JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kondisi pandemi Covid-19, harus menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Indonesia dengan ancaman krisis pangan. Karena, Vietnam sebagai negara penghasil beras terbesar di dunia kini membatasi ekspornya pada bulan Maret dan April tahun 2020 ini.
Sementara, tanah air masih melakukan impor beras negara untuk mencukupi pasokan pangan dalam negeri untuk ketersedian beras. ”Kabar dari Vietnam itu, menjadi kabar yang cukup membuat kita khawatir,” sebut Pengamat Ekonomi Sumut, Benjamin Gunawan, Kamis (25/6).
Gunawan mengungkapkan ada tiga lembaga yang memberikan kekuatiran terkait dengan kemungkinan terjadinya kekurangan makanan atau food shortage, yakni FAO, WHO, dan WTO.
“Tiga lembaga tersebut menyatakan bahwa akan ada masalah pangan, jika banyak negara tidak mampu mengendalikan penyebaran corona dengan baik,” jelas Gunawan.
Gunawan mengatakan Indonesia pada dasarnya juga masih membutuhkan negara lain dalam menyediakan sebagian kebutuhan pangannya. Bawang putih, bawang bombai, kacang tanah, kedelai.
“Termasuk beras sebagian juga harus didatangkan dengn cara impor. Bila belajar dari tahun 1998, sejumlah penelitian menyebutkan bahwa Indonesia memiliki ketahanan pangan yang baik meskipun dilanda krisis keuangan,” ujar Gunawan.
Ia menilai sekalipun jika nantinya sejumlah negara menutup ekspor bahan pangannya. Dengan itu, Indonesia juga masih memiliki ketahanan pangan yang mumpuni. Meksipun, Gunawan menggaris bawahi bahwa pemerintah harus mampu menyediakan kebutuhan pangan mendasar terlebih dahulu yakni beras.
“Selebihnya saya pikir merupakan kebutuhan pangan subtitusi yang bisa digantikan,” tutur Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) itu.
Namun begitu, Gunawan mengatakan respon pemerintah terkait dengan poetnsi adanya krisis pangan juga sudah dilakukan. Ada 3 kementerian yang kini tengah difokuskan untuk pengembangan tanaman pangan (food state) di wilayah Kalimantan Tengah.
“Meksi demikian, pemerintah juga harus menyadari bahwa setiap provinsi di Indonesia ini juga bergantung dari provinsi lain dalam menyediakan kebutuhan pangannya. Misalkan, SUMUT masih membutuhkan bawang merah dari wilayah jawa tengah, dan untuk beras SUMUT juga kerap bergantung beras dari jawa barat bahkan hingga ke Sulawesi,” jelas Gunawan.
Gunewan mengungkapkan jadi perlu ada dorongan juga kepada pemerintah daerah agar mengamankan stok bahan pangannya dengan cara tanam mandiri atau dengan bekerjasama dengan provinsi lain. ”Katakanlah Sumut seharusnya bisa mengembangkan tanaman bawang merahnya secara mandiri,” sarannya.
Selain itu, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sangat ketat juga membuat distribusi dan logistik juga mengalami masalah. Jadi kebijakannya harus komperhensif. Bukan hanya dari sisi penyediaan saja, tetapi juga mempertimbangkan distribusinya.
“Dan kita harus segera bersiap manakala banyak negara yang lebih mementingkan urusan perutnya sendiri dan membatasi ekspornya kenegara lain dengan alasan apapun,” ujar Gunawan.
Ia menambahkan jangan sampai rumitnya urusan penyebaran corona ini justru diperburuk dengan penyediaan kebutuhan pokok yang bermasalah di tengah masyarakat.
“Meskipun sampai detik ini saya masih optimis kita akan mampu terhindar dari kemungkinan buruk masalah pangan dunia tersebut. Namun kita jangan terlena juga, kita harus tetap waspada sejak dini,” pungkasnya. (gus/azw)
