SUMUTPOS.CO – Sementara itu, terbitnya SE gugus tugas itu direspons maskapai dengan menyiapkan layanan penerbangan. Garuda Indonesia bahkan menyatakan bahwa mulai hari ini (7/5) pihaknya membuka kembali reservasi penerbangan melalui channel penjualan resmi. “Layanan penerbangan akan dioperasikan dengan merujuk pada ketentuan kriteria masyarakat yang dapat mengakses layanan transportasi pada masa pandemi, sesuai dengan kebijakan gugus tugas,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, kemarin.
Irfan menjelaskan, Garuda Indonesia menerapkan prosedur penerimaan dan screening penumpang yang sangat ketat. Antara lain, melalui pemberlakuan ketentuan penyertaan surat keterangan sehat dan negatif korona dari rumah sakit. “Bagi penumpang dengan tujuan perjalanan dinas, harus dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas kantor dan surat tugas dari kantor maupun instansi terkait, penyertaan surat pernyataan tidak mudik, atau surat keterangan tertulis alasan melakukan perjalanan,” ujarnya.
Pantauan Sumut Pos di Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Maskapai Garuda Indonesia memberangkatkan 105 penumpang ke Jakarta, Kamis (7/5) sore pukul 18.05 WIB. Ini adalah penerbangan perdana Garuda Indonesia pasca-ditutupnya pernerbangan domestik sejak 24 April 2020 lalu, sesuai surat edaran menteri tentang PSPB untuk daerah zona merah rawan virus Covid-19. Para calon penumpang pesawat tampak sudah melakukan check in tiket dan menunggu pemberangkatan di terminal penumpang pesawat bandara Kualanamu .
Menurut Beni, seorang calon penumpang yang akan mudik ke Jakarta mengatakan, mereka sudah memesan tiket sejak dua hari lalu dan kemarin sore diberangkatkan. “Harga tiket pesawat Kualanamu-Jakarta Rp1,7 juta,” ungkapnya.
Sementara itu Duty Maneger Bandara Kualanamu Abdi Negoro, membenarkan ada satu penerbangan pesawat Garuda yang berangkat. “Terjadwal ada tiga penerbangan, tapi dua dicancel satu penerbangan berangkat,” katanya.
Amatan di terminal penumpang pesawat bandara Kualanamu masih sepi aktivitas, pertokoan yang ada belum ada yang buka. Kemudian belasan pesawat komersial terparkir di Apron Bandara Kualanamu.
Pada bagian lain, Lion Air Group yang semula sempat menginformasikan akan membuka layanan operasional dengan perizinan khusus atau exemption flight mulai Minggu lalu (3/5) mengonfirmasi ulang bahwa rencana tersebut masih mengalami penyesuaian. “Penyesuaian yang dimaksud yakni penundaan operasional exemption flight Lion Air Group hingga pemberitahuan selanjutnya. Penundaan terjadi karena dibutuhkan persiapan-persiapan yang lebih komprehensif agar maksud dan tujuan pelaksanaan penerbangan tersebut tetap berjalan sesuai ketentuan berlaku,” ujar Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro.
Upaya mudik bukan hanya dilakukan WNI dalam negeri. Sejumlah WNI di luar negeri (LN) juga berbondong-bondong pulang ke tanah air. Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah menuturkan, semenjak 10 April hingga 3 Mei 2020 terdapat 1.160 WNI nonresiden atau pemilik visa jangka pendek yang tertunda kepulangannya dari luar negeri. Dari angka tersebut, 760 orang sudah kembali ke Indonesia. “Dengan demikian, masih terdapat 363 orang yang masih perlu kita fasilitasi pemulangannya ke tanah air,” ujarnya.
Jumlah tersebut di luar anak buah kapal (ABK) WNI.Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemenlu Judha Nugraha menambahkan, hingga saat ini jumlah ABK WNI masih sangat dinamis. Data terakhir yang dihimpun dari perwakilan di LN menyatakan bahwa ada sekitar 23 ribu ABK WNI yang bekerja di 190 kapal. Sekitar 12 ribu di antara mereka telah kembali ke tanah air. “Mereka ini yang berpotensi terdampak Covid-19. Sehingga banyak operator yang berniat untuk menghentikan operasionalnya,” kata dia. Namun, tidak semua awak kapal memilih pulang. Ada yang menyatakan ingin tetap bekerja di kapal.
Diakui, meski di tengah pandemi saat ini, pemerintah tidak bisa melarang WNI kembali ke tanah air. Hal tersebut menjadi amanat UU Keimigrasian, yakni WNI tak dapat ditolak pulang. Kendati begitu, Judha menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi lintas kementerian untuk mengantisipasi hal tersebut.
“Tadi pagi sudah vidcon dengan Kemenkes. Sepakat untuk memperbaiki protokol kesehatan bagi mereka yang baru kembali,” tegasnya. Proses pemeriksaan bagi mereka yang kembali dari LN bakal diperketat dalam rangka mencegah penularan. Selain pemeriksaan kesehatan biasa, mereka akan dites swab atau rapid test untuk mengetahui kondisi kesehatannya. “Jadi, kita selalu membuka pintu. Tapi, kami juga tetap mengimbau, WNI di LN yang tidak dalam kondisi memaksa sebaiknya tetap di sana,” ungkapnya. (jpc/btr)
