BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, HM Idaham didampingi Sekretaris Daerah, M Mahfullah Daulay, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, M Yusrizal dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, H Noor Sri Alam Syah Putra membuka Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021, belum lama ini. Kegiatan digelar secara video conference dengan aplikasi Zoom ke seluruh peserta rapat.
Idaham dan lainnya mengikuti Pembukaan Musrenbang RKPD dari Ruang Binjai Command Center di Balai Kota Binjai. Pesertanya adalah Gubernur Sumatera Utara yang diwakilkan Kepala Bappeda Hasmirizal Lubis, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, camat dan lurah se Kota Binjai.
Tema RKPD Kota Binjai Tahun 2021 adalah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai yang Lebih Berdaya Saing dan Berbasis Industri Kreatif Menuju Binjai yang Mandiri. Dengan Prioritas Pembangunan Kota Binjai Tahun 2021.
Prioritas dimaksud adalah, peningkatan perekonomian masyarakat kota, peningkatan kualitas sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program pemerintah provinsi dan nasional.
“Musrenbang ini memiliki makna yang sangat penting dan strategis dalam rangka penajaman, penyelarasan dan klarifikasi terhadap usulan rancangan pembangunan, sehingga pencapaian kesepakatan terhadap rancangan RKPD Tahun 2021 yang telah disusun Pemko Binjai,” papar Hasmirizal
Pandemik Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia pada awal tahun 2020 mengakibatkan pemerintah mengambil kebijakan refocusing dan realokasi anggaran.
Buntutnya, banyak pengalihan mata anggaran yang tidak strategis dan mendesak pada tahun 2020 untuk membiayai penanggulangan Covid-19 termasuk APBD Kota Binjai Tahun 2020.
“Saya minta kepada saudara Wali Kota Binjai beserta jajaran agar lebih teliti dan melihat skala prioritas. Di samping itu juga, kami meminta kepada Saudara wali kota untuk meningkatkan pengawasan dan keterbukaan terhadap refocusing atau realokasi anggaran tersebut, agar tidak menjadi bahan pembicaraan atau menimbulkan kecurigaan masyarakat atau pihak-pihak tertentu mengingat situasi dan kondisi daerah kita ini tengah menghadapi tahun politik,” tambah Ketua DPRD Kota Binjai.
Pemko Binjai telah melakukan dan melaporkan refocusing anggaran kepada Mendagri. “Refocusing yang dilakukan Pemko pada intinya adalah memotong semua anggaran aparatur pemerintahan terutama perjalanan dinas hampir 75 persen, belanja pakaian, belanja-belanja seperti mengikuti pameran dan lain-lain. Sehingga hampir sudah tidak ada lagi kegiatan seremonial yang kami lakukan,” jawab Idaham. (ted/han)