MEDAN, SUMUTPOS.CO – Minimnya informasi tentang perkembangan wabah Covid-19 di Kota Medan menjadi salah satu keluhan yang paling sering diterima para wakil rakyat di DPRD Medan saat ini.
Bahkan saking minimnya informasi yang disampaikan Pemko Medan melalui gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, terkesan membuat gugus tugas tidak transparan atau sengaja menutupi banyak informasi tentang berkembangnya wabah asal Wuhan tersebut di Kota Medan.
“Sudah seharusnya ada laporan khusus yang diberikan oleh gugus tugas kepada masyarakat lewat konferensi pers melalui video conference seperti yang dilakukan gugus tugas pusat maupun gugus tugas provinsi (Sumut),” ucap Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis kepada Sumut Pos, Senin (11/5).
Dikatakan Rizki, sama hal nya dengan gugus tugas di pusat maupun Provinsi ataupun Kabupaten/Kota lainnya, sudah selayaknya setiap harinya perkembangan Covid-19 di Kota Medan disampaikan secara langsung oleh Juru Bicara yang telah ditunjuk sebelumnya.
Namun sangat disayangkan sebagai Juru Bicara gugus tugas Covid-19 Kota Medan, dr Edwin Effendi yang juga merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dinilai tidak melakukan Tupoksinya sebagai Juru Bicara (Jubir) dalam menyampaikan perkembangan yang terjadi.
Padahal, penunjukannya sebagai Jubir secara langsung dilakukan oleh Plt Wali Kota Medan sekaligus ketua gugus tugas Covid-19 Kota Medan Akhyar Nasution.
“Jadi untuk apa beliau ditunjuk sebagai juru bicara kalau beliau tidak bisa menyampaikan perkembangan Covid-19 yang dihadapi gugus tugas Kota Medan sekalipun lewat Video Conference,” tegasnya.
Untuk itu, kata Rizki, Pemko Medan dalam hal ini gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kota Medan harus segera menegur Edwin Effendi yang tidak melakukan Tupoksinya selaku Jubir dengan baik.
“Atau mungkin Pemko bisa menggantinya dengan pejabat lainnya yang ada di Dinkes. Sama hal nya dengan Jubir gugus tugas Covid-19 di Sumut, yang ditunjuk justru Sekretaris Dinkes nya, karena bisa saja Kadi nya sudah terlalu banyak tugas selama pandemi ini,” tuturnya.
Intinya, siapapun yang ditunjuk oleh gugus tugas sebagai Jubir harus lah kooperatif dalam menyampaikan informasi se update mungkin. Sebab, bila Jubir tidak bisa menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama oleh Media, maka Rizki menilai sudah selayaknya Pemko Medan menunjuk Jubir yang lebih kooperatif.
“Sebab, informasi yang akurat adalah hal yang sangat penting dalam kondisi saat ini. Jangan kita biarkan masyarakat terpengaruh oleh banyaknya kabar Hoax yang beredar, berita yang justru tidak mengedukasi dan menimbulkan kecemasan serta tanda tanya yang tak berkesudahan dari masyarakat,” pungkasnya. (map/ila)
