MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, DPD Demokrat Sumatera Utara sudah menyiapkan strategi. Untuk meraih kemenangan di Sumut pada Pemilu tahun 2024. Target perolehan suara juga sudah ditetapkan partai berlambang Mercy tersebut.
Ketua DPD Demokrat Sumut, Muhammad Lokot Nasution mengungkapkan untuk Pemilu tahun 2024, pihaknya menetapkan 6 kursi untuk DPR RI, 20 kursi untuk DPRD Provinsi Sumut, dan 148 kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota.
“Enam kursi untuk DPR RI. DPRD Provinsi harapan kami 20 kursi lah. biar bisa mengusung calon gubernur dari kader sendiri. DPRD Kabupaten 148 kursi,” sebut Lokot dalam jumpa pers di Kantor DPD Demokrat Sumut, di Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, Selasa (28/2/2023).
Untuk mencapai target dan kemenangan tersebut, Lokot mengungkapkan konsolidasi dengan seluruh pengurus hingga tingkat DPC Demokrat Kabupaten/Kota juga sudah dilakukan.
“Upaya yang dilakukan sehari-hari melakukan konsolidasi. Yang paling baru saja, dua hari lalu, kami memanggil DPC, saya panggil langsung ketua DPC,” kata Lokot didamping Kepala Bakomstra DA DPD Demokrat Sumut, Chairil Hudha.
Lokot mengungkapkan, pemanggilan seluruh Ketua DPC Kabupaten/Kota untuk mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan DPC Demokrat se-Sumut dalam suksesi kemenangan partai Demokrat di Sumut.
“Untuk mengetahui perintah, apa diskusi, apa rencana kerja sudah mereka lakukan, apa mereka belum lakukan. Apa menjadi kendala, atau baik-baik saja,” tutur Lokot.
Lokot mengatakan, mengelola Partai Demokrat Sumut tidak sendirian. Tetapi, dikelola bersama dengan pengurus DPD hingga DPC Demokrat.
“Saya sampaikan kepada kawan-kawan media. Saya mengelola partai ini tidak sendirian. Kita mengelola partai ini bersama-sama. Saya bilang sama mereka, saya cuma ingin Ketua DPD itu satu kali aja. Tidak lebih, bukan capek. Bukan apa-apa, biar sekali, tapi itu berarti,” ucap Lokot.
Menjadi Ketua DPD Demokrat, lanjut Lokot, bertujuan untuk membawa Demokrat meraih kemenangan baik di Sumut dan nasional pada Pemilu tahun 2024 mendatang.
Menurut Lokot, masyarakat Indonesia memiliki hak untuk memilih calon legislatif sebagai wakil rakyat dengan sistem proporsional terbuka.
Partai Demokrat menolak sistem proporsional tertutup karena sistem dilaksanakan pada Pemilu di zaman orde baru. Untuk itu, Demokrat terus mengusung sistem proporsional terbuka.
“Karena dengan sistem ini, masyarakat memiliki kebebasan dalam menentukan sosok yang diinginkannya untuk menjadi wakilnya kelak di parlemen,” jelas Lokot.
Lokot mengungkapkan berbanding terbalik jika negara menerapkan sistem proporsional tertutup dimana rakyat hanya diberi kesempatan untuk mencoblos partai. Partai kemudian akan menentukan siapa yang akan menduduki kursi yang diperoleh berdasarkan suara yang dikonversi menjadi kursi di parlemen.
“Ini kan namanya (seperti) memilih kucing dalam karung. Sosok yang ditetapkan partai nantinya untuk duduk tidak tertutup kemungkinan adalah bekas koruptor, bekas pembunuh dan lain. Itu kan tidak kita harapkan,” jelas Lokot.
Didampingi Kepala Bakomstrada Sumut, Chairil Huda, Ketua Bappilu DPD Demokrat Sumut Khairul Mukmin Tambunan dan beberapa pengurus lainnya. Lokot mengaku sangat miris dengan cara berfikir dari para pihak yang berupaya mengubah kembali sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.
Lokot menilai hal ini menjadi bentuk kemunduran dari sistem pemilu terbuka yang diperjuangkan lewat darah dan air mata pada saat reformasi.
“Kalau isunya adalah karena biaya mahal jika menerapkan sistem proporsional terbuka. Maka menurut kami itu adalah alasan yang tidak tepat. Sebab pada saat reformasi 98, ada nyawa yang dikorbankan. Jadi nggak bisa dibandingkan biaya dengan nyawa,” kata Lokot.
Lantas apakah Demokrat takut dengan sistem proporsional tertutup? Lokot memastikan tidak. Sebab, Partai Demokrat memiliki sosok-sosok dengan elektabilitas yang mumpuni.
“Kita nggak takut, hanya saja kita harus memperjuangkan sistem yang menurut kita terbaik bagi rakyat Indonesia,” pungkas Lokot.(gus/han)
