BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah mengikuti rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi secara virtual di Binjai Command Center, Rabu (23/2).
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa Pemprovsu telah mencanangkan wilayah bebas korupsi untuk wilayah demokrasi bersih dan melayani.
Menurutnya, koordinasi pencegahan dan pemberantasan ini sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai korupsi. “Saya yakin ini menjadi keinginan bersama kita semua untuk membantu berjalannya tugas pokok KPK, yaitu dengan memutus rantai korupsi yang ada di sekitar kita,” jelasnya.
Dia juga meminta seluruh pemimpin daerah yang hadir untuk bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi terkait hal ini. Dia berharap tidak ada lagi pemimpin daerah yang terjerat kasus korupsi.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menghindari korupsi. Indonesia masih tertinggal dari negara maju terkait penanganan masalah ini, dan menjadi tugas tersendiri bagi para penyelenggara negara untuk mengatasinya.
Dia juga meminta kerja sama dari seluruh pejabat untuk dapat mendukung kerja KPK. “KPK tidak bisa dan tidak mungkin bisa menjalankan pemberantasan korupsi jika tidak didukung bapak ibu sekalian,” paparnya.
“Tekankan komitmen yang tinggi untuk bisa mengontrol staf bapak dan ibu dan transparansi anggaran untuk mencegah terjadinya praktik korupsi,” sambungnya mengakhiri. (ted/han)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah mengikuti rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi secara virtual di Binjai Command Center, Rabu (23/2).
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa Pemprovsu telah mencanangkan wilayah bebas korupsi untuk wilayah demokrasi bersih dan melayani.
Menurutnya, koordinasi pencegahan dan pemberantasan ini sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai korupsi. “Saya yakin ini menjadi keinginan bersama kita semua untuk membantu berjalannya tugas pokok KPK, yaitu dengan memutus rantai korupsi yang ada di sekitar kita,” jelasnya.
Dia juga meminta seluruh pemimpin daerah yang hadir untuk bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi terkait hal ini. Dia berharap tidak ada lagi pemimpin daerah yang terjerat kasus korupsi.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menghindari korupsi. Indonesia masih tertinggal dari negara maju terkait penanganan masalah ini, dan menjadi tugas tersendiri bagi para penyelenggara negara untuk mengatasinya.
Dia juga meminta kerja sama dari seluruh pejabat untuk dapat mendukung kerja KPK. “KPK tidak bisa dan tidak mungkin bisa menjalankan pemberantasan korupsi jika tidak didukung bapak ibu sekalian,” paparnya.
“Tekankan komitmen yang tinggi untuk bisa mengontrol staf bapak dan ibu dan transparansi anggaran untuk mencegah terjadinya praktik korupsi,” sambungnya mengakhiri. (ted/han)
