Di Sumut, Siantar Paling Buruk
JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali merilis hasil survei integritas layanan di 60 Pemerintah Kota (Pemkot). Hasilnya, Pemko Medan menempati urutan ke-39 dengan skor 5,59.
Skor untuk kota yang kini dipimpin Rahudman Harahap itu melompat jauh dibanding hasil survei KPK tahun 2010, yang menempatkan Kota Medan di posisi terburuk dengan skor 3,66. Saat itu, survei hanya dilakukan di 22 kota.
Sementara, dua kota lain di wilayah di Sumut yang ikut disurvei adalah Kota Binjai yang menempati ranking ke-41 dengan skor 5,54. Sedang Kota Pematangsiantar di posisi 49 dengan raihan skor 4,65.
Kota Dumai di Riau mengantongi skor integritas tertinggi dalam hal layanan publik. Sedangkan Pemkot Metro di Lampung menempati urutan buncit. Wakil Ketua KPK, Moch Jasin mengungkapkan bahwa berdasarkam Survei Integritas 2011, Pemkot Dumai berada di urutan teratas dengan skor 7,77. Sedangkan Metro di peringkat ke-60, mengantongi skor 3,15.
Dalam jumpa pers di KPK, Senin (28/11), Jasin merincikan, indikator penilaian dalam survei integritas itu antara lain pengalaman korupsi, cara pandang terhadap korupsi, lingkungan kerja, sistem administrasi, perilaku individu dan pencegahan korupsi.
Tiga layanan juga dijadikan objek penilaian, yakni layanan pengurusan KTP, pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal lain yang dinilai adalah fasilitas di sekitar tempat layanan, keterlibatan calo, dan keadilan pelayanan. “Survei ini untuk mengetahui nilai integritas dalam layanan publik,” kata Jasin.
Ada pun 10 Pemkot dengan integritas tertinggi adalah Dumai (7,77), Bukittinggi (7,67), Bitung (7,62), Yogyakarta (7,60), Batam (7,55), Pontianak (7,54), Gorontalo (7,45), Surakarta (7,43), Banjarbaru (7,43) dan Surabaya (7,42).
Sedangkan lima Pemkot berintegritas terendah yang menempati posisi 56-60 adalah Manokwari (3,70), Semarang (3,61), Serang (3,54), Depok (3,50) dan Metro (3,15).
Jasin menjelaskan, pengumpulan data survei integritas dilakukan selama periode April hingga Oktober 2011. Sedangkan jumlah responden khusus survei integritas daerah mencapai 5670 responden.
“Survei ini untuk memberi bahan masukan bagi instansi layanan publik untuk mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah layanan yang rentan terhadap korupsi,” sebut Jasin.(sam)
