26 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Mega Dinilai Sengaja Beri Kesempatan Puan Naikkan Elektabilitas

Capres PDIP Mungkin Diumumkan 1 Juni

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kejutan tidak terjadi pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-50 PDI Perjuangan (PDIP) Selasa (11/1) lalu. Sebab, sang ketua umum Megawati Soekarnoputri tidak mengumumkan calon presiden (Capres) yang akan diusung pada Pemilu 2024. Hal itu sengaja dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Puan Maharani agar dapat meningkatkan elektabilitas dan pupularitas hingga 1 Juni mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Ketua bidang Politik Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting. Dia mengatakan, dalam pidatonya, Megawati menyampaikan akan mengadakan pertemuan besar lagi pada Juni 2023 mendatang di Gelora Bung Karno (GBK). “Di situlah kemungkinannya Megawati akan memberikan tiket bakal capres kepada Puan Maharani,” ujar Selamat.

Apalagi, kata Selamat, pendaftaran bakal capres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru bisa dilakukan pada November 2023 mendatang. Sehingga masih ada waktu sekitar sembilan bulan bagi Puan Maharani untuk dapat meningkatkan elektabilitas dan popularitas politiknya.

Dia menyatakan, Puan Maharani adalah putri mahkota yang dipersiapkan Megawati untuk meneruskan trah Seokarno bersama dengan putra mahkota Prananda Prabowo. Menurut dia, tipis kemungkinannya Megawati akan memberikan tiket bakal capres kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. “Walaupun Ganjar memiliki elektabilitas dan popularitas cukup tinggi,” ungkapnya.

Wajar dan logis, kata Selamat, jika Megawati menyiapkan putri mahkota dan putra mahkota untuk bakal capres maupun meneruskan kepemimpinan di PDIP. Apalagi, Megawati sudah memimpin partainya selama 30 tahun. PDI dan PDIP merupakan reinkarnasi politik dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang digagas Seokarno pada 1947.

Selamat Ginting menjelaskan, setelah Megawati memimpin PDI dan PDIP selama 30 tahun, maka dalam waktu dekat, Megawati harus menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Apalagi usia Megawati tahun ini sudah 76 tahun. Usia yang hampir sama saat Presiden Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. “Jangan lupa pula usia harapan hidup orang Indonesia saat ini sekitar 71-72 tahun. Jadi, saatnya Megawati turun dari gelanggang politik,” urainya.

Megawati, kata Selamat, belajar dari kekurangan mantan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang tidak menyiapkan putra dan putri mahkota. Megawati baru bisa tampil sebagai figur politik setelah sekitar 25 tahun ayahnya lengser dari kursi kepresidenan. “Mungkin bagi Megawati inilah to be or not to be. Jadi atau tidak jadi, sekaranglah waktunya menaikkan Puan dan Prananda,” papar mantan wartawan itu.

Dia juga melihat, saat perayaan HUT ke 50, Prananda ditempatkan duduknya berdampingan dengan Presiden Jokowi. Prananda juga menjadi semacam ketua penilai partai terhadap para kader PDIP untuk bakal capres 2024 mendatang.

Dia menegaskan, kunci PDIP ada di tangan Megawati, Puan, dan Prananda. “Bukan pada Jokowi maupun Ganjar. Megawati juga sudah membuat garis demarkasi, urusan penentuan capres ada pada dirinya secara mutlak,” bebernya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sebelum acara perayaan Bulan Bung Karno pada 1 Juni mendatang, Megawati dan Jokowi akan bertemu. Keduanya akan membahas berbagai persoalan, mulai ancaman krisis ekonomi sampai persiapan pemilu. “Persiapan pemilu ke depan agar tidak grusa-grusu,” ungkapnya.

Apakah pertemuan Megawati dan Jokowi akan membahas nama capres yang akan diusung pada pilpres mendatang? Yang jelas, kata Hasto, pertemuan itu juga membahas pemilu. Jadi berbagai persoalan terkait dengan pemilu akan dibahas. Terkait nama capres dari PDIP, hal itu menjadi hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum partai.

Dia menegaskan, Megawati diberikan mandat oleh kongres partai untuk menentukan capres. Menurut dia, Megawati akan mengumumkan capres dalam momen yang tepat. Yang jelas, lanjut dia, PDIP mempunyai banyak kader yang berprestasi dan siap menjadi calon pemimpin nasional.

Sementara itu, partai lain, seperti Gerindra tidak terpengaruh dengan perkembangan politik yang ada di tubuh PDIP. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, rencana pengumuman capres PDIP tidak mempengaruhi partainya dalam menentukan langkah politik menjelang Pemilu 2024.

Namun, Partai Gerindra akan menghormati apa pun keputusan PDIP dalam mengusung capres. Kapan dan siapa yang akan diusung menjadi capres, Gerindra akan menghormati dan menyambutnya dengan gembira. Tapi, kata Muzani, pihaknya tidak akan terpengaruh dengan keputusan PDIP.

Dia menegaskan, Partai Gerindra bersama PKB mempunyai perhitungan politik sendiri dalam menentukan jadwal deklarasi carpes dan cawapres yang akan diusung kedua partai tersebut. “Pengumuman capres PDIP tidak menjadi faktor kapan kita akan mengumumkan pasangan capres dan cawapres,” terang Muzani di komplek parlemen, Senayan kemarin.

