MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi 2 DPRD Medan mempertanyakan keseriusan kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan dalam menangani masalah stunting di Kota Medan. Pasalnya, meskipun anggaran yang digelontorkan cukup besar, namun angka stunting di Kota Medan terus meningkat.
Ketua Komisi 2 DPRD Medan, Sudari mengatakan, hal itu dapat terlihat dari fasilitas kesehatan yang disiapkan Dinkes Kota Medan. Satu di antaranya, seperti masih digunakannya timbangan ikan untuk menimbang berat bayi.
“Begitu seriusnya pemerintah pusat tangani stunting, tapi Dinkes Medan masih terkesan santai. Medan merupakan kota ketiga terbesar, namun alat ukur berat bayi masih menggunakan timbangan manual. Malu saya, Wali Kota kita keren, tapi pelayanan seperti itu. Padahal sangat penting guna mengetahui peningkatan berat bayi penderita stunting,” ungkap Sudari.
Hal itu disampaikan Sudari saat gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 DPRD Medan bersama Dinkes Kota Medan di Ruang Komisi 2 DPRD Medan, Jumat (27/5). Rapat tersebut dipimpin Sudari, didampingi Sekretaris Komisi Wong Cun Sen, dan para anggota Modesta Marpaung, Netty Siregar, dan T Erdiansyah Rendy. Dalam kesempatan itu, turut hadir Kepala Dinkes Kota Medan Taufiq Ririansyah didampingi Sekretaris Edi Subroto, dan staf lainnya.
Lebih lanjut Sudari menjelaskan, seharusnya Kepala Dinkes Kota Medan bersama sejumlah kepala bidang dan kepala Puskesmas, harus gencar dan berinovasi untuk percepatan penurunan angka stunting di Kota Medan.
“Tentu ini dapat dibuktikan dari penanganan berbagai hal yang lebih serius dan maksimal,” katanya.
Untuk itu, sambungnya, kepada seluruh pejabat di Dinkes Kota Medan, Komisi 2 DPRD Medan meminta agar serius dan lebih bekerja keras dalam memberdayakan seluruh lembaga maupun elemen masyarakat, guna percepatan penurunan angka stunting. Begitu juga soal penggunaan anggaran, Dinkes Kota Medan wajib menggunakan anggaran untuk bantuan stunting, supaya dijalankan dengan baik.
Menanggapi kritikan Komisi 2 DPRD Medan, Kepala Dinkes Kota Medan, Taufiq Ririansyah mengaku kesulitan, soal anggaran untuk pengadaan alat timbang bayi. Namun ke depan, pihaknya akan memprioritaskan hal itu.
“Kami mohon dukungan dan bantuan dari para anggota dewan untuk penanganan stunting,” tuturnya.
Setelah itu, Komisi 2 DPRD Medan juga menggelar RDP bersama Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Medan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Medan, Wong Chun Sen menuturkan, banyak data stunting yang tidak sinkron antara Dinkes Kota Medan dan Dinas Ketapang Kota Medan.
“Dinkes bilang kasus stunting di Medan mencapai 550 kasus, di Ketapang bilang 190 kasus. Dari sini sudah ketahuan tidak sinkron datanya. Bagaimana mungkin bisa mengatasi stunting?” tegasnya.
Untuk itu, dia juga meminta Dinas Ketapang Kota Medan untuk tidak menyia-nyiakan anggaran yang ada di instansi tersebut, dalam mengatasi masalah stunting di Kota Medan.
“Saya berharap anggaran yang diberikan tepat sasaran dan menghasilkan output yang jelas,” pungkas Wong. (map/saz)
