Dugaan Pemalsuan Buku LKS
BINJAI- Dugaan pemalsuan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) oleh Pemerintah Kota (Pemko) Binjai dan tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), yang diperuntukan untuk tingkat SMP sederajat, hingga kini masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Apalagi, oknum yang diduga memalsukan buku LKS itu disebut-sebut kakak kandung Wali Kota Binjai.
Indikasi keterlibatan kakak kandung Wali Kota Binjai ini diungkapkan seorang sumber yang sering mendapat proyek di lingkungan Pemko Binjai kepada wartawan koran ini, Senin (20/2). Menurutnya, oknum yang mengerjakan buku LKS itu memang tak lain adalah keluarga Wali Kota Binjai, yakni Hj Hidayati yang kini menjabat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Binjai Selatan dan seorang keluarganya yang lain berinisial A yang kini bekerja di Satpol PP di Langkat.
Menurut sumber itu, untuk mencentak cover buku LKS tersebut, Hidayati meminjam CV milik seorang warga Medan bermarga Tampubolon. “Kalau saya tidak silap, nama CV yang dipakai kakak kandung Wali Kota Binjai itu CV Lit Terata. Dan seingat saya, CV itu milik orang Medan yang bermarga Tampubolon,” bebernya.
Pemilik CV tersebut, lanjutnya, kenal dengan keluarga Wali Kota Binjai yang bekerja sebagai Satpol PP Langkat itu. “Jadi, kakak kandung wali kota ini mengambil pekerjaan dari Binjai. Sementara, urusan cetak dibantu keluarganya yang di Langkat. Sebab, keluarga yang di Langkat inilah yang kenal dengan Tampubolon, pemilik CV tersebut,” jelasnya.
Tak sampai di situ, sumber ini juga mengungkapkan, semua proyek cetak mencetak buku atau kegiatan lainnya di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai, sudah diambil alih oleh kakak kandung Wali Kota Binjai serta keluarganya yang di Langkat tadi.
“Bagaimana saya bisa katakana seperti itu? Karena, adik kandung Wali Kota Binjai dan keluarganya yang di Langkat itu, setiap kali ingin mengambil pengerjaan, selalu membawa nama Wali Kota Binjai. Sehingga, Kadis P dan P serta pejabat lainnya di bidang pendidikan menjadi takut,” cetusnya, seraya menambahkan, keluarga Wali Kota yang berinisial A, tinggal di Belawan.
Kepala UPTD P dan P Binjai Selatan yang juga kakak kandung Wali Kota Binjai Hj Hidayati, saat dikonfirmasi membantah tudingan sumber tersebut. “Mana ada saya ikut membuat LKS itu, dan saya sama sekali tidak mengetahuinya,” tegas Hidayati saat ditemui di kantornya.
Bahkan, Hidayati menantang untuk ditemukan dengan orang yang menyebutkan dirinya terlibat dalam pemalsuan buku LKS tersebut. “Yang jelas, saya tidak tahu soal buku LKS itu. Sudah ya, saya lagi sibuk,” ucapnya sambil memasuki mobilnya.
Namun sayangnya, belum diketahui berapa jumlah anggaran untuk mencentak cover buku LKS yang diduga dipalsukan serta memakai anggaran BOS itu.
Bahkan, Dusrin, saat kembali di konfirmasi terkait masalah ini mengatakan, kalau anggaran BOS 2012 belum ada masuk ke Dinas P dan P. “Saya belum tahu berapa besaran anggaran BOS 2012 ini. Soalnya, dalam daftar buku BOS tidak ada menyebutkan jumlah angka atau anggaran. Nanti baru bisa kita ketahui, setelah pihak sekolah membuat laporan ke Dinas P dan P. Tapi, sampai sekarang belum ada laporan. Kerana laporan BOS biasanya dilakukan per triwulan sekali,” terang Dusrin, seraya mengatakan, tidak tahu soal buku LKS tersebut.
Sementara itu, Kepala UPTD P dan P Binjai Selatan yang juga kakak kandung Wali Kota Binjai Hj Hidayati, saat dikonfirmasi membantah tudingan sumber tersebut. “Mana ada saya ikut membuat LKS itu, dan saya sama sekali tidak mengetahuinya,” tegas Hidayati saat ditemui di kantornya. Menurutnya, buku LKS tersebut tidak semua sekolah mengambil. Karena tidak dipaksakan.
Bahkan, Hidayati menantang untuk ditemukan dengan orang yang menyebutkan dirinya terlibat dalam pemalsuan buku LKS tersebut. “Yang jelas, saya tidak tahu soal buku LKS itu, dimana CV yang mencetak, dan siapa keluarga saya yang bekerja sebagai Satpol PP Langkat itu. Kalau bisa, ketemukan saya dengan orang yang menyebutkan keterlibatan saya dalam pembuatan buku LKS itu. Sudah ya, saya lagi sibuk,” ucapnya sembari berlalu memasuki mobilnya.
Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Binjai, Arjuli Indrawan, saat kembali dikonfirmasi menegaskan pihaknya akan melakukan pemanggilan Senin depan. “Senin (27/2) mendatang akan kita panggil,” ujar Arjuli sembari menyuruh sekretarisnya membuat jadwal dan surat panggilan.(dan)
