan melaksanakan kerja-kerja politik, konsolidasi, dan meningkatkan kemenangan dalam menghadapi Pilkada Serentak yang akan datang.
“Menanggapi isu-isu terkait pelaksanaan Musda Golkar, saya sebagai salah satu peserta musda yang hadir melihat langsung kalau Musda dihadiri unsur DPP diwakilkan oleh Waketum Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Wasekjend Pak Mustafa, Wabendum Pak Agus Silaban, unsur DPP Helman Simanjuntak dan Pak Zulfikar Arse, unsur DPD Provinsi, unsur DPD Kabupaten/Kota, serta unsur prganisasi pendiri dan yang didirikan, begitu juga Organisasi Sayap Tingkat Provinsi,”ungkapnya.
Menurut Ferianta, semua tahapan terkait Musda X dari awal persidangan hingga akhir, dilaksanakan sesuai keputusan peserta, dengan berpedoman kepada Tatib yang sudah disepakati. Seluruh ketua DPD II Kab/Kota langsung melaksanakan konsolidasi partai ke depan.
“Pada sesi persidangan paripurna ke IV, dengan agenda pemilihan Ketua Golkar Sumut, hanya ada satu yang mendaftarkan diri, yaitu Yasir Ridho Lubis. Ia membawa surat dukungan sebanyak 34 suara dari 39 jumlah suara peserta secara keseluruhan,” katanya.
Setelah melakukan verifikasi berkas dan dinyatakan lengkap oleh pimpinan sidang, Yasir Ridho ditetapkan menjadi Ketua Golkar Sumut secara aklamasi.
“Secara umum pelaksanaan Musda ini berlangsung tertib, aman dan penuh dengan keakraban. Jadi menurut pemandangan saya, Musda ini sudah sah secara konstitusi Partai Golkar,” pungkas Ferianta.
Sekretaris: Musda Tidak Sah
Jika Binjai dan Karo mendukung Yasir Ridho, kritikan justru datang dari tubuh DPD Golkar Sumut sendiri. Wakil Sekretaris Golkar Sumut, Zulkhairi Pahlawan, mengatakan Yasir Ridho Lubis dianggap tidak sah menjadi ketua terpilih, karena Musda musda tidak sah.
“Yang diberi mandat oleh DPP Golkar membuka musda Golkar Sumut adalah Aziz Syamsuddin. Namun Musda dibuka oleh Plt Ketua Golkar Sumut. Maka secara hukum, musda kemarin tidak sah karena legal standing yang tidak jelas,” katanya, Rabu (26/2).
Zulkhairi mengatakan, pernyataannya soal musda tidak saha murni dalam rangka meluruskan aturan partai. “Bagaimana kita mau menjalankan politik yang baik, jika adab dalam mematuhi aturan organisasi saja kita langgar?” katanya.
Untuk itu, ia mengajak seluruh kader Golkar di Sumut untuk menyerahkan persoalan di Golkar Sumut kepada DPP Golkar. Kata dia, Yasir Ridho Lubis hanya korban ketidaktahuan. “Semua persoalan musda kini sudah ditangani DPP Golkar. Karena itu, pengurus DPD tingkat II beserta kader agar objektif memandang persoalan. Yasir Ridho hanya korban dari ketidaktahuan,” tegasnya.
Ia menyebut Golkar sebagai partai besar dan paling matang. “Semua akan diselesaikan dengan matang dan dewasa, dan Golkar sudah teruji dengan dinamika-dinamika seperti ini,” katanya. (ted/deo/prn)
