MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mutu dan Pelayanan RSUD Pirngadi Kota Medan, selaku rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan hanya diberi nilai C atau diberi penilaian ‘Kurang Baik’ oleh tim Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Sumatera Utara (USU). Salah satu unsur pelayanan yang mendapat nilai paling rendah dan perlu menjadi perhatian adalah aspek Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.
Tak cuma RSUD Pirngadi, bahkan 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan juga diberi nilai yang jauh dari kata memuaskan. Pasalnya 2 diantara 4 OPD tersebut juga hanya diberi nilai C dan 2 OPD lainnya bahkan diberi nilai D (tidak baik).
Adapun 2 OPD yang diberi nilai C, yakni Dinas Kesehatan Kota Medan, dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Sedangkan 2 OPD yang diberi nilai D, yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.
Atas penilaian itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution menginstruksikan RSUD Dr. Pirngadi, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan agar meningkatkan mutu pelayanannya guna memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
Instruksi ini disampaikan Bobby Nasution setelah mendengarkan pemaparan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan tim dari USU tersebut, Selasa (10/8) di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Koordinator Pelaksana Survey Hendra Harahap, MSi Ph.D, Kadis PU Zulfansyah, Kadis Koperasi & UMKM Edliaty, Sekretaris Dinas Kebersihan Pahri Matondang, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Masyarakat Mardohar Tambunan, dan Dirut RS Pirngadi Suryadi Panjaitan itu, Bobby Nasution memberikan waktu selama dua pekan kepada pimpinan RSUD Dr. Pirngadi dan keempat OPD tersebut untuk memetakan masalah dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam meningkatkan mutu pelayanan.
“Petakan masalahnya dan paparkan langkah apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan pada sembilan unsur kepuasan masyarakat yang telah disurvei ini,” tekan Bobby Nasution.
Adapun kesembilan unsur kepuasan masyarakat telah disurvei, yakni persyaratan, prosedur, waktu pelaksanaan, biaya, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.
Bobby Nasution mengatakan, hasil survei ini harus didalami dan ditindaklanjuti dengan baik oleh RSUD Pirngadi Medan dan ke empat OPD yang dimaksud agar nilai kepuasan masyarakat dapat meningkat. “Bukan hanya OPD yang berhadapan dan berkomunikasi langsung dengan warga yang harus meningkatkan mutu pelayanan, tapi semua OPD bekerja untuk masyarakat. OPD bekerja dengan anggaran, dan anggaran itu berasal dari masyarakat,” tegas Bobby.
Sebelumnya, Koordinator Pelaksana Survey Hendra Harahap bersama timnya menyampaikan, hasil Survei Kepuasan Masyarakat Periode April-Juni 2021. Hendra Harahap yang juga merupakan Dekan Fisipol USU itu mengungkapkan, tujuan pelaksanaan survei ini adalah untuk mengetahui kinerja layanan RSUD Pirngadi, Dinas Kesehatan (puskesmas-puskesmas), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas Koperasi dan UMKM. Selain itu, untuk mengetahui dan mengidentifikasi kelemahan pelayanan, dan memberikan rekomendasi perbaikan kinerja.
Dalam pertemuan itu, salah seorang tim survei, Dr. Hatta Ridho MSP juga menjelaskan, konsep, dimensi dan indikator yang dipakai dalam survei ini didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat yang termasuk di dalamnya 9 unsur pelayanan.
Hatta Ridho menerangkan, survei dilakukan dalam tiga tahap pengumpulan data. Setiap tahap pengumpulan data menggunakan metode penarikan sampel yang berbeda, sesuai dengan sumber data populasinya.
Tahap pertama, kata Hatta, pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan nilai SKM dari Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Data populasi diambil dari jumlah kunjungan puskesmas pada 2020, dari data tersebut diambil sampel sebanyak 400 orang dengan metode penarikan multistage random sampling.
Tahap kedua, pengumpulan data untuk mendapatkan nilai SKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Populasi diambil dari data UMKM binaan Dinas tersebut. Responden dipilih secara acak (random sampling) yang ditentukan sesuai cakupan wilayah yang dibina. Dari 1603 UMKM yang terdata, ditentukan responden dengan sebanyak 300 orang.
Sedangkan pengumpulan tahap ketiga, dilakukan untuk mendapatkan nilai SKM RSUD Pirngadi. Respoden dipilih secara purposive random sampling dari kunjungan terhadap delapan unit layanan pada 15-118 Juni 2021, yakni poliklinik, farmasi, pendaftaran pasien, hemodialis, rawat inap Kelas 3, rawat inap VIP, perinatologi, dan rawat inap Kelas I. Jumlah responden yang ditemui di delapan unit ini sebanyak 290. Responden merupakan pasien maupun keluarga pasien yang mengetahui proses pelayanan di RSUD Dr. Pirngadi.
Dijelaskan Ridho, temuan survei dari kesembilan unsur tersebut, yang mendapat penilaian memuaskan hanyalah biaya dan tarif.”Sementara yang perlu mendapat perhatian paling serius adalah penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Responden yang merasa pernah mengadu, tapi tidak ditanggapi, itu akan tercermin dalam survei. Mereka merasa tidak dihargai,” ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, disampaikan pula nilai SKM RSUD dr Pirngadi dan empat OPD di lingkungan Pemko Medan yang dimaksud. Hatta menyebutkan, nilai mutu pelayanan RSUD dr Pirngadi adalah C atau kurang baik.
Nilai yang sama juga diperoleh Dinas Kesehatan (puskesmas-puskesmas di Medan), Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Sedang nilai D atau tidak baik, diperoleh oleh Dinas Pekerjaan Umum dan juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
Hasil survei ini juga merekomendasikan cara untuk meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna layanan. Bahwa untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, diperlukan perbaikan pelayanan publik di semua aspek. Reformasi birokrasi harus konsisten dilakukan, dan inovasi pelayanan harus terus dipacu sesuai dengan perkembangan disrupsi teknologi 4.0. “Perbaikan yang paling krusial terdapat pada aspek penanganan pengaduan, saran, masukan yang mudah diakses oleh pengguna layanan,” pungkasnya. (map/ila)
