MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara (Sumut) menilai, cukup banyak ‘pekerjaan rumah’ (PR) yang harus dituntaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) di 2023 ini. Karenanya, Pemprovsu diminta bekerja lebih ekstra dan terukur dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan, ekologis, konflik lahan, hingga pelanggaran HAM.
Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut, Khairul Bukhari dalam siaran pers yang diterima SumutPos co, Jumat (13/1/2023) mengatakan, cukup banyaknya permasalahan yang tertinggal di tahun 2022, dan itu harus bisa tuntaskan tahun ini.
Setidaknya, kata Khairul Bukhari, ada empat persoalan yang menjadi prioritas dituntaskan Pemprovsu tahun ini. Pertama, penyelesaian persoalan konflik agraria. Menurut aktivis yang akrab disapa Ari ini berharap, penanganan sengketa dan konflik agraria di Sumut dapat diselesaikan dengan adil, bermanfaat dan berketetapan hukum, sehingga tidak menimbulkan permasalahan agraria yang terus berkepanjangan.
Kedua, Percepatan Program Strategis Nasional Khususnya Tora dan Perhutanan Sosial serta Kawasan strategis Danau Toba. Ketiga, review projek Strategis Nasional khususnya di sektor Food Estate dan Energi. Serta keempat, peningkatan status ekosistem Batang Toru menjadi kawasan Strategis Nasional (KSN).
“Semoga langkah taktis yang diambil oleh gubernur dengan menempatkan beberapa figur baru di beberapa kantor kedinasan di bawah pemerintah provinsi dapat langsung tancap gas menyelesaikan persoalan sesungguhnya,” tegasnya. (adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara (Sumut) menilai, cukup banyak ‘pekerjaan rumah’ (PR) yang harus dituntaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) di 2023 ini. Karenanya, Pemprovsu diminta bekerja lebih ekstra dan terukur dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan, ekologis, konflik lahan, hingga pelanggaran HAM.
Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut, Khairul Bukhari dalam siaran pers yang diterima SumutPos co, Jumat (13/1/2023) mengatakan, cukup banyaknya permasalahan yang tertinggal di tahun 2022, dan itu harus bisa tuntaskan tahun ini.
Setidaknya, kata Khairul Bukhari, ada empat persoalan yang menjadi prioritas dituntaskan Pemprovsu tahun ini. Pertama, penyelesaian persoalan konflik agraria. Menurut aktivis yang akrab disapa Ari ini berharap, penanganan sengketa dan konflik agraria di Sumut dapat diselesaikan dengan adil, bermanfaat dan berketetapan hukum, sehingga tidak menimbulkan permasalahan agraria yang terus berkepanjangan.
Kedua, Percepatan Program Strategis Nasional Khususnya Tora dan Perhutanan Sosial serta Kawasan strategis Danau Toba. Ketiga, review projek Strategis Nasional khususnya di sektor Food Estate dan Energi. Serta keempat, peningkatan status ekosistem Batang Toru menjadi kawasan Strategis Nasional (KSN).
“Semoga langkah taktis yang diambil oleh gubernur dengan menempatkan beberapa figur baru di beberapa kantor kedinasan di bawah pemerintah provinsi dapat langsung tancap gas menyelesaikan persoalan sesungguhnya,” tegasnya. (adz)
