MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hujan yang terjadi pada Selasa (23/11) malam kemarin, mengakibatkan sejumlah Kecamatan di Kota Medan kebanjiran. Bahkan, sejumlah ruas jalan protokol di Kota Medan yang terpantau tidak pernah banjir justru tergenang air hingga lebih dari selutut orang dewasa.
Kepada Sumut Pos, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan M Husni, mengatakan, hujan dengan intensitas yang sangat tinggi pada Selasa (23/11) malam memang terjadi merata di seluruh Kota Medan. Akibatnya, hampir seluruh Kota Medan kebanjiran. “Memang hampir merata di Kota Medan, tapi yang agak tinggi luapan airnya itu di Medan Sunggal dan Medan Tuntungan,” ucap Husni kepada Sumut Pos, Rabu (24/11).
Dikatakan Husni, khusus untuk Kecamatan Medan Sunggal, banjir terjadi di Kelurahan Tanjung Rejo. Di sana terdapat dua lingkungan dengan kondisi banjir yang paling parah, yakni Jalan Perjuangan Lingkungan XIX dan Lingkungan XIIIn
Total, ada ribuan warga yang terkena dampak banjir di dua kecamatan itu. “Yang paling parah, itu ada di Jalan Perjuangan, yaitu di Lingkungan XIX dan XIII. Lingkungan XIX, itu ada 82 rumah, 93 KK dan 320 jiwa yang terendam banjir. Sedangkan di Lingkungan XIII nya, itu ada 200 rumah, 203 KK dan 802 jiwa yang terendam banjir. Total di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Medan Sunggal, itu ada 282 rumah, 296 KK, 1.122 jiwa yang terkena banjir,” ungkap Husni.
Sedangkan di Kecamatan Medan Tuntungan, banjir paling parah terjadi di Lingkungan I Kelurahan Tanjungselamat. Di sana, ada 70 rumah, 70 KK dan 260 jiwa yang terkena banjir. Dengan demikian, total ada 352 rumah, 366 KK dan 1.382 jiwa yanh terkena banjir di dua Kecamatan tersebut.
“Total kemarin yang dievakuasi TRC BPBD dari rumahnya, di Jl. Perjuangan Lingkungan XIX Kel. Tanjung Rejo ada 7 orang. Sedangkan yang di Kecamatan Medan Tuntungan, di Jalan Sakura Indah Lingkungan I Kelurahan Tanjung Selamat ada 20 orang. Kita juga sudah mendirikan tenda dapur umum di kelurahan Tanjung Rejo. Kemarin kita melakukan peninjauannya bersama Bapak Wakil Wali Kota Medan (Aulia Rachman),” ujarnya.
Husni mengakui, banjir memang bukan hanya terjadi di dua Kecamatan tersebut. Namun menurut pantauannya, kedua Kecamatan tersebut merupakan wilayah yang paling tinggi tingkat luapan airnya. “Memang (banjir) hampir merata di Kota Medan, tapi wilayah lainnya belum membutuhkan evakuasi dari sisi bencana,” katanya.
Namun begitu, Husni mengatakan, Kecamatan Medan Belawan tidak mengalami banjir seperti kecamatan-kecamatan lainnya. “Justru Medan Belawan terpantau aman kemarin,” pungkasnya.
Bobby Minta Maaf
Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution memohon maaf kepada seluruh masyarakat Medan yang mengalami musibah banjir, Selasa (23/11) malam. Dalam beberapa pekan belakangan, intensitas hujan cukup tinggi di beberapa daerah termasuk Kota Medan. Akibatnya sungai dan sejumlah drainase meluap tak sanggup tampung debit air. Alhasil sejumlah daerah terjadi banjir.
Rabu (24/11) pagi, lewat media sosial pribadinya, Bobbu menyatakan permintaan maaf tersebut. Diketahui saat ini, menantu Presiden Jokowi itu sedang dalam tugas di Jakarta. “Hujan deras telah mengguyur Medan dalam beberapa hari belakangan ini. Akibatnya, parit dan sungai meluap hingga menyebabkan jalan di Kota Medan tergenang air. Saya memohon maaf kepada seluruh warga Medan atas masalah banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di kota medan,” tulis Bobby.
Bobby juga menjelaskan, bahwa saat ini Pemko Medan juga terus berusaha membenahi seluruh drainase yang tersumbat agar genangan air dapat diatasi. “Kita juga sedang mempersiapkan berbagai perencanaan penanggulangan banjir jangka panjang agar Medan benar-benar bebas dari banjir. Mari berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan ini bersama. Dukungan besar dari warga sangat dibutuhkan dalam menjalankan program-program untuk mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan banjir di Kota Medan,” jelasnya.
Untuk mengatasi masalah banjir di Kota Medan, sejauh ini Bobby Nasution mengaku telah berkali-kali menemui pihak kementerian hingga Badan Wilayah Sungai. Dari upaya itu diketahui, Bobby Nasution telah mendapat sejumlah lampu hijau bantuan dari pusat agar segera dilakukan normalisasi mulai 2022.
Sementara itu, Plt Kadis PU Ferry Ichsan membenarkan pihaknya telah mendapat perintah dari Bobby Nasution agar secepatnya melakukan normalisasi di wilayah yang paling parah alami banjir. “Seminggu ini kami akan melakukan normalisasi di HM Jhoni, Jl Ayahanda, Jl. Jamin Ginting daerah lain,” kata Ferry.
