MEDAN, SUMUTPOS – Hingga saat ini, angka stunting di Kota Medan masih terus meningkat. Bahkan berdasarkan perkiraan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan, angka stunting di daerah ini mencapai 550 jiwa.
Atas hal tersebut, DPRD Medan mempertanyakan penanganan stunting yang dilakukan OPD terkait, yakni Dinkes, Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang), dan Dinas Pengendalin Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB).
“Sejauh ini, kami menilai penanganan stunting belum maksimal. Karena itu, secepatnya akan segera kami agendakan kembali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD terkait,” ungkap Ketua Komisi 2 DPRD Medan Sudari, Senin (9/5).
Menurut Sudari, dari jumlah tersebut, terdapat 19 lokus yang dominan berada di kawasan Medan bagian utara, persisnya pada Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan. Artinya, Kecamatan Medan Belawan pada khususnya, dan wilayah Medan bagian utara pada umumnya, masih menjadi wilayah dengan tingkat stunting tertinggi di Kota Medan.
“Untuk itu, kami minta Pemko Medan, dalam hal ini Dinas P2KB untuk memberi arahan dan penyuluhan kepada masyarakat yang akan menikah (pranikah). Selanjutnya, Dinkes dan Dinas Ketapang, harus memperhatikan asupan gizi para ibu dan calon bayinya, hingga melahirkan,” tuturnya.
Ketua Fraksi PAN DPRD Medan itu, pun menjelaskan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) juga harus terlibat dalam membenahi lingkungan kumuh. Sebab, kondisi sanitasi yang buruk juga menjadi penyebab utama stunting.
“Stunting merupakan perhatian pemerintah pusat, hal ini harus benar-benar diperhatikan pemerintah kota. Kami tidak ingin masih ada anak-anak yang kurang mendapatkan asupan gizi,” jelas Sudari.
Menurut Sudari, dia juga mendapat kabar, penggunaan anggaran terhadap stunting belum tersalurkan dengan baik. Karena itu, dia juga akan mempertanyakan program triwulan pertama pada Dinkes Kota Medan untuk penanganan stunting.
“Kami juga ada menemukan seorang ibu dengan anaknya yang berusia 3 tahun. Berat anaknya saat ini masih 7 kilogram, seharusnya 11 kilogram kalau sehat. Untuk itu, dalam RDP nanti akan dipertanyakan penyaluran bantuan terhadap masyarakat dalam menangani stunting tersebut,” katanya.
Sementara itu, Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kota Medan, dr Sherivia Faradilla mengaku, saat ini jumlah preevelensi stunting Kota Medan mencapai 0,47 persen pada penimbangan Februari 2022 lalu.
“Setiap tahun kami ada penimbangan 2 kali, yakni pada Februari dan Agustus. Penimbangan kemarin (Februari), kami menimbang sekitar 550 anak. Untuk 2022, Pemko Medan sudah menetapkan 63 lokus penanganan stunting. Saat ini stunting tertinggi di Sicanang dengan sekitar 50 orang,” bebernya.
Dia juga menjelaskan, pihaknya bersama OPD terkait terus melakukan penyuluhan dalam penanganan stunting, baik itu pranikah hingga ibu mengandung dan melahirkan.
“Stunting ini tidak hanya Dinkes saja, Bappeda, Ketapang, dan P2KB juga terlibat. Saat ini, ketua timnya adalah Pak Wakil Wali Kota Aulia Rachman. Ke depannya, kami juga akan lebih mengintensifkan penanganan stunting ini,” pungkasnya. (map/saz)
