MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bank Indonesia (BI) mencatat realisasi program Bantuan Presiden (Banpres) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) senilai R2,4 juta per penerima di Sumatera Utara (Sumut) sudah mencapai Rp828,90 miliar untuk 345.373 pelaku usaha. Sayangnya, dari jumlah pelaku usaha tersebut, hanya 56.971 pelaku usaha yang datanya lolos verifikasi data di Kementerian Koperasi.
“Banpres UMKM sebesar Rp828,90 miliar itu untuk 345.373 pelaku usaha. Data itu per posisi 29 September 2020,” ujar Kepala Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sumut, Wiwiek Sisto Widayat, Jumat (6/11).
Berdasarkan data, kata Wiwikek, mayoritas Banpres UMKM disalurkan melalui Bank BNI dengan pangsa 77,2 persen dan sisanya melalui BRI. Ada pun berdasarkan lokasi kantor cabang bank penyalur, sebagian besar bantuan disalurkan untuk UMKM di wilayah Kota Medan atau sebesar 31,75 persen. Disusul Deliserdang 13,83 persen dan Tanjungbalai 6,98 persen. “Penyaluran Banpres UMKM masih terganjal data calon penerima yang tidak lengkap khususnya yang diajukan Dinas Koperasi dan UMKM,” katanya.
Wiwiek memberi contoh, dari 355.603 UMKM yang diajukan Dinas Koperasi Sumut, hanya 16 persen atau 56.971 pelaku usaha yang datanya lolos verifikasi data di Kementerian Koperasi.
“Tidak lolos verifikasi karena data pelaku usaha antara lain tidak dilengkapi NIK, jenis usaha dan termasuk alamat lengkap. Jika data yang diajukan perbankan lebih lengkap sehingga lolos verifikasi,” jelasnya.
BI berharap, Banpres UMKM bisa terus meningkat agar kinerja UMKM bisa bangkit lagi yang mendorong pergerakan ekonomi.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mentargetkan 15 juta pelaku usaha mikro bisa mendapatkan bantuan presiden produktif usaha mikro Rp2,4 juta. Hal ini disampaikan Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RS Hanung Harimba Rachman belum lama ini. Sebelumnya Kementerian mencatat pencairan bantuan UMKM Rp2,4 juta telah menjangkau 9,16 juta pelaku usaha mikro terdampak COVID-19 dengan total anggaran Rp22 triliun di tahap I.
Hanung menuturkan, bantuan yang digagas Presiden Joko Widodo itu diprioritaskan untuk para pelaku usaha mikro yang selama ini belum dapat mengakses pembiayaan perbankan sehingga rentan usahanya berhenti karena terdampak pandemi.
Penerima bantuan UMKM Rp2,4 juta itu, kata dia, juga bakal kembali ditambah pada tahun ini. Dari tahap awal sebanyak 9,1 juta UMKM, naik menjadi 12 juta, dan terakhir diusulkan kembali menjadi 15 juta pelaku UMKM.”Kami melihat ada antusiasme yang lebih tinggi maka kami usulkan target penerima ditingkatkan menjadi 15 juta, mungkin bisa lebih,” kata dia. (gus/bbs/ila)
