PELAKSANAAN Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020, dinilai berpotensi meningkatkan penularan virus Corona. Karenanya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Sumut mengingatkan agar pelaksana Pilkada di 23 kabupaten kota tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat.
Juru Bicara (Jubir) GTPP Covid-19 Provinsi Sumut Mayor Kes dr Whiko Irwan SpB mengatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Gugus Tugas mendukung pelaksanaan Pilkada serentak tersebut, dengan pertimbangan wabah penyakit ini belum dapat dipastikan akan berakhir pada 2021. Namun begitu, pihaknya tidak ingin terjadi ledakan peningkatan kasus Covid-19 akibat Pilkada tersebut.
“Walaupun kita mengetahui angka kesembuhan 95 persen, tetapi kita tidak menginginkan diri kita, keluarga atau orang yang disayangi menjadi bagian 5 persen tidak sembuh akibat Covid-19, karena rentan terhadap penyakit tersebut. Untuk itu, Pilkada yang akan dilaksanakan 23 kabupaten/kota di Sumut harus tetap menjalankan protokol kesehatan,” kata Whiko saat memberikan keterangan pers melalui video streaming, Jumat (3/7) sore.
Menurutnya, kampanye akbar dengan mengumpulkan massa harus dihindari. Demikian pula kampanye di dalam ruangan tertutup. Sebab, hal ini berpotensi mengumpulkan massa yang berkerumun, berdesakan, sehingga prinsip jaga jarak atau physical distancing akan sulit dilakukan. “Calon kepala daerah harus mulai membiasakan diri untuk berkampanye menggunakan media sosial, media massa dan media elektronik dalam menyampaikan ide dan gagasan serta program kerja,” cetusnya.
Dia menambahkan, kampanye tatap muka dapat diganti dalam bentuk live streaming. Sedangkan sosialisasi melalui pemasangan spanduk, baliho, brosur dan sebagainya. Selain itu, juga dihindari kerumunan massa pada saat pemungutan suara di TPS. “Pandemi ini bisa dijadikan sebagai momentum kebangkitan kampanye yang lebih modern di Sumut,” pungkasnya.
Sementara, Jubir GTPP Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah menyebutkan, berdasarkan data yang dirangkum hingga Jumat (3/7) sore, kembali terjadi peningkatan kasus Covid-19. Namun begitu, peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. “Angka pasien positif 1.723 orang, bertambah 33 orang dari 1.690 orang,” ujar Aris.
Penambahan juga terjadi pada jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 33 orang dari 219 penderita menjadi 252 penderita. Selanjutnya, Orang Dalam Pemantauan (ODP) bertambah 13 penderita dari 1.542 penderita menjadi 1.555 penderita, meninggal dunia bertambah 1 orang dari 100 orang menjadi 101 orang. “Meski begitu, angka pasien sembuh Covid-19 juga bertambah 13 orang dari 424 orang menjadi 437 orang,” tandasnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian saat melakukam silaturahim bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Grand Aston City Hall Medan, Kamis (2/7) malam, juga mengingatkan, Pilkada serentak dilaksanakan harus dengan tetap mempedomani protokol kesehatan. Masyarakat juga diharapkan tetap beranggapan positif dengan menjadikan Pandemi Covid-19 sebagai upaya menekan penyebaran virus dan jadi peluang bagi calon kepala daerah.
“Jangan melihat Pilkada sebagai sarana penyebaran virus. Kita harus balikkan pemikiran itu menjadi peluang kita, dengan Pilkada ini bisa menekan penyebaran Covid-19. Jadikan Pilkada menjadi ajang mencari kepala daerah yang efektif melawan Covid-19, dan para calon kepala daerah pun harus mampu menawarkan program-program yang realistis untuk menyelesaikan masalah dampak dari Covid-19 ini,” katanya.
Tito menambahkan, pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 bisa berisiko, tapi juga dapat jadi peluang bagi pesaing incumbent (petahana). “Dengan adanya Pilkada ini, para kepala daerah akan berkerja keras untuk melandaikan kurva (penyebaran Covid-19) masing-masing. Sedangkan non-petahana bisa menawarkan progran baru untuk kontestasi guna mengukur keberhasilan atau tidak keberhasilan dari petahana,” terangnya.(ris/prn)