Soal sungai yang meluap, kata Ferry, menjadikan kondisi banjir makin parah. “Tadi malam itu kejadiannya adalah banjir yang disebabkan meluapnya beberapa sungai di DAS Deli seperti Sei Sikambing. Selain itu kenaikan muka air sungai yang terjadi di Sungai Deli, berimbas pada kenaikan muka air sungai putih dan meluap pada sungai Sikambing dan Sei Selayang. Hal ini juga mengakibatkan antrian air drainase sehingga terjadi genangan. Terdapat juga permasalahan drainase antara lain di wilayah Kota Matsum dan sekitarnya. Segera kita normalisasi,” pungkas Ferry.
Sementara, Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS, Rudiawan Sitorus meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution, menunaikan janji kampanyenya. Di mana penanganan banjir merupakan salah satu dari lima prioritas kerja Bobby. Bahkan Bobby berjanji, akan menuntaskan masalah banjir di Kota Medan dalam waktu 2 tahun kepemimpinannya. “Yang pertama, kenapa hari ini persoalan banjir Kota Medan viral di media sosial? Itu karena warga sangat berharap sekali dengan apa yang disampaikan Wali Kota Medan saat kampanye yang berjanji akan menyelesaikan persoalan banjir,” kata Rudiawan Sitorus.
Anggota Komisi III DPRD Medan ini menilai, kampanye kolaborasi yang sering didengung-dengungkan Bobby harus lebih cepat dieksekusi, khususnya dalam persoalan pengerukan sungai-sungai di Kota Medan sebagai pendukung tata kelola drainase ke depan. “Masalah banjir ini tentunya masalah drainase yang muaranya ke sungai-sungai yang ada di Medan. Kita tentunya mengharapkan agar Wali Kota Medan lebih keras lagi untuk meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II dalam upaya melakukan normalisasi 12 sungai yang melintas di Kota Medan,” ujarnya.
Menyiapkan sungai, kata Rudiawan, harus menjadi prioritas untuk menyelesaikan persoalan banjir yang selanjutnya terkait drainase-drainase yang terhubung ke sungai. “Kita sering mendapat laporan warga, drainasenya bagus tapi tidak terhubung ke sungai. Ada juga saluran ke sungainnya bagus, tapi kondisi drainasenya tak sesuai,” katanya.
Diterangkan Rudiawan, persoalan selanjutnya, drainase di tengah kota dan di lingkungan warga banyak yang dikerjakan dengan tidak memperhatikan konsep. “Hari ini banyak jalan dicor, sementara drainase masih belum memadai. Ini yang terjadi di beberapa lingkungan warga sehingga air di jalan yang dicor sangat deras mengalir ke rumah-rumah warga,” terangnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PKS Kota Medan ini juga mengusulkan, agar dibuat sumur resapan yang ada di pusat-pusat Kota Medan. “Banyak di beberapa kota kini membuat sumur resapan sebagai solusi awal mengendalikan debit air akibat derasnya hujan,” ungkapnya.
Senada dengan Rudiawan, Anggota Komisi IV DPRD Medan Renville Napitupulu juga meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk mengejar pelaksanaan normalisasi sungai guna meminimalisir banjir di Kota Medan. Meskipun saat ini, pihak kementerian dan Badan Wilayah Sungai Sumatera hendak membangun tanggul untuk mengatasi banjir di Kota Medan.
“Untuk mengatasi banjir Kota Medan itu harus diselesaikan dari sungai. Jadi kawasan hilir dulu diperbaiki, termasuk normalisasi. Kawasan hilir harus diperdalam, baru membereskan bagian hulu. Jangan nanti di tengah jalan justru jadi momok bagi kita,” tegas anggota Renville.
Dikatakan Renville yang juga Ketua DPD PSI Kota Medan ini, anggaran besar tahun 2021dan 2022 untuk membangun drainase yang ada di jalan-jalan utama di Kota Medan akan percuma bila bagian hilir sungai belum dinormalisasi. “Begitu drainase semua selesai, lancar pembuangannya ke sungai, sementara sungai tidak mampu menampung, apa yang terjadi? Lebih parah lagi banjirnya,” katanya
Oleh karena itu, sambungnya, sebenarnya yang harus direncanakan terlebih dahulu adalah sungai-sungai dulu di bagian hilir yang dinormalisasi agar sungai tersebut nantinya mampu menampung aliran air dari drainase-drainase yang akan dikerjakan secara besar-besaran tahun ini dan tahun 2022. “Begitu pembuatan lancar dari kota ke sungai, tapi ternyata sungainya belum dinormalisasi, begitu hujan deras airnya bakal balik lagi tumpah ke jalan,” tuturnya.
Dikesempatan itu Renville juga mengutarakan, untuk menormalisasi sungai, Pemko Medan sudah tentu harus membayar ganti rugi tanah milik rakyat yang bakal terdampak normalisasi. Sebab dalam menormalisasi, tentunya harus dilakukan pelebaran dan pendalaman. Sedangkan untuk pelebaran sungai, tentunya akan berdampak terhadap tanah warga yang ada di pinggiran sungai yang akan di normalisasi.
Oleh karena itu, Pemko Medan harus menghitung berapa ganti rugi yang dibutuhkan untuk normalisasi sungai yang akan diajukan ke Dinas PKPPR. “Jangan hanya 1,9 kilometer sungai sulang-saling saja yang dinormalisasi, memangnya sungai di Medan itu hanya 1,9 kilometer itu. Sungai di Medan ini lumayan panjang. Buktinya kawasan Medan Utara juga harus dinormalisasi, tidak hanya berharap pembangunan tanggul dari kementerian,” pungkasnya. (map)
