MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Pansus Covid-19 dari Fraksi PDIP menilai, Pemprovsu lebih mengutamakan bantuan sosial, ketimbang melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Selain itu, juga banyak ditemukan penyimpangan pada saat penyaluran bantuan sosial baik secara kualitas maupun kuantitas.
Hal itu disampaikan Anggota Pansus dari Fraksi PDIP Poaradda Nababan usai memberikan laporan kerja Pansus dalam rapat bersama antara Fraksi PDIP DPRD Sumut dan pengurus DPD PDIP Sumut dalam rangka koordinasi yang dilaksanakan di Gedung DPRD Sumut, Senin (15/6).
“Iya tadi kita berikan laporan dalam rapat koordinasi, dimana Pemprovsu kita nilai tidak fokus dalam menangani pandemi sehingga banyak sekali masalah yang timbul. Kita menemukan ada beberapa rumah sakit rujukan pasien Covid-19 mangalami kekurangan obat dan hal tersebut diperparah dengan adanya dokter, perawat dan tenaga medis pedukung lain mengalami pemecatan sepihak,” ungkap Poaradda kepada wartawan, Selasa (16/6).
Selain itu menurut Poaradda, koordinasi antara Pemprovsu dan pemerintah kabupaten/kota dalam menanggulangi Covid-19 sering tidak sinkron dan tumpang tindih, hal itu disebabkan karena belum adanya regulasi yang dibuat Pemprovsu yang bersifat mengikat dalam penanganan Covid-19 yang menjadi acuan kerja bersama. “Terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam penanganan Covid-19,” imbuhnya.
Untuk itu Poaradda mengimbau agar refocusing tahap kedua jangan terburu-buru dilakukan atau bahkan stop dulu, sebelum refocusing tahap 1 dan bantuan sosialnya sampai ke masyarakat. “Sebab masih banyak kabupaten kota yang belum menyalurkannya ke masyarakat,” ungkapnya.
Dalam penanganan Covid-19, menurut Poaradda, seharusnya ada tiga langkah yang harus dilaksanakan agar tidak kacau balau, yakni pertama, dari sisi kebijakan Pemprovsu baik regulasi, anggaran, transparan dan akuntabilitas. Kedua, penanganan bencana agar tidak terjadi problem pada dampak ekonomi yang terjadi saat ini.
Ketiga, mekanisme belanja tidak langsung. “Keempat, penanganan kesehatan adalah paling utama, sedangkan pemberian bantuan JPS diharapkan penanganan kedua. Akan tetapi kita lihat mekanisme tersebut tidak jalan di lapangan,” tegasnya.
Untuk itu, dari hasil temuan dan analisa di lapangan, semuanya sudah mereka laporkan kepada pimpinan fraksi dan pimpinan DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara agar fraksi bisa menentukan sikap selanjutnya.
“Semua kita laporkan termasuk hal-hal yang sensitif, agar fraksi bisa menela’ah dan membuat keputusan selanjutnya dan kita berharap fraksi sebagai perpanjangan tangan partai memapu mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak masyarakat,” pungkasnya.
Senada dengan itu Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut, Mangapul Purba menyampaikan, dengan banyaknya temuan-temuan di lapangan maka Fraksi PDI Perjuangan berharap Gubsu melakukan evaluasi mendasar dan memperbaiki kinerjanya dalam menagani Covid-19. “Kita berharap Gubsu melakukan evaluasi kepada jajarannya agar penanganan Covid-19 di Sumut berjalan efektif,” ungkap Mangapul.
Ketika ditanya soal langkah selanjutnya, Mangapul menyampaikan, akan masih ada rapat lanjutan untuk menentukan sikap fraksi selanjutnya. “Tunggu saja, kita masih ada rapat selanjutnya sebelum dibawa ke Paripurna DPRD Sumut,” tandasnya.
Seperti diketahui hari ini DPD PDI Perjuangan laksanakan Rapat Koordinasi dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumut dalam rangka Bagian Program, konsultasi dan koordinasi antara Fraksi dan DPD Partai. Hadir dalam rapat tersebut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba, Sekretaris Ust Syahrul Effendi Siregar beserta para anggota fraksi lainnya. Sedangkan DPD PDI Perjuangan Sumut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut Soetarto, para wakil ketua seperti Aswan Jaya, Sarma Hutajulu, Dame Hanna Yusnita L Tobing, Meinarty Rehulina Bangun, dan lainnya. (adz)