Menurut Muzani, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terus melakukan pembahasan terkait pasangan capres dan cawapres yang akan diusung. Gerindra mempunyai hitungan internal sendiri, begitu juga PKB. Yang jelas, lanjut dia, pihaknya masih terus berunding dengan Muhaimin. (lum/jpg)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kejutan tidak terjadi pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-50 PDI Perjuangan (PDIP) Selasa (11/1) lalu. Sebab, sang ketua umum Megawati Soekarnoputri tidak mengumumkan calon presiden (Capres) yang akan diusung pada Pemilu 2024. Hal itu sengaja dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Puan Maharani agar dapat meningkatkan elektabilitas dan pupularitas hingga 1 Juni mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Ketua bidang Politik Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting. Dia mengatakan, dalam pidatonya, Megawati menyampaikan akan mengadakan pertemuan besar lagi pada Juni 2023 mendatang di Gelora Bung Karno (GBK). “Di situlah kemungkinannya Megawati akan memberikan tiket bakal capres kepada Puan Maharani,” ujar Selamat.

Apalagi, kata Selamat, pendaftaran bakal capres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru bisa dilakukan pada November 2023 mendatang. Sehingga masih ada waktu sekitar sembilan bulan bagi Puan Maharani untuk dapat meningkatkan elektabilitas dan popularitas politiknya.

Dia menyatakan, Puan Maharani adalah putri mahkota yang dipersiapkan Megawati untuk meneruskan trah Seokarno bersama dengan putra mahkota Prananda Prabowo. Menurut dia, tipis kemungkinannya Megawati akan memberikan tiket bakal capres kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. “Walaupun Ganjar memiliki elektabilitas dan popularitas cukup tinggi,” ungkapnya.

Wajar dan logis, kata Selamat, jika Megawati menyiapkan putri mahkota dan putra mahkota untuk bakal capres maupun meneruskan kepemimpinan di PDIP. Apalagi, Megawati sudah memimpin partainya selama 30 tahun. PDI dan PDIP merupakan reinkarnasi politik dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang digagas Seokarno pada 1947.

Selamat Ginting menjelaskan, setelah Megawati memimpin PDI dan PDIP selama 30 tahun, maka dalam waktu dekat, Megawati harus menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Apalagi usia Megawati tahun ini sudah 76 tahun. Usia yang hampir sama saat Presiden Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. “Jangan lupa pula usia harapan hidup orang Indonesia saat ini sekitar 71-72 tahun. Jadi, saatnya Megawati turun dari gelanggang politik,” urainya.

Megawati, kata Selamat, belajar dari kekurangan mantan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang tidak menyiapkan putra dan putri mahkota. Megawati baru bisa tampil sebagai figur politik setelah sekitar 25 tahun ayahnya lengser dari kursi kepresidenan. “Mungkin bagi Megawati inilah to be or not to be. Jadi atau tidak jadi, sekaranglah waktunya menaikkan Puan dan Prananda,” papar mantan wartawan itu.

Dia juga melihat, saat perayaan HUT ke 50, Prananda ditempatkan duduknya berdampingan dengan Presiden Jokowi. Prananda juga menjadi semacam ketua penilai partai terhadap para kader PDIP untuk bakal capres 2024 mendatang.

Dia menegaskan, kunci PDIP ada di tangan Megawati, Puan, dan Prananda. “Bukan pada Jokowi maupun Ganjar. Megawati juga sudah membuat garis demarkasi, urusan penentuan capres ada pada dirinya secara mutlak,” bebernya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sebelum acara perayaan Bulan Bung Karno pada 1 Juni mendatang, Megawati dan Jokowi akan bertemu. Keduanya akan membahas berbagai persoalan, mulai ancaman krisis ekonomi sampai persiapan pemilu. “Persiapan pemilu ke depan agar tidak grusa-grusu,” ungkapnya.

Apakah pertemuan Megawati dan Jokowi akan membahas nama capres yang akan diusung pada pilpres mendatang? Yang jelas, kata Hasto, pertemuan itu juga membahas pemilu. Jadi berbagai persoalan terkait dengan pemilu akan dibahas. Terkait nama capres dari PDIP, hal itu menjadi hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum partai.

Dia menegaskan, Megawati diberikan mandat oleh kongres partai untuk menentukan capres. Menurut dia, Megawati akan mengumumkan capres dalam momen yang tepat. Yang jelas, lanjut dia, PDIP mempunyai banyak kader yang berprestasi dan siap menjadi calon pemimpin nasional.

Sementara itu, partai lain, seperti Gerindra tidak terpengaruh dengan perkembangan politik yang ada di tubuh PDIP. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, rencana pengumuman capres PDIP tidak mempengaruhi partainya dalam menentukan langkah politik menjelang Pemilu 2024.

Namun, Partai Gerindra akan menghormati apa pun keputusan PDIP dalam mengusung capres. Kapan dan siapa yang akan diusung menjadi capres, Gerindra akan menghormati dan menyambutnya dengan gembira. Tapi, kata Muzani, pihaknya tidak akan terpengaruh dengan keputusan PDIP.

Dia menegaskan, Partai Gerindra bersama PKB mempunyai perhitungan politik sendiri dalam menentukan jadwal deklarasi carpes dan cawapres yang akan diusung kedua partai tersebut. “Pengumuman capres PDIP tidak menjadi faktor kapan kita akan mengumumkan pasangan capres dan cawapres,” terang Muzani di komplek parlemen, Senayan kemarin.

Menurut Muzani, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terus melakukan pembahasan terkait pasangan capres dan cawapres yang akan diusung. Gerindra mempunyai hitungan internal sendiri, begitu juga PKB. Yang jelas, lanjut dia, pihaknya masih terus berunding dengan Muhaimin. (lum/jpg)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/