STABAT, SUMUTPOS.CO – Desakan agar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat berinisial KA untuk mundur hingga turun dari jabatannya terus bergulir. Setelah kalangan legislatif yang mendesak, kali ini desakan datang dari kelompok agen perubahan atau aktivis mahasiswa.
Bahkan, Plt Bupati Langkat, H Syah Afandin pun didesak agar mencopot KA dari jabatannya sebagai pelaksana tugas di instansi tersebut. Desakan ini datang lantaran diduga banyak pekerjaan proyek di Dinas PUPR Langkat yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2022 dikerjakan dengan kualitas rendah alias asal jadi.
Tak ayal, keluhan masyarakat pun terus berdatangan terkait hal ini. Satu di antaranya yang menjadi sorotan masyarakat hingga viral di media sosial adalah soal pengaspalan yang diduga berkualitas rendah di Pangkalansusu, Langkat.
Pasalnya, aspal yang sudah menempel dapat dikupas dengan menggunakan tangan saja oleh kalangan emak-enak. Tidak hanya terkait pengaspalan saja, pekerjaan drainase hingga normalisasi juga menjadi keluhan dari masyarakat karena diduga dikerjakan asal- asalan.
Ini menunjukkan lemahnya pengawasan yang dilakukan Dinas PUPR Langkat selaku pengguna anggaran. “Kalau kita katakan tidak ada dilakukan pengawasan tentunya terlalu naif ya. Tapi kami menilai pengawasan yang dilakukan terlalu lemah atau tidak berfungsi,” ungkap Hidayat Syahputra, salah satu aktivis pemuda di Langkat, Senin (2/1/2023).
Selain itu, Hidayat juga menduga hal ini disebabkan oleh jadwal tender yang mepet hingga berbuntut proses tender yang diduga dilakukan tidak murni. Muncul dugaan, proses tender hanya alibi untuk modus bagi-bagi paket proyek.
“Bukan rahasia lagi kalau sempat terjadi keriuhan atau keributan saat proses tender di Langkat. Artinya ada yang salah,” ujar dia.
Karenanya, dia mendesak agar Plt Bupati Langkat melakukan evaluasi terhadap KA. Pasalnya, KA diduga tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.
“Kita minta Plt Bupati Langkat mengevaluasi Dinas PUPR Langkat, terkhusus kepala dinasnya. Kalau tidak, patut kita menduga Plt Bupati Langkat dan Plt Kadis PUPR itu setali tiga uang, sama saja, tidak ada bedanya,” pungkasnya. (ted)
